H.R Agung Laksono

Pengalaman dari Bapak HR Agung Laksono dalam dunia politik sudah tidak diragukan lagi. Mantan Menpora, ketua DPP Partai Golkar Korbid Organisadi, ini terpilih menjadi ketua DPR-RI untuk periode tahun 2004 - 2009.

Beliau terpilih satu paket (PAKET A) dengan empat wakil ketua DPR yakni Soetardjo Soerjogoeritno (PDI-P), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zaenal Marif (PBR) yang dicalonkan koalisi kebangsaan (Partai Golkar, PDIP,PBR, dan PDS)

Menoleh sedikit ke belakang, Agung Laksono punya jalan panjang menuju posisi yang sekarang. Karir politik dan bisnisnya juga terentang dalam waktu yang tidak bisa dianggap sebentar. H.R. Agung Laksono lahir Semarang, Jawa Tengah; 23 Maret 1949 adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat [Indonesia] untuk masa jabatan 2004-2009. Dalam Munas Partai Golkar pada tahun 2004, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi di Universitas Kristen Indonesia di Fakultas Kedokteran dan lulus pada tahun 1972. Periode 1983-1986, ia menjabat Ketua Umum BPP HIPMI dan Ketua Umum DPP AMPI (1984-1989). Periode 1990-1995, ia menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro dan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 (sejak tahun 2000).

Periode 1993-1998, ia menjabat Direktur Utama PT Cakrawala Andalas Televisi/AN Teve dan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dalam pemerintahan Presiden Suharto. Jabatan di kementrian olahraga berlanjut pada periode 1998-1999 meskipun nama kabinet diubah menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan. Periode 1999-2004, ia tampil sebagai anggota DPR-RI. Ia kemudian menggantikan jabatan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Ada cerita unik tentang laki-laki ini. Tahun 60-an Seorang peramal yang sekaligus artis tenar, Baby Huwae, pernah meramal bahwa Agung Laksono akan menjadi tokoh muda menonjol. "Ah saya tidak terlalu percaya dengan ramalan kok," ujarnya sambil tersenyum.

Mungkin memang tidak percaya, tapi paling tidak apa yang dikatakan Baby Huwae waktu itu, kini terbukti. "Tapi bukan karena ramalan itu ya," elaknya sambil tertawa kecil.

Meski tak terang-terangan geram, lelaki kalem yang pernah menjadi Ketua Umum DPP AMPI [periode 1983-1988] ini cukup "terusik" ketika bicara soal kepentingan rakyat. "Setiap usai pilkada, saya selalu minta supaya APBD dipercepat, karena pembangunan harus tetap berjalan,”ujarnya.

Sayangnya, menurut Agung, komposisi APBD baik provinsi atau kabupaten, masih dominan belanja pemerintahan dan pegawai dibanding untuk belanja publik. "Ada satu kabupaten yang belanja pemerintahan mencapai 80 persen dari APBD-nya, sedang belanja publiknya hanya 15 persen. Kan tidak benar," ucap politikus yang dari awal sudah berkarir di Golongan Karya [kini Partai Golkar.