Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Area Perubahan I
Manajemen Perubahan


Manajemen Perubahan (change management) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah upaya yang dilakukan oleh Setjen DPR untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan politik, hukum, ekonomi dan sosial dalam organisasi.  Perubahan ini dilakukan secara sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah  kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut

Secara umum yang akan menjadi fokus perubahan di lingkungan Setjen DPR  diarahkan pada 3 (tiga) area perubahan, yaitu pertama pengembangan organisasi yang mencakup pengembangan budaya organisasi dan perilaku organisasi. Kedua, perubahan terhadap tata laksana organisasi, dan ketiga adalah pendayagunaan sumber daya manusia agar efektif dan efisien, serta pola pikir dan budaya kerja. Fokus utama dari manajemen perubahan adalah sumber daya manusia yang pada akhirnya akan mengarah kepada pembelajaran organisasi Setjen DPR (Building Learning Organization). Pembelajaran organisasi di Setjen DPR merupakan kegiatan organisasi dimana pejabat dan pegawai secara terus menerus meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen perubahan selalu dibutuhkan oleh Setjen DPR untuk menciptakan tata kelola organisasi yang efektif, produktif, efesien, kreatif, dan mempunyai kinerjaMelalui perubahan yang jelas dan terbukaSetjen DPR berpotensi untuk memperkuat diri melalui kinerjanya dalam mendukung tugas dan fungsi DPR. Manajemen perubahan membentuk Setjen DPR untuk memiliki pemikiran bahwa Anggota Dewan adalah penerima dukungan (pemangku kepentingan utama), sehingga  memiliki hak untuk memilih dukungan apapun yang terbaikSehingga sebagai supporting system, Setjen DPR harus dapat membaca setiap kebutuhan DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang legislasi, anggaran, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang diwakilnya secara profesional.  Pola pikir (mind set)dan budaya kerja (culture set) seperti ini harus tertanam diseluruh jajaran di lingkungan Setjen DPR. Perubahan pola pikir dan budaya kerjadari mengendalikan menjadi memberdayakan pegawai akan mendorong pegawai untuk sukarela memberi kualitas pada hasil kerjanya. Dengan demikian, semua orang memiliki antusiasme yang sama, semangat untuk melakukan apapun untuk mencapai sukses organisasi.

Manajemen perubahan Setjen DPR harus memastikan bahwa setiap kegiatan perubahan dilakukan secara terencana dan terukur.  sehingga keberhasilan penerimaan setiap orang terhadap perubahan yang diinginkan dapat diwujudkan secara sempurna. Setiap pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses perubahan harus memahami dan menjalankan peran dan tanggungjawabnya masing-masing secara profesional.

Selanjutnya agar dapat mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir dan budaya Kerja individu, serta unit kerjaSetjen DPR hingga menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan mencapai sasaran reformasi birokrasi, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu rencana perubahan dan ditetapkan sebagaiProgram Menejemen Perubahan.

Secara umum target, kegiatan serta kriteria keberhasilan dari program Manajemen Perubahan dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

  1. Kegiatan pertama adalah melakukan pembentukan tim manajemen perubahan Setjen DPR RI yang terdiri dari para agen perubahan. Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhan anggaran sebesar  Rp. 1.044.028.000. Kegiatan telah dilaksanakanpada tahun2011dan 2012.
  2. Kegiatan kedua adalah melakukan penyusunan strategi manajemen perubahan, strategi komunikasi dan strategi pelatihan Setjen DPR RI. Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhan anggaran sebesar Rp. 5.227.030.500,-. Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2012 dan2013.
  3. Kegiatan ketiga adalah melakukan implementasi strategi komunikasi, strategi perubahan, strategi pelatihan, internalisasi perubahan, serta evaluasi strategi. Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhan anggaran sebesar Rp. 5.005.367.500 kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2013 dan 2014.

Dari kegiatan di atas kritria keberhasilan yang diharapkan adalah  terwujudnya peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku sebagian besar pegawai sehingga diperoleh komitmen pegawai yang kuat dengan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan seluruh program reformasi birokrasi.

Tujuan dan sasaran manajemen perubahan Setjen DPR adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Manajemen Perubahan

Tujuan perubahan di lingkungan Setjen DPR adalah mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja Setjen DPR serta pola pikir (mind set)dan budaya kerja (culture set) individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokarasi di Setjen DPR yaitu untuk meningkatkan dukungan kepada DPR.

2. Sasaran

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan seluruh pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Setjen DPR. 

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

14-Sep-2012

 

Sekretariat Jenderal DPR RI mengabdikan diri untuk memberikan dukungan terbaik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya


PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

19-Sep-2012

 

Pada Selasa 18 September 2012, Ketua Tim Teknis UPRBN, Nurman Jafar,SE beserta 13 (tiga belas) orang anggota Tim lainnya (Hening HS, Oskar Vitriano, Kurniawan Lutfi, Rian Hidayat, Amelia Day, Serbio


Reformasi Birokrasi Setjen DPR Terus Digalakkan

01-Apr-2013

 

Setjen DPR RI telah melakukan sosialisasi dan survey Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) guna mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi. Setjen DPR RI merupakan