Tata Tertib

Bab V
Alat Kelengkapan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

  1. pimpinan;
  2. Badan Musyawarah;
  3. komisi ;
  4. Badan Legislasi;
  5. Badan Anggaran;
  6. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
  7. Badan Kehormatan;
  8. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
  9. Badan Urusan Rumah Tangga;
  10. panitia khusus; dan
  11. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pasal 21

  1. Sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah pada awal masa keanggotaan DPR untuk menentukan:
    1. jumlah komisi;
    2. mitra kerja komisi;
    3. jumlah anggota alat kelengkapan; dan
    4. komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap-tiap fraksi.
  2. Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
  3. Penentuan jumlah anggota dan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
  4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan jumlah anggota dan kompisisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
  5. Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

Pasal 22

Pimpinan alat kelengkapan tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan tetap lainnya, kecuali pimpinan DPR sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan Ketua DPR sebagai Ketua BURT.

Pasal 23

  1. Pimpinan alat kelengkapan dapat dievaluasi oleh alat kelengkapan masing-masing, kecuali pimpinan DPR dievaluasi oleh partai politiknya.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah evaluasi kinerja.
  3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada fraksi yang bersangkutan.
  4. Tata cara evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata kerja pelaksanaan tugas alat kelengkapan.

Pasal 24

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
  2. Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan alat kelengkapan mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
  3. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

Pasal 25

  1. Setiap alat kelengkapan dibantu oleh sebuah kantor sebagai unit pendukung yang terdiri atas:
    1. pegawai negeri sipil dari Sekretariat Jenderal; dan
    2. pegawai tidak tetap yang direkrut secara khusus dan diangkat untuk jangka waktu tertentu.
  2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara profesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR.
  3. Jumlah pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan alat kelengkapan masing-masing.
  4. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk 1 (satu) orang koordinator oleh pimpinan alat kelengkapan.

Bagian Kedua

Pimpinan

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Pimpinan

Pasal 26

  1. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (e mpat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
  2. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
  3. Masa jabatan pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Pasal 27

Tata cara penetapan pimpinan DPR:

  1. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama mengajukan satu nama calon ketua DPR kepada pimpinan sementara;
  2. pimpinan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sampai dengan kelima, masing-masing mengajukan satu nama calon wakil ketua DPR kepada pimpinan sementara;
  3. pimpinan sementara mengumumkan nama calon ketua dan wakil ketua dalam rapat paripurna;
  4. fraksi dari partai politik yang mengajukan nama calon ketua dan wakil ketua menyampaikan keterangan mengenai calon yang diajukannya;
  5. fraksi menyampaikan pandangan mengenai calon ketua dan wakil ketua dalam rapat paripurna sebelum ditetapkan sebagai pimpinan DPR;
  6. pandangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e memuat harapan yang akan diwujudkan dalam 1(satu) masa keanggotaan DPR;
  7. Ketua dan wakil ketua DPR ditetapkan dalam rapat paripurna;
  8. Ketua dan wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung;
  9. setelah pandangan fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, ketua menyampaikan pidato awal; dan
  10. penetapan Ketua dan wakil ketua DPR diresmikan dengan keputusan DPR.

Pasal 28

  1. Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
  2. Bunyi sumpah/janji Ketua/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1): “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundangundangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 29

Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), adalah:

  1. pimpinan DPR didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing;
  2. dilakukan menurut agama, yakni;
    1. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
    2. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
    3. diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
    4. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
  3. setelah pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji, diakhiri dengan penandatanganan formulir sumpah/janji yang telah disiapkan.

Paragraf 1

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 30

  1. Pimpinan DPR bertugas:
    1. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambi l keputusan;
    2. menyusun rencana kerja pimpinan;
    3. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR ;
    4. menjadi juru bicara DPR;
    5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR ;
    6. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
    7. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
    8. mewakili DPR di pengadilan;
    9. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    10. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
    11. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu .
  2. Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
    1. menentukan kebijakan kerjasama antar parlemen berdasarkan hasil rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
    2. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
    3. mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi apabila dipandang perlu;
    4. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
    5. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;
    6. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
    7. mengadakan rapat pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
    8. membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait;
    9. membentuk tim kuasa hukum untuk mewakili DPR dalam persidangan di pengadilan; dan
    10. memberikan kuasa hukum sebagaimana dimaksud huruf i untuk persidangan Mahkamah Konstitusi, kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan yang membahas rancangan undang-undang.

Pasal 31

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, pimpinan DPR:
    1. memimpin rapat paripurna, rapat Badan Musyawarah, dan rapat konsultasi DPR;
    2. memperhatikan kuorum rapat;
    3. menyampaikan acara rapat;
    4. menyampaikan sifat rapat terbuka atau tertutup;
    5. membacakan surat masuk;
    6. menyampaikan hasil rapat sebelumnya, apabila acara rapat terkait dengan materi rapat yang pernah dibicarakan sebelumnya; dan
    7. mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat anggota/fraksi.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, pimpinan DPR:
    1. mengadakan rapat pimpinan;
    2. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang;
    3. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pimpinan yang selanjutnya disampaikan kepada BURT; dan
    4. mengadakan pembagian tugas pada masa reses.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c:
    1. Ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan mengenai kebijakan dewan yang penting dan strategis;
    2. wakil ketua DPR sesuai dengan bidang masing-masing mengadakan rapat koordinasi bidang dengan pimpinan alat kelengkapan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa sidang yaitu pada awal dan akhir masa sidang; dan
    3. wakil ketua DPR mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan alat kelengkapan mengenai pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses DPR.
  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, pimpinan DPR:
    1. menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan kegiatan DPR paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) minggu dalam masa sidang; dan
    2. menanggapi isu yang berkembang setelah mendengarkan pandangan atau pendapat alat kelengkapan atau fraksi.
  5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan huruf i, pimpinan DPR:
    1. menindaklanjuti keputusan DPR, sesuai dengan keputusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. menyampaikan hasil keputusan DPR kepada masyarakat.
  6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, pimpinan DPR mewakili DPR dalam memenuhi undangan lembaga negara lainnya, baik dalam upacara kenegaraan maupun acara resmi lembaga negara.
  7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, pimpinan DPR:
    1. mengadakan konsultasi sesuai dengan ketentuan dalam Bab V tentang Alat Kelengkapan; dan
    2. menentukan acara, jadwal, dan tempat konsultasi sesuai kesepakatan dengan pimpinan lembaga negara lainnya.
  8. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, pimpinan DPR dapat:
    1. menunjuk kuasa hukum dalam sidang-sidang di pengadilan; dan/atau
    2. menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi.
  9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, pimpinan DPR mengadakan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga sesuai dengan siklus pembicaraan anggaran.
  10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k, pimpinan DPR:
    1. mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan dan pimpinan fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR selama 1 (satu) tahun sidang; dan
    2. menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada rapat paripurna.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan DPR bertanggungjawab kepada rapat paripurna DPR.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan

Pasal 33

  1. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
    1. meninggal dunia;
    2. mengundurkan diri; atau
    3. diberhentikan.
  2. Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
    1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
    2. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR;
    3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    4. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. ditarik keanggotaannya sebagai anggota oleh partai politiknya;
    6. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD; atau
    7. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a:

  1. partai politik mengusulkan pemberhentian secara tertulis mengenai meninggalnya salah seorang pimpinan kepada pimpinan DPR, dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang sah;
  2. pimpinan DPR mengumumkan pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR; dan
  3. pimpinan DPR menyampaikan keputusan DPR kepada Presiden.

Pasal 35

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b:

  1. pimpinan DPR yang mengundurkan diri mengajukan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas yang bermaterai kepada pimpinan DPR;
  2. pimpinan DPR menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan permintaan pengganti pimpinan yang mengundurkan diri kepada partai politik yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat pimpinan;
  3. paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, partai politik menyampaikan keputusan kepada pimpinan DPR;
  4. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden; dan
  5. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan yang mengundurkan diri tersebut kepada Presiden.

Pasal 36

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f:

  1. pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat keputusan dari Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna DPR;
  2. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pengumuman dalam rapat paripurna;
  3. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik memberikan keputusan;
  4. dalam hal pimpinan partai politik memberikan keputusan, pimpinan DPR menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden; dan
  5. apabila pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.

Pasal 37

Tata cara pemberhentian pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d,huruf e, dan huruf g:

  1. partai politik mengajukan usul pemberhentian salah satu pimpinan DPR secara tertulis kepada pimpinan DPR;
  2. pimpinan DPR menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat paripurna; dan
  3. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pimpinan DPR memberitahukan pemberhentian pimpinan kepada Presiden.

Paragraf 4

Pimpinan Sementara

Pasal 38

  1. Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
  2. Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
  3. Partai politik yg memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua menyampaikan nama calon ketua dan wakil ketua sementara kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
  4. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sidang DPR sampai dengan terbentuknya pimpinan tetap.

Pasal 39

  1. Dalam hal Ketua Sementara berhalangan, pimpinan sementara dilanjutkan oleh Wakil Ketua Sementara.
  2. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Sementara berhalangan secara bersamaan, pimpinan sementara diajukan kembali oleh partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama untuk ketua dan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua untuk wakil ketua.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berlaku untuk pengajuan pimpinan sementara.

Pasal 40

Pimpinan sementara menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan DPR yang telah ditetapkan dan telah mengucapkan sumpah/ janji.

Paragraf 5

Penggantian Pimpinan

Pasal 41

  1. Dalam hal Ketua dan/atau wakil ketua berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, DPR secepatnya mengadakan penggantian.
  2. Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak keseluruhan, salah seorang Pimpinan DPR meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua yang berhenti kepada partai politik yang bersangkutan.
  3. Dalam hal penggantian pimpinan DPR secara keseluruhan, Sekretaris Jenderal DPR RI meminta nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
  4. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama pengganti Ketua dan/atau wakil Ketua kepada pimpinan DPR.
  5. Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti Ketua dan/atau wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
  6. Setelah ditetapkan sebagai Ketua dan/atau wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua dan/atau wakil ketua mengucapkan sumpah/janji.
  7. Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden.
  8. Ketentuan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 38, dan Pasal 39, berlaku untuk penggantian pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Paragraf 1

Penetapan Anggota dan Pimpinan

Pasal 42

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 43

  1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
  2. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
  3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
  4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
  5. Ketua dan/atau sekretaris fraksi karena jabatannya menjadi anggota Badan Musyawarah.
  6. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Musyawarah kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
  7. Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Pasal 44

  1. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.
  2. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai anggota dan tidak mewakili fraksi.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 45

Badan Musyawarah bertugas:

  1. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  2. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
  3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
  5. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR;
  6. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komis i yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Pasal 46

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, Badan Musyawarah:
    1. membicarakan rancangan jadwal acara DPR sesuai dengan fokus bahasan dalam setiap masa persidangan yang diajukan oleh pimpinan DPR selaku pimpinan Badan Musyawarah;
    2. menetapkan rancangan jadwal acara DPR dalam rapat Badan Musyawarah; dan
    3. menyampaikan jadwal acara DPR kepada alat kelengkapan, fraksi, dan seluruh anggota.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, Badan Musyawarah menyampaikan pendapat secara langsung kepada pimpinan DPR.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, Badan Musyawarah meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah.
  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, Badan Musyawarah menjadwalkan dan menentukan alat kelengkapan dan/atau fraksi yang akan mewakili DPR untuk melakukan konsultasi dan koordinasi.
  5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, Badan Musyawarah dapat:
    1. menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
    2. memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang;
    3. mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan lainnya, apabila penanganan rancangan undang-undang tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
    4. menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada rapat paripurna.
  6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf e, Badan Musyawarah menentukan waktu penyelesaian suatu masalah dan rancangan undang-undang yang sedang dan akan ditangani oleh alat kelengkapan masing-masing.

Paragraf 3

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 47

  1. Badan Musyawarah dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau anggota untuk menghadiri rapat Badan Musyawarah, dan mempunyai hak bicara.
  2. Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi.
  3. Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 279 ayat (3) dan ayat (4), pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

Pasal 48

Dalam hal rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan, diadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 49

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 50

  1. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
  2. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
  3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
  4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
  5. Fraksi mengusulkan nama anggota komisi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
  6. Penggantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Pasal 51

  1. Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.
  2. Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi kepada Badan Musyawarah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 52

  1. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
  2. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
  3. Komposisi pimpinan komisi dari masing masing fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
  4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan komisi kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat komisi.
  5. Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.
  6. Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  7. Pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
  8. Penggantian pimpinan komisi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 53

  1. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undangundang.
  2. Tugas komisi di bidang anggaran adalah :
    1. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
    2. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan Pemerintah;
    3. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
    4. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
    5. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
    6. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
    7. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.
  3. Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :
    1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
    2. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
    3. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
    4. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Pasal 54

  1. Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
  2. Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII tentang Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
  3. Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat:
    1. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
    2. mengadakan konsultasi dengan BPK;
    3. mengadakan konsultasi dengan DPD;
    4. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
    5. mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
    6. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
    7. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atas persetujuan pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan;
    8. mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi; dan
    9. mengadakan rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.

Pasal 55

  1. Untuk menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), komisi dapat membentuk panitia kerja atau tim.
  2. Panitia kerja atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendalaman masalah dan perumusan kebijakan atas penyelesaian masalah.
  3. Panitia kerja atau tim menyampaikan laporan hasil kerja kepada komisi.

Pasal 56

Hasil pengawasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (3), disampaikan kepada pemerintah, BPK, DPD, dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Kelima

Badan Legislasi

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 57

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 58

  1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
  2. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
  3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
  4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
  5. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Legislasi kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
  6. Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 59

  1. Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
  2. Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
  3. Komposisi pimpinan Badan Legislasi dari fraksi masing-masing ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
  4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Legislasi.
  5. Pemilihan pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.
  6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Legislasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  7. Pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
  8. Penggantian pimpinan Badan Legislasi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 60

Badan Legislasi bertugas:

  1. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD;
  2. mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan Pemerintah;
  3. menyiapkan rancangan undang-undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
  5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
  6. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  7. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  8. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  9. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundangundangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 61

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang.
  4. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas.
  5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Paragraf 1

Tata Cara Penetapan Anggota

Pasal 62

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 63

  1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
  2. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi
  3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
  4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
  5. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Anggaran kepada komisi sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
  6. Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh komisinya, apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari komisinya, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 64

  1. Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
  2. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
  3. Komposisi pimpinan Badan Anggaran dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
  4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Anggaran kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Anggaran.
  5. Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.
  6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Anggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  7. Pimpinan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
  8. Penggantian pimpinan Badan Anggaran dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pasal 65

  1. Badan Anggaran bertugas :
    1. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
    2. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
    3. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
    4. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
    5. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
    6. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
    7. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
    8. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

    Pasal 66

    1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
    3. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN bersama pemerintah.
    4. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Bab VII Tentang Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Bagian Ketujuh

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

    Paragraf 1

    Tata Cara Penetapan Anggota

    Pasal 67

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat BAKN, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

    Pasal 67

    1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
    2. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
    3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BAKN yang mencerminkan unsur semua fraksi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
    4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
    5. Fraksi mengusulkan nama anggota BAKN kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
    6. Penggantian anggota BAKN dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BAKN yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

    Paragraf 2

    Tata Cara Pemilihan Pimpinan

    Pasal 69

    1. Pimpinan BAKN merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
    2. Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    3. Komposisi pimpinan BAKN dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
    4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan BAKN kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BAKN.
    5. Pemilihan pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BAKN.
    6. Dalam hal pemilihan pimpinan BAKN berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
    7. Pimpinan BAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
    8. Penggantian pimpinan BAKN dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BAKN yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

    Paragraf 3

    Tata Cara Pelaksanaan Tugas

    Pasal 70

    BAKN bertugas:

    1. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;
    2. menyampaikan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi;
    3. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
    4. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

    Pasal 71

    1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b, BAKN:
      1. mengadakan rapat untuk melakukan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK;
      2. menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada komisi berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan hasil pemeriksaan semester BPK dan hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu setelah BPK menyerahkan hasil temuan kepada DPR;
      3. dapat menyampaikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada alat kelengkapan selain komisi;
      4. mengadakan pemantauan atas tindak lanjut hasil telaahan yang disampaikan kepada komisi; dan/atau
      5. membuat evaluasi dan inventarisasi atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh komisi.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, BAKN:
      1. dapat mengadakan koordinasi dengan unsur pimpinan komisi untuk membicarakan hasil pembahasan komisi atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
      2. dapat mengadakan rapat dengan komisi yang meminta penelaahan lanjutan atas hasil temuan pemeriksaan BPK;
      3. dapat meminta penjelasan kepada BPK untuk menindaklanjuti penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan/atau
      4. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna setelah terlebih dahulu dibicarakan dengan komisi.
    3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, BAKN menginventarisasi permasalahan keuangan negara.

    Pasal 72

    Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

    Bagian Kedelapan

    Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

    Paragraf 1

    Tata Cara Penetapan Anggota

    Pasal 73

    Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingka t BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

    Pasal 74

    1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang .
    2. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
    3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
    4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
    5. Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
    6. Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

    Paragraf 2

    Tata Cara Pemilihan Pimpinan

    Pasal 75

    1. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
    2. Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    3. Komposisi pimpinan BKSAP dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
    4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan BKSAP kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BKSAP.
    5. Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP.
    6. Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
    7. Pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
    8. Penggantian pimpinan BKSAP dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

    Paragraf 3

    Tata Cara Pelaksanaan Tugas

    Pasal 76

    BKSAP bertugas :

    1. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
    2. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
    3. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
    4. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

    Pasal 77

    1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, BKSAP:
      1. menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, organisasi parlemen international, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
      2. melakukan kajian, menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;
      3. mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
      4. mengevaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/ pertemuan persahabatan;
      5. membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing masing negara sahabat;
      6. memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Bilateral; dan/atau
      7. mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b BKSAP:
      1. menetapkan alat kelengkapan yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen, dan organisasi internasional; dan
      2. mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
    3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, BKSAP dapat mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional.
    4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, BKSAP memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR baik secara langsung maupun tertulis.

    Pasal 78

    1. BKSAP dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat membentuk panitia kerja.
    2. BKSAP dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada DPR.
    3. Hasil kunjungan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c dilaporkan dalam rapat BKSAP dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR, fraksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.

    Bagian Kesembilan

    Badan Kehormatan

    Paragraf 1

    Tata Cara Penetapan Anggota

    Pasal 79

    Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

    Pasal 80

    1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang .
    2. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
    3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
    4. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
    5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
    6. Fraksi mengusulkan nama anggota Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
    7. Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

    Paragraf 2

    Tata Cara Pemilihan Pimpinan

    Pasal 81

    1. Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
    2. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang k etua dan 2 (dua) orang wakil ketua , yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    3. Komposisi pimpinan Badan Kehormatan dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
    4. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Kehormatan.
    5. Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.
    6. Dalam hal pemilihan pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
    7. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
    8. Penggantian pimpinan Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

    Paragraf 3

    Tata Cara Pelaksanaan Tugas

    Pasal 82

    Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.

    Bagian Kesepuluh

    Badan Urusan Rumah Tangga

    Paragraf 1

    Tata Cara Penetapan Anggota

    Pasal 83

    Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

    Pasal 84

    1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang .
    2. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
    3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
    4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
    5. Fraksi mengusulkan nama anggota BURT kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan unsur pimpinan fraksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
    6. Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

    Paragraf 2

    Tata Cara Pemilihan Pimpinan

    Pasal 85

    1. Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
    2. Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    3. Komposisi wakil ketua BURT dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.
    4. Fraksi yang mendapatkan komposisi wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan satu nama calon pimpinan BURT kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat BURT.
    5. Salah seorang wakil ketua DPR memimpin rapat BURT untuk memilih wakil ketua BURT.
    6. Dalam hal pemilihan wakil ketua berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
    7. Wakil ketua BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
    8. Penggantian pimpinan BURT dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

    Paragraf 3

    Tata Cara Pelaksanaan Tugas

    Pasal 86

    BURT bertugas:

    1. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;
    2. melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
    3. melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;
    4. menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga kepada setiap anggota; dan
    5. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.

    Pasal 87

    1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, BURT:
      1. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan pimpinan DPR, yang selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran;
      2. menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dan sekretariat jenderal;
      3. dapat mengundang unsur pimpinan fraksi untuk membicarakan usulan anggaran fraksi yang disampaikan melalui sekretariat jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
      4. melakukan kompilasi dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan sekretariat jenderal;
      5. mengadakan rapat dengan unsur pimpinan alat kelengkapan dan sekretariat jenderal mengenai hasil kompilasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk ditetapkan menjadi usulan pagu anggaran DPR; dan
      6. menyampaikan usulan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada badan anggaran untuk mendapatkan masukan.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, BURT:
      1. menetapkan tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
      2. mengadakan rapat dengan sekretariat jenderal untuk membahas realisasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR setiap triwulan;
      3. dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasan; dan
      4. dapat menyampaikan hasil pengawasan BURT sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
    3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, BURT:
      1. menyusun pedoman koodinasi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan DPR, DPD dan MPR untuk ditetapkan bersama dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR; dan
      2. mengadakan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
    4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, BURT menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota secara tertulis atau melalui rapat paripurna.
    5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, BURT menyampaikan laporan kinerja BURT dalam rapat paripurna yang khusus.

    Pasal 87

    1. Sebelum rancangan anggaran disahkan dalam rapat paripurna, BURT mengadakan rapat dengan Badan Anggaran untuk membahas rancangan anggaran DPR.
    2. BURT dapat mengundang Pemerintah untuk memberikan masukan terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    3. BURT melaporkan hasil pembahasan rancangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

    Bagian Kesebelas

    Panitia Khusus

    Paragraf 1

    Tata Cara Penetapan Anggota

    Pasal 89

    Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

    Pasal 90

    1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    2. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
    3. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
    4. Fraksi mengusulkan nama anggota panitia khusus kepada pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
    5. Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

    Paragraf 2

    Tata Cara Pemilihan Pimpinan

    Pasal 91

    1. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
    2. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    3. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat panitia khusus.
    4. Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
    5. Pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
    6. Penggantian pimpinan panitia khusus dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

    Paragraf 3

    Tata Cara Pelaksanaan Tugas

    Pasal 92

    1. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
    2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.
    3. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

    Pasal 93

    1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) panitia khusus dapat melakukan:
      1. rapat kerja;
      2. rapat panitia kerja;
      3. rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
      4. rapat tim sinkronisasi.
    2. Dalam melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat.

    Bagian Keduabelas

    Panitia Kerja atau Tim

    Paragraf 1

    Panitia Kerja

    Pasal 94

    Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat membentuk panitia kerja.

    Pasal 95

    1. Susunan dan keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    2. Panitia kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
    3. Panitia kerja dipimpin oleh salah seorang pimpinan alat kelengkapan DPR.

    Pasal 96

    1. Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
    3. Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
    4. Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
    5. Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
    6. Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

    Paragraf 2

    Tim

    1. Pimpinan DPR dapat membentuk tim.
    2. Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
    3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.
    4. Tim dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR.

    Pasal 98

    1. Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya.
    2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
    3. Tata cara kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.
    4. Tim bertanggung jawab kepada pimpinan DPR, selanjutnya melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna.
    5. Tim dibubarkan oleh pimpinan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
    6. Tindak lanjut hasil kerja tim ditetapkan oleh pimpinan DPR.