DPR-RI - RUU yang sudah disahkan

RUU yang Sudah Disetujui


Cari:

No
Tentang
1RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
2RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
3RUU Tentang Konvensi Rotterdam (Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)
4RUU Tentang Pengesahan Protokol Nagoya (Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
5RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
6RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
7RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
8RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
9RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
10RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
11RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
12RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
13RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
14RUU Tentang Lembaga Keuangan Mikro
15RUU tentang Veteran Republik Indonesia
16RUU Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak
17RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
18RUU TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)
19RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
20RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
21RUU Tentang Pendidikan Tinggi
22ruu tentang sistem peradilan pidana anak
23RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
24RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
25RUU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
27RUU Tentang Penanganan Konflik Sosial
28RUU Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
29RUU Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir
30RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
31RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
32RUU Tentang Pengelolaan Zakat
33RUU Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
34RUU Tentang Rumah Susun
35RUU Tentang Intelejen Negara
36RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
37RUU Tentang Bantuan Hukum
38RUU Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
39RUU Tentang Perubahan UU No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
40RUU Tentang Perubahan UU No. 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
41RUU Tentang Akuntan Publik
42RUU Tentang Mata Uang
43RUU TENTANG KEIMIGRASIAN
44RUU TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
45RUU TENTANG TRANSFER DANA
46RUU tentang Perumahan dan Permukiman
47RUU TENTANG PARTAI POLITIK
48RUU TENTANG CAGAR BUDAYA
49RUU TENTANG GERAKAN PRAMUKA
50RUU TENTANG HORTIKULTURA
51RUU TENTANG KEPROTOKOLAN
52RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
53RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
54RUU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
55RUU TENTANG PENGESAHAN MOU INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DI BIDANG PERTAHANAN
56RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
57Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura
58RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 47 TAHUN 2009 TENTANG APBN TA 2010
59RUU APBN TAHUN 2010
60Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
61RUU PPN & PPNBM
62Perfilman
63PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 2004 TENTANG PERIKANAN
64Kab. Tana Tidung Kalimantan Timur
65Kota Serang Banten
66Pilpres
67Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
68Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara
69Kab. Padang Lawas Sumatera Utara
70Mineral dan Batubara
71Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
72Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat
73Kab. Gunung Sitoli Sumatera utara
74PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
75Kab. Tulang Bawang Barat Lampung
76Kab. Tambrauw Papua Barat
77Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur
78Kab. Pringsewu Lampung
79Kab. Nias Utara Sumatera Utara
80Kab. Nias Barat Sumatera Utara
81Kab. Deiyai Papua
82Kab. Pasawaran Lampung
83DKI Jakarta
84RUU KEPENDUDUKAN
85PERATURAN DPR RI TTG TATA TERTIB
86RUU TTG PERUBAHAN KEDUA UU NO.7 TAHUN 1989 TTG PERADILAN AGAMA
87RUU PERUBAHAN KEDUA UU NO.2 TAHUN 1986 TTG PERADILAN UMUM
88RUU TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TTG PTUN
89RUU KEKUASAAN KEHAKIMAN
90RUU RUMAH SAKIT
91LPEI
92KAB INTAN JAYA PAPUA
93KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
94Mahkamah Agung
95Kementerian Negara
96Kesejahteraan Sosial
97Pornografi
98Pariwisata
99Badan Hukum Pendidikan
100Keterbukaan Informasi Publik
101 Informasi dan Transaksi Elektronik
102Pengelolaan Sampah