DPR RI akan memperjuangkan dua rancangan resolusi tentang Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan serta Pembentukan Kerangka Hukum Bagi perlindungan Hak-hak Pekerja Migran menjadi resolusi sidang Parlemen negara OKI di Palembang.
DPR RI akan memperjuangkan dua rancangan resolusi tentang Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan serta Pembentukan Kerangka Hukum Bagi perlindungan Hak-hak Pekerja Migran menjadi resolusi sidang Parlemen negara OKI di Palembang.
"memang soal usulan ini akan menjadi bagian dari sidang PUIC dan kita mengharapkan akan menjadi kerangka perjanjian yang mendorong parlemen anggota OKI untuk membuat suatu perundang-undangan yang dapat melindungi tenaga kerja asing,"papar Ketua DPR Marzuki Alie seusai bertemu dengan Ketua Parlemen Uni Emirat Arab Muhamad Ahmad Almour, di Palembang, Sabtu, (28/1).
Menurut Marzuki, sebelumnya parlemen Indonesia saat sidang APA di Siria juga mendorong draft ini dan telah mendapat respon luar biasa dari para peserta sidang. "Bahkan Arab Saudi mendukung draft itu, mereka menilai persoalan tenaga kerja asing harus diselesaikan. Supaya ada sebuah aturan dan kita juga sudah bahas itu saat sidang di Solo,"paparnya.
Dia mengharapkan, persoalan tenaga kerja ini dapat segera tuntas dan terealisir. "Kita harap dapat segera ditindaklanjuti pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan lebih terhadap para pekerja kita,"katanya.
Sementara delegasi Indonesia, Atte Sugandi mengatakan, perlindungan itu prinsipnya terdiri dari kedua belah pihak antara pengirim dan penerima tenaga kerja. Apabila sudah sepakat perlindungan itu dapat diperluas mulai dari upah, kesejahteraan, bahkan untuk keluarganya. "Syarat ketentuan itu sebarusnya sudah lazim bagi dunia kerja. bahkan, Malaysia menilai ada tenaga kerja yang legal dan ilegal. Untuk yang ilegal mereka menganggap itu merupakan salah satu perbudakan modern,"jelasnya seusai menghadiri konferensi ke-7 Parlemen Negara-negara anggota kerjasama Islam /OKI (PUIC).
Dia menambahkan, draft ini akan diadopsi semua, kita mengharapkan resolusi tersebut dapat diimplementasikan di negara masing-masing. "yang penting kita sebagai negara parlemen harus mendorong resolusi tersebut,"paparnya.
Sebanyak 37 negara dari 51 negara anggota PUIC akan menghadiri Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) ke-7 yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal 24 – 31 Januari. (si) Foto : iw/parle
 |
 |
©Setjen DPR-RI |
