DPR-RI - RUU yang sudah disahkan

RUU yang Sudah Disetujui


Cari:

No
Tentang
1RUU TENTANG PERASURANSIAN
2RUU tentang Hukum Disiplin Militer
3RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana
4RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
5RUU Tentang Pencarian dan Pertolongan
6RUU Tentang Perdagangan
7RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Roufaer Di Provinsi Papua
8RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Yamo Di Provinsi Papua
9RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Moni Di Provinsi Papua
10RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Timur Di Provinsi Papua
11RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Barat Di Provinsi Papua
12RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Biak Napa Swandiwe Di Provinsi Papua
13RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kembu Di Provinsi Papua
14RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Galela Loloda Di Provinsi Maluku Utara
15RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Samawa Rea Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
16RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Balanipa Di Provinsi Sulawesi Barat
17RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya Di Provinsi Sulawesi Tengah
18RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
19RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Di Provinsi Sulawesi Selatan
20RUU Tentang Pembentukan Kota Sebatik Di Provinsi Kalimantan Utara
21RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tayan Di Provinsi Kalimantan Barat
22RUU Tentang Pembentukan Cibaliung Di Provinsi Banten
23RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Caringin Di Provinsi Banten
24RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Cilangkahan Di Provinsi Banten
25RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan Di Provinsi Riau
26RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat Di Provinsi Kepulauan Riau
27RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan Di Provinsi Kepulauan Riau
28RUU Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara
29RUU Tentang Perindustrian
30RUU Tentang Aparatur Sipil Negara
31RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
32RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
33RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
34RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
35RUU Tentang Keantariksaan
36RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
37RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
38RUU Tentang Konvensi Rotterdam (Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)
39RUU Tentang Pengesahan Protokol Nagoya (Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
40RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
41RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
42RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
43RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
44RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
45RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
46RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
47RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
48RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
49RUU Tentang Lembaga Keuangan Mikro
50RUU tentang Veteran Republik Indonesia
51RUU Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak
52RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
53RUU TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)
54RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
55RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
56RUU Tentang Pendidikan Tinggi
57ruu tentang sistem peradilan pidana anak
58RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
59RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
60RUU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
61RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
62RUU Tentang Penanganan Konflik Sosial
63RUU Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
64RUU Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir
65RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
66RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
67RUU Tentang Pengelolaan Zakat
68RUU Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
69RUU Tentang Rumah Susun
70RUU Tentang Intelejen Negara
71RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
72RUU Tentang Bantuan Hukum
73RUU Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
74RUU Tentang Perubahan UU No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
75RUU Tentang Perubahan UU No. 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
76RUU Tentang Akuntan Publik
77RUU Tentang Mata Uang
78RUU TENTANG KEIMIGRASIAN
79RUU TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
80RUU TENTANG TRANSFER DANA
81RUU tentang Perumahan dan Permukiman
82RUU TENTANG PARTAI POLITIK
83RUU TENTANG CAGAR BUDAYA
84RUU TENTANG GERAKAN PRAMUKA
85RUU TENTANG HORTIKULTURA
86RUU TENTANG KEPROTOKOLAN
87RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
88RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
89RUU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
90RUU TENTANG PENGESAHAN MOU INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DI BIDANG PERTAHANAN
91RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
92Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura
93RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 47 TAHUN 2009 TENTANG APBN TA 2010
94RUU APBN TAHUN 2010
95Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
96RUU PPN & PPNBM
97Perfilman
98PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 2004 TENTANG PERIKANAN
99Kab. Tana Tidung Kalimantan Timur
100Kota Serang Banten
101Pilpres
102Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
103Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara
104Kab. Padang Lawas Sumatera Utara
105Mineral dan Batubara
106Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
107Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat
108Kab. Gunung Sitoli Sumatera utara
109PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
110Kab. Tulang Bawang Barat Lampung
111Kab. Tambrauw Papua Barat
112Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
113Kab. Pringsewu Lampung
114Kab. Nias Utara Sumatera Utara
115Kab. Nias Barat Sumatera Utara
116Kab. Deiyai Papua
117Kab. Pasawaran Lampung
118DKI Jakarta
119RUU KEPENDUDUKAN
120PERATURAN DPR RI TTG TATA TERTIB
121RUU TTG PERUBAHAN KEDUA UU NO.7 TAHUN 1989 TTG PERADILAN AGAMA
122RUU PERUBAHAN KEDUA UU NO.2 TAHUN 1986 TTG PERADILAN UMUM
123RUU TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TTG PTUN
124RUU KEKUASAAN KEHAKIMAN
125RUU RUMAH SAKIT
126LPEI
127KAB INTAN JAYA PAPUA
128KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
129Mahkamah Agung
130Kementerian Negara
131Kesejahteraan Sosial
132Pornografi
133Pariwisata
134Badan Hukum Pendidikan
135Keterbukaan Informasi Publik
136 Informasi dan Transaksi Elektronik
137Pengelolaan Sampah