Tata Tertib

Bab VII
Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 151

  1. Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
  2. Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.
  3. Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Bagian Kedua

Pembicaraan Pendahuluan

Pasal 152

  1. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rapat paripurna, yang meliputi:
    1. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya;
    2. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian /lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan
    3. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.
  2. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya pada rapat paripurna.
  3. Apabila tanggal 20 Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, rapat paripurna dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
  4. Fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
  5. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna.
  6. Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga tersebut.
  7. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran.
  8. Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Pemerintah untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
  9. Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rapat paripurna.
  10. Pengaturan jadwal paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (9) disesuaikan dengan alokasi waktu pembahasan pembicaraan pendahuluan dan sesuai dengan jadwal persidangan.
  11. Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN paling lambat selesai pada bulan Juli.

Bagian Ketiga

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 153

  1. Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
  2. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum, yang disampaikan dalam rapat paripurna.
  3. Pemandangan umum fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan TingkatI.
  4. Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 154

  1. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), DPD memberikan pertimbangan kepada DPR.
  2. Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang APBN kepada pimpinan DPD.
  3. DPD menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
  4. Pimpinan DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan oleh DPD.

Pasal 155

  1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. rapat kerja diadakan oleh komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga dan hasil pembahasan disampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis; dan
    2. rapat kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang tentang APBN diadakan oleh Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan pemandangan umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, alokasi anggaran yang diputuskan dalam rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai anggaran untuk program dan kegiatan kementerian/lembaga.
  2. Anggota Badan Anggaran dari komisi membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi bersama Badan Anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis.
  3. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi bersama mitra kerjanya membahas alokasi anggaran, dan hasilnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan.
  4. Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dengan pemerintah pada akhir Pembicaraan TingkatI, dilakukan dengan acara:
    1. pengantar Ketua Badan Anggaran;
    2. laporan panita kerja;
    3. pembacaan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
    4. pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi;
    5. pendapat pemerintah;
    6. penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang tentang APBN; dan
    7. pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan TingkatII.
  5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan TingkatI;
    2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
  6. Hasil penetapan rencana kerja anggara kementerian/lembaga sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan komisi terkait, untuk selanjutnya diproses menjadi daftar isian perancanaan anggara kementerian/lembaga.

Bagian Keempat

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Pasal 156

  1. Badan Anggaran membahas dana alokasi umum dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.
  2. Badan Anggaran menerima usulan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
  3. Badan Anggaran bersama Pemerintah melakukan sinkronisasi dan penetapan atas usulan program dan alokasi dana alokasi khusus dari komisi dan selanjutnya menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada komisi terkait sesuai prioritas program dana alokasi khusus.

Bagian Kelima

Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 157

  1. Pembahasan terhadap Perubahan atas APBN dilakukan oleh Badan Anggaran dan komisi terkait dengan pemerintah paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.
  2. Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan TingkatI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).
  3. Hasil pembahasan Pembicaraan TingkatI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna.
  4. Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 155 ayat (5).

Bagian Keenam

Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pasal 158

  1. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  2. Fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang- Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna.
  3. Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna.
  4. BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintahan pusat pada rapat paripurna.
  5. Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan pemandangan umum fraksi, tanggapan Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi dengan Pemerintah serta laporan keuangan Pemerintahan pusat.
  6. Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR.
  7. Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. Sebelum penetapan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BAKN dapat menyampaikan telaahannya terhadap laporan keuangan Pemerintah pusat yang telah diaudit oleh BPK kepada Badan Anggaran.
  9. Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan TingkatI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4).
  10. Hasil pembahasan Pembicaraan TingkatI sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna.
  11. Untuk acara rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 155 ayat (5).