Untuk dapat lebih efektif mencapai tujuan organisasi delegasi Indonesia mengusulkan PUIC (Persatuan Parlemen Negara-negara anggota OKI) perlu memperkuat diri diantaranya dengan menambah jumlah anggota. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendekati parlemen dari negara anggota OKI yang belum menjadi bagian dari PUIC, serta mengajak anggota parlemen yang tidak termasuk anggota OKI untuk bergabung sebagai observer.
“Kita berfikir organisasi ini perlu lebih kuat ketika anggota semakin banyak, aktif dan betul-betul efektif memperjuangkan kepentingan umat. Karenanya kita usulkan negara yang sudah jadi anggota OKI tapi belum aktif agar dihubungi untuk ikut di organisasi parlemen ini. Kita juga mengusulkan negara dengan minoritas muslim juga dimungkinkan untuk jadi observer disini supaya kita bisa memberi ruang berkomunikasi dengan kelompok yang lebih luas,” kata Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid usai mengikuti sidang ke-14 General Commitee, Konferensi PUIC, di Palembang, Sumsel, Sabtu (28/1/12).
Lebih jauh menurut Hidayat ada lima parlemen negara OKI yang belum bergabung menjadi anggota PUIC, tiga negara sudah hadir dalam konferensi ketujuh di Palembang yaitu Maladewa, Nigeria, dan Brunei Darussalam. Sedangkan Maurisius dan Komoro negara yang berada di kawasan Samudera Hindia karena pertimbangan tertentu belum dapat hadir. Maladewa yang kali ini hadir sebagai observer sudah mengajukan diri menjadi anggota tetap, sedang dua negara lain masih menunggu proses selanjutnya.
Negara bukan anggota OKI yang menyatakan minat untuk bergabung dengan PUIC menurut mantan ketua MPR ini adalah Bosnia Herzegovina. Komunikasi sudah dilakukan dengan pimpinan parlemen dari negara yang mayoritas berpenduduk muslim ini. Namun karena pertimbangan masalah dalam negeri parlemen Bosnia belum dapat mengirimkan delegasinya.
“Kita juga mengusulkan negara dengan parlemen minoritas Islam penting kita ajak karena kalau bicara dari sisi parlemen dan demokrasi kita tidak mengenal minoritas dan mayoritas. Sekarang Australia dan Amerika juga sudah ada anggota parlemen muslimnya. Ini sesuai prinsip demokrasi memberi hak pada setiap pihak apakah itu mayoritas atau minoritas,” papar politisi dari Partai PKS ini.
Baginya organisasi parlemen anggota OKI ini juga ingin menyebarkan demokrasi yang bisa berarti keterbukaan. Ini mengharuskan PUIC membuka pintu supaya kelompok minoritas bisa menyuarakan apa yang jadi masalah mereka, keunggulan mereka, membicarakan apa yang dapat dibantu untuk mereka.
Dalam persidangan delegasi dari Maroko, Suriah dan Uganda menyatakan mendukung usulan delegasi Indonesia tersebut. Sidang sempat sedikit memanas ketika delegasi Palestina mengajukan protes ketika Sekjen PUIC Mahmud Erol menyatakan minoritas muslim di Israel dapat menjadi pengamat dalam pelaksanaan konferensi. “Tidak ada minoritas muslim di Israel karena minoritas muslim itu berada di wilayah Palestina,” tandas juru bicaranya Khaled Musmar.
Protes delegasi Palestina ini segera diredam oleh pimpinan sidang Presiden PUIC Marzuki Alie. Ia menjelaskan usulan Indonesia untuk merangkul kelompok minoritas muslim tidak dalam konteks ingin menghadirkan negara Israel. “Saya yakin usulan ini tujuannya memperkuat organisasi, bukan dalam rangka untuk mengajak Israel. Indonesia sendiri sebagai negara sampai saat ini tidak mengakui Israel,” imbuhnya. Marzuki yang juga Ketua DPR RI setelah meminta persetujuan peserta sidang menyatakan usulan delegasi Indonesia dapat diterima dengan beberapa catatan. (iky) foto:iw/parle
 |
 |
©Setjen DPR-RI |
