DPR-RI - RUU yang sudah disahkan

RUU yang Sudah Disetujui


Cari:

No
Tentang
1RUU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
2RUU TENTANG PERASURANSIAN
3RUU tentang Hukum Disiplin Militer
4RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana
5RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
6RUU Tentang Pencarian dan Pertolongan
7RUU Tentang Perdagangan
8RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Roufaer Di Provinsi Papua
9RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Yamo Di Provinsi Papua
10RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Moni Di Provinsi Papua
11RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Timur Di Provinsi Papua
12RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Barat Di Provinsi Papua
13RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Biak Napa Swandiwe Di Provinsi Papua
14RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kembu Di Provinsi Papua
15RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Galela Loloda Di Provinsi Maluku Utara
16RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Samawa Rea Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
17RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Balanipa Di Provinsi Sulawesi Barat
18RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya Di Provinsi Sulawesi Tengah
19RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
20RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Di Provinsi Sulawesi Selatan
21RUU Tentang Pembentukan Kota Sebatik Di Provinsi Kalimantan Utara
22RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tayan Di Provinsi Kalimantan Barat
23RUU Tentang Pembentukan Cibaliung Di Provinsi Banten
24RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Caringin Di Provinsi Banten
25RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Cilangkahan Di Provinsi Banten
26RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan Di Provinsi Riau
27RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat Di Provinsi Kepulauan Riau
28RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan Di Provinsi Kepulauan Riau
29RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara
30RUU Tentang Perindustrian
31RUU Tentang Aparatur Sipil Negara
32RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
33RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
34RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
35RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
36RUU Tentang Keantariksaan
37RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
38RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
39RUU Tentang Konvensi Rotterdam (Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)
40RUU Tentang Pengesahan Protokol Nagoya (Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
41RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
42RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
43RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
44RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
45RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
46RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
47RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
48RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
49RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
50RUU Tentang Lembaga Keuangan Mikro
51RUU tentang Veteran Republik Indonesia
52RUU Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak
53RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
54RUU TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)
55RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
56RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
57RUU Tentang Pendidikan Tinggi
58ruu tentang sistem peradilan pidana anak
59RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
60RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
61RUU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
62RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
63RUU Tentang Penanganan Konflik Sosial
64RUU Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
65RUU Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir
66RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
67RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
68RUU Tentang Pengelolaan Zakat
69RUU Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
70RUU Tentang Rumah Susun
71RUU Tentang Intelejen Negara
72RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
73RUU Tentang Bantuan Hukum
74RUU Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
75RUU Tentang Perubahan UU No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
76RUU Tentang Perubahan UU No. 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
77RUU Tentang Akuntan Publik
78RUU Tentang Mata Uang
79RUU TENTANG KEIMIGRASIAN
80RUU TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
81RUU TENTANG TRANSFER DANA
82RUU tentang Perumahan dan Permukiman
83RUU TENTANG PARTAI POLITIK
84RUU TENTANG CAGAR BUDAYA
85RUU TENTANG GERAKAN PRAMUKA
86RUU TENTANG HORTIKULTURA
87RUU TENTANG KEPROTOKOLAN
88RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
89RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
90RUU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
91RUU TENTANG PENGESAHAN MOU INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DI BIDANG PERTAHANAN
92RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
93Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura
94RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 47 TAHUN 2009 TENTANG APBN TA 2010
95RUU APBN TAHUN 2010
96Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
97RUU PPN & PPNBM
98Perfilman
99PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 2004 TENTANG PERIKANAN
100Kab. Tana Tidung Kalimantan Timur
101Kota Serang Banten
102Pilpres
103Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
104Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara
105Kab. Padang Lawas Sumatera Utara
106Mineral dan Batubara
107Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
108Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat
109Kab. Gunung Sitoli Sumatera utara
110PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
111Kab. Tulang Bawang Barat Lampung
112Kab. Tambrauw Papua Barat
113Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
114Kab. Pringsewu Lampung
115Kab. Nias Utara Sumatera Utara
116Kab. Nias Barat Sumatera Utara
117Kab. Deiyai Papua
118Kab. Pasawaran Lampung
119DKI Jakarta
120RUU KEPENDUDUKAN
121PERATURAN DPR RI TTG TATA TERTIB
122RUU TTG PERUBAHAN KEDUA UU NO.7 TAHUN 1989 TTG PERADILAN AGAMA
123RUU PERUBAHAN KEDUA UU NO.2 TAHUN 1986 TTG PERADILAN UMUM
124RUU TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TTG PTUN
125RUU KEKUASAAN KEHAKIMAN
126RUU RUMAH SAKIT
127LPEI
128KAB INTAN JAYA PAPUA
129KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
130Mahkamah Agung
131Kementerian Negara
132Kesejahteraan Sosial
133Pornografi
134Pariwisata
135Badan Hukum Pendidikan
136Keterbukaan Informasi Publik
137 Informasi dan Transaksi Elektronik
138Pengelolaan Sampah