Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Area Perubahan II
Penataan Peraturan Perundang-undangan


Peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum.Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat membuat peraturan dan kebijakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPR RI.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI, peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

Kondisi Peraturan Perundang-Undangan di Sekretariat Jenderal DPR RI saat ini.

  1. Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan Setjen DPR RI perlu menyesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai jenis produk hukum di lingkungan sekjen, asas-asas pengaturan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penomoran, pendokumentasian, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
  2. Terdapat tumpang tindih substansi, ketidakjelasan perbedaan antara substansi peraturan Sekjen dan Keputusan Sekjen, tumpang tindih kewenangan antara unit kerja.
  3. Belum adanya standarisasi penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas penyusunannya.
  4. Belum adanya standarisasi penomoran peraturan serta sistem pendokumentasi peraturan yang menggunakan teknologi mutakhir dan belum adanya sistem dan mekanisme penyebarluasan dan sosialisasi peraturan Sekjen.

  5. Kondisi yang Diharapkan

    Salah satu aspek penting dari Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berupa peraturan dan keputusan yang diterbitkan Sekretaris Jenderal DPR RI.  Kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi/assesment terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI yang sudah ada saat ini. Untuk melaksanaan kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 398.960.000; (semula Rp396.560.000)Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan pada Tahun 2012. Adapun kriteria keberhasilan adalah Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menggambarkan tumpang tindih kewenangan pejabat dalam membuat peraturan atau keputusan (seperti keputusan Sekjen DPR RI, keputusan KPA, keputusan PPK dengan materi yang sama). Selain itu  mengenai konsistensi materi muatan antara Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI. Kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi terhadap produk Peraturan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

    Selanjutnya, kegiatan kedua menyusun Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.  Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 445.910.000; (semula Rp396.560,000).  Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tahun 2012. Adapun kriteria keberhasilan dari kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

    Kegiatan ketiga yang akan dilakukan adalah pertama, Pemetaan atas Kegiatan terkait dengan Penggunaan Anggaran yang tercantum dalam DIPA yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI. Kedua, pemetaan pada materi-materi baru ataupun penyempurnaan terhadap ketentuan yang lama, yang seharusnya sudah dituangkan dalam produk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Tahun 2013. Untuk pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dana Rp 450.012.500; (semula Rp 396.560,000)  Kriteria keberhasilan dari kegiatan ini adalah dokumen Program Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

    Kegiatan keempat yang dilakukan adalah penataan administrasi, dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2013 dan dapat dilanjutkan pada tahun 2014. Kegiatan ini memerlukan biaya atau dana Rp 550.012.500; (semula Rp 496.760.000)Kriteria keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersusunnya sistem penomoran peraturan perundang-undangan, sistem pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan sistem penyebarluasannya kepada pihak terkait peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.