Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
4. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri Negara, selanjutnya disebut menteri, adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.
6. Anggota, selanjutnya disebut anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistimatis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
11. Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
12. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
13. Sekretariat Jenderal adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
14. Badan Fungsional/keahlian adalah sistem pendukung DPR yang memberikan dukungan keahlian.
15. Rumah Aspirasi adalah kantor bersama anggota, tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan.