Heri Akhmadi

SANG DEMONSTRAN YANG PEDULI PENDIDIKAN

Kesadarannya bahwa pendidikan merupakan dasar kemajuan bangsa mendorong Heri Akhmadi memilih untuk mengabdi sebagai wakil rakyat di Komisi Pendidikan. “Selama ini bidang pendidikan terabaikan, bahkan sistem pendidikan kita tidak jelas ke mana arahnya, sementara negara lain sudah jauh meninggalkan kita,” terang Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan).

Sebagai seorang aktifis pergerakan, sebelumnya tidak pernah sekalipun terlintas dalam benaknya akan berkantor di Senayan sebagai wakil rakyat.
Sebagai aktivis pergerakan mahasiswa tahun 1978, Heri Akhmadi termasuk lantang menyuarakan perlawanan terhadap Soeharo. Pada 1977, saat itu mahasiswa meminta diadakan sidang MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto. Protes itu terjadi di beberapa kota besar, mulai Banda Aceh sampai Makasar.

Karena aktivitas menggoyang Soeharto itu, dia sempat ditahan selama lebih dari setahun dan diadili bersama ratusan mahasiswa lain. Menjadi Tapol ( Tahanan Politik) rejim Orde Baru di penjara Suka Miskin Bandung, membawa pengembaraan politik Heri Ahmadi, Ketua Umum Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1977-1978, kepada Proklamator Soekarno. Di tempat itu, pada 1927, Bung Karno pernah di penjara oleh Pemerintah Kolonoial Belanda atas tuduhan menghasut. Enam puluh tahun kemudian Heri bersama ratusan tokoh mahasiswa Indonesia mengalami nasib yang sama.

Pembelaan Bung Karno di depan Landraad Bandung bertajuk ‘Indonesia Menggugat ‘ menginsipirasi pledoi pembelaan Heri di pengadialn Negeri Bandung yang ia beri judul “Mendobrak Belenggu Penindasan Rakyat Indonesia”. Jika dalam pledoi Bung Karno membelejiti sistem Pemerintahan kolonial Belanda, Heri membongkar praktek kekuasaan otoriter Orde Baru.

Latar belakang sebagai aktifis mahasisiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat membawa lelaki kelahiran Ponorogo 1 Januari 1953 ini akhirnya terjun ke dunia politik. Pada tahun 1996 bersama sejumlah tokoh LSM, Heri bergabung dengan pendukung Megawati Soekarno yang digulingkan dari kursi Ketua Umum PDI dan kemudian membentuk PDI ProMeg (sebutan untuk kelompok PDI pimpinan Megawati, karena ada PDI pimpinan Suryadi yang ketika itu dinilai sebagai pendukung pemerintah)

Dia berpikir bahwa PDI ProMeg yang bisa mendorong gerakan perlawanan yang lebih besar untuk melawan Soeharto. Ia juga menjadi bagian aktif dari gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997.


Melenggang ke Senayan

Heri tentu mengamati situasi politik, khususnya kemunculan Megawati di panggung politik yang pada awalnya tidak memberi tempat bagi dirinya. Heri percaya, di bawah kepemimpinan Megawati, gerakan-gerakan untuk meruntuhkan Orde Baru bisa lebih efektif. Keyakinan dirinya itu akhirnya dibuktikan Heri untuk masuk ke pusaran politik praktis. Dia masuk dan menjadi pendukung PDI ProMeg.

Sebenarnya, tidak ada niat Heri masuk partai. Tapi, perkembangan politik menjelang masa akhir Soeharto memaksanya untuk terjun ke politik praktis, apalagi Ia melihat momentun kemunculan Megawati yang penuh pesona dan bisa menjadi gerbong bagi suatu pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan, pasca kekuasaan absolute rezim Soeharto yang didukung militer dan Golkar.

“Saya masuk partai karena ingin melawan Soeharto,” kata Heri seraya menambahkan, “Saya nggak mau masuk kalau PDI yang tanpa perjuangan. Karena PDI dan partai lainnya waktu itu kan bukan partai beneran, tapi partai-partaian. Ya ini kan partai perjuangan. Nah, perlawanannya itu yang saya masuki, yaitu PDI Pro Mega yang kemudian menjadi PDI Perjuangan.”

Ketika itu, Juli 1996, Ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Cabang di Surabaya. Setahun berikutnya gelombang aksi demontrasi menentang Soeharto hingga 1998 yang akhirnya meruntuhkan Soeharto dari kekuasaannya yang telah dijalani selama 32 tahun.

Setelah Soeharto mundur, 21 Mei 1998, BJ Habibie meneruskan jabatan Presiden sambil menyiapkan pemilu. Pemilu yang seharusnya digelar 2002, oleh Presiden Habibie dipercepat menjadi 1999. Sebelum Pemilu, PDIP melangsungkan kongres pertama di Bali.Hasil kongres ini menjadikan Heri Ahmadi salah satu Ketua dari Badan Panitia Pemenangan Pemilihan Umum ( BAPUDA) .

Pada pemilu 1999, pemilu pertama setelah tumbangnya Rejim Orde Baru, jalan menuju Senayan kini terbuka. Heri dicalonkan sebagai anggota DPR oleh PDI Perjuangan dari daerah kelahirannya Ponorogo, Jawa Timur. Heri berhasil masuk ke Senayan menjadi anggota DPR periode 1999- 2004. Ia mengaku beruntung, karena ketika itu PDI Perjuangan mendapat kepercayaan dari rakyat sebagai pemenang Pemilu 1999. Tapi, banyak pihak , terutama pengamat yang menyebut saya dan teman-teman yang baru masuk PDI Perjuangan itu sebagai orang-orang indekost. Padahal, kita masuk justru di PDIP ProMeg yang sudah dilarang Pemerintah.

Pada pemilu 2004 untuk keduakalinya mantan sekretaris fraksi PDI-P itu melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009.
Selanjutnya, pemilu 9 April 2009, pemilu yang untuk pertama kalinya di era reformasi dengan sistim suara terbanyak, membawa Heri kembali melenggang ke Senayan. Konstituennya masih mempercayainya dan mengamanatkan masa jabatan sebagai wakil rakyat periode 2009 -2014 untuk ketiga kalinya. Ternyata rakyat tahu siapa wakil rakyat yang selama ini selalu memperjuangkan aspirasinya. DPR patut bersyukur, putra terbaik bangsa ini masih dipercaya kembali ke Senayan. Perjuangan tidak berhenti, itulah moto ayah dua anak dari Gempur dan Agni.

Di Senayan, Heri termasuk politisi yang kritis, beberapa peristiwa politik penting hampir tak pernah terlewatkan oleh Heri. Misalnya, komentarnya pedas keras kerap terlontar soal kasus bulogate yang melibatkan petinggi Negara, juga soal BLBI yang besarnya njomplang dibanding dana anggaran Pendidikan Nasional. Di komisi Pendidikan Agama, Budaya dan pariwisata, tak jemu-jemu meneriakkan penuntasan wajib pendidikan sembilan tahun dan penolakan terhadap Ujian Nasional (UN).

Sebagai anggota DPR baru, Suami Nuning Wahyuniati ini ditempatkan di Komisi IV yang membidangi infrastruktur, telekomukasi, dan perhubungan, komisi yang banyak diminati kebanyakan anggota karena dinilai komisi basah. Tapi itu tidak lama karena pada 2000, Heri yang dikenal aktif dan vokal itu menjadi salah satu pimpinan Fraksi baik di DPR maupun MPR. Setelah itu Heri lebih memilih Komisi VI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Heri beralasan, “Karena minimnya orang yang berminat di komisi tersebut.”

Padahal, latar belakang pendidikan Heri adalah Jurusan Pertambangan ITB, tetapi dia tidak mimilih bidang tersebut (Komisi pertambangan), karena kesadarannya bahwa pendidikan merupakan dasar kemajuan bangsa dan selama ini bidang pendidikan terabaikan, bahkan sistem pendidikan kita tidak jelas ke mana arahnya, sementara negera lain sudah jauh meninggalkan kita.

Ada benang merah antara bidang pendidikan yang dipilih dengan komitmen Heri ketika aktif dalam gerakan mahasiswa. Dan rupanya ketertarikan bidang pendidikan itu sudah tertanam sejak mahasiswa.

Ketika menjadi dewan mahasiswa di ITB, dia dan kawan-kawan pernah meluncurkan gerakan berskala nasional yaitu Gerakkan Anti Kebodohan. Intinya kita memprotes Pada waktu itu, 1976-1977 ada sekitar enam juta anak SD yang tidak tertampung di sekolah. Kita demo dan menggerakkan opini yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan mendirikan SD Inpres dan lain-lain,” kenang Heri.

Alasan mendasar lain yang diungkap Heri mengapa memilih bidang pendidikan ini adalah kebijakan pendidikan setiap tahun, setiap ganti Menteri atau ganti Pejabat selalu berubah-ubah, seolah-olah tidak ada suatu kerangka kebijakan nasional yang menjadi tumpuan. Karena itu, begitu masuk ke komisi pendidikan, yang menjadi fokus adalah menyiapkan revisi/pengganti UU Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Di samping itu yang harus diubah adalah mental dan juga cara pandang masyarakat yang menggilai gelar- gelar akademik pendidikan. Masyarakat lebih menggilai gelar akademik, tetapi kegiatan akademik sendiri tidak disukai. Sehinngga yang dikejar gelarnya, bukan ilmunya. ”Itulah problem yang sangat besar sekali yang kita hadapi,”ujar Heri.

Di komisi inilah Heri sampai kini merasa cocok. Dia berharap, periode mendatang tetap ditempatkan di Komisi pendidikan oleh partainya. Sehingga agenda Dewan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan tidak akan terputus.

Heri juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pendidikan ini sebagai alat politik. Kalau setiap ganti pemerintahan dengan seleranya masing-masing kemudian merubah lagi kebijakan pendidikan tanpa adanya dasar keilmuan yang jelas. Sebuah kebijakan yang pokok harus didasarkan pada kajian yang ilmiah, bukan atas dasar kemauan politik saja.

Sebaiknya urusan pendidikan itu dikembalikan saja kepada pendidik, bukan kepada birokrat-birokrat atau politikus. Politikus boleh dalam hal alokasi anggarannya, tapi proses tetap diberikan kewenangan kepada para pendidik. Tapi kalau sarana dan prasarana itu harus dari pemerintah.

Selama 10 tahun menjadi anggota DPR, Heri yang tampil bersahaja dan terus memperjuangkan perbaikan pendidikan di Indonesia, merasa banyak hal yang ia dapat selama menjadi wakil rakyat. “Saya lebih paham masalah pendidikan, penganggaran, keterkaitan dengan persoalan-persoalan lain di luar pendidikan. “Saya ingin merefleksikan semua ini untuk kepentingan masyarakat, siapa tahu nanti bisa jadi sesuatu yang bermanfaat,” katanya. (et,sur, vn)