DPR-RI - RUU yang sudah disahkan

RUU yang Sudah Disetujui


Cari:

No
Tentang
1RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana
2RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
3RUU Tentang Pencarian dan Pertolongan
4RUU Tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia
5RUU Tentang Perdagangan
6RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Roufaer Di Provinsi Papua
7RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Yamo Di Provinsi Papua
8RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Moni Di Provinsi Papua
9RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Timur Di Provinsi Papua
10RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Barat Di Provinsi Papua
11RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Biak Napa Swandiwe Di Provinsi Papua
12RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kembu Di Provinsi Papua
13RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Galela Loloda Di Provinsi Maluku Utara
14RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Samawa Rea Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
15RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Balanipa Di Provinsi Sulawesi Barat
16RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya Di Provinsi Sulawesi Tengah
17RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
18RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Di Provinsi Sulawesi Selatan
19RUU Tentang Pembentukan Kota Sebatik Di Provinsi Kalimantan Utara
20RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tayan Di Provinsi Kalimantan Barat
21RUU Tentang Pembentukan Cibaliung Di Provinsi Banten
22RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Caringin Di Provinsi Banten
23RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Cilangkahan Di Provinsi Banten
24RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan Di Provinsi Riau
25RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat Di Provinsi Kepulauan Riau
26RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan Di Provinsi Kepulauan Riau
27RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara
28RUU Tentang Perindustrian
29RUU Tentang Aparatur Sipil Negara
30RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
31RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
32RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
33RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
34RUU Tentang Keantariksaan
35RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
36RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
37RUU Tentang Konvensi Rotterdam (Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)
38RUU Tentang Pengesahan Protokol Nagoya (Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
39RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
40RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
41RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
42RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
43RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
44RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
45RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
46RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
47RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
48RUU Tentang Lembaga Keuangan Mikro
49RUU tentang Veteran Republik Indonesia
50RUU Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak
51RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
52RUU TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)
53RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
54RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
55RUU Tentang Pendidikan Tinggi
56ruu tentang sistem peradilan pidana anak
57RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
58RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
59RUU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
60RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
61RUU Tentang Penanganan Konflik Sosial
62RUU Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
63RUU Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir
64RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
65RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
66RUU Tentang Pengelolaan Zakat
67RUU Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
68RUU Tentang Rumah Susun
69RUU Tentang Intelejen Negara
70RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
71RUU Tentang Bantuan Hukum
72RUU Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
73RUU Tentang Perubahan UU No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
74RUU Tentang Perubahan UU No. 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
75RUU Tentang Akuntan Publik
76RUU Tentang Mata Uang
77RUU TENTANG KEIMIGRASIAN
78RUU TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
79RUU TENTANG TRANSFER DANA
80RUU tentang Perumahan dan Permukiman
81RUU TENTANG PARTAI POLITIK
82RUU TENTANG CAGAR BUDAYA
83RUU TENTANG GERAKAN PRAMUKA
84RUU TENTANG HORTIKULTURA
85RUU TENTANG KEPROTOKOLAN
86RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
87RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
88RUU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
89RUU TENTANG PENGESAHAN MOU INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DI BIDANG PERTAHANAN
90RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
91Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura
92RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 47 TAHUN 2009 TENTANG APBN TA 2010
93RUU APBN TAHUN 2010
94Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
95RUU PPN & PPNBM
96Perfilman
97PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 2004 TENTANG PERIKANAN
98Kab. Tana Tidung Kalimantan Timur
99Kota Serang Banten
100Pilpres
101Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
102Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara
103Kab. Padang Lawas Sumatera Utara
104Mineral dan Batubara
105Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
106Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat
107Kab. Gunung Sitoli Sumatera utara
108PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
109Kab. Tulang Bawang Barat Lampung
110Kab. Tambrauw Papua Barat
111Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
112Kab. Pringsewu Lampung
113Kab. Nias Utara Sumatera Utara
114Kab. Nias Barat Sumatera Utara
115Kab. Deiyai Papua
116Kab. Pasawaran Lampung
117DKI Jakarta
118RUU KEPENDUDUKAN
119PERATURAN DPR RI TTG TATA TERTIB
120RUU TTG PERUBAHAN KEDUA UU NO.7 TAHUN 1989 TTG PERADILAN AGAMA
121RUU PERUBAHAN KEDUA UU NO.2 TAHUN 1986 TTG PERADILAN UMUM
122RUU TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TTG PTUN
123RUU KEKUASAAN KEHAKIMAN
124RUU RUMAH SAKIT
125LPEI
126KAB INTAN JAYA PAPUA
127KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
128Mahkamah Agung
129Kementerian Negara
130Kesejahteraan Sosial
131Pornografi
132Pariwisata
133Badan Hukum Pendidikan
134Keterbukaan Informasi Publik
135 Informasi dan Transaksi Elektronik
136Pengelolaan Sampah