Masalah ketertiban anggota membayar iuran ternyata juga dihadapi Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota Konferensi Islam (PUIC) yang berdiri sejak tahun1999 ini. Dalam laporan tahunan tercatat beberapa anggota belum menyerahkan iuran tahunan 2011 bahkan ada 7 negara yang tidak pernah berkontribusi sejak diangkat menjadi anggota.

“Kita masih bersyukur organisasi masih bisa hidup walau dengan keterbatasan. Anggaran hanya untuk biaya perjalanan, sekretariat, listrik dan gaji, belum untuk program-program. Bahkan tercatat 7 negara yang belum pernah membayar sama sekali sejak diterima menjadi anggota PUIC,” papar Sekjen PUIC Mahmud Erol kepada anggota delegasi sidang Komisi Umum, rangkaian Konferensi ke-7 Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI di Palembang, Sumsel, Sabtu (28/1/12).

Ia menjelaskan ada dua kebijakan yang dapat diambil menghadapi persoalan ini. “Kita bisa sangat ketat siapapun yang tidak memberikan kontribusi lebih dari tiga tahun, keanggotaannya dapat dihentikan sementara,” katanya. Usulan kebijakan lain yang diterimanya adalah menanyakan kepada anggota kenapa tidak membayar, apabila bisa menyampaikan alasan logis baru kemudian komisi dapat memutuskan. Ia menyebut permasalahan yang dihadapi Somalia tahun lalu karena kondisi tertentu di dalam negerinya, komisi akhirnya sepakat negara Afrika ini tidak perlu membayar.

Juru bicara delegasi Uganda tegas meminta agar anggota yang belum membayar menyampaikan penjelasan. “Saya ingin mengetahui apakah kita sudah menerima penjelasan dari negara-negara yang masih menunggak iuran karena seingat saya kita sudah setuju negara yang menunggak pembayaran iuran harus secara formal mengirim surat kepada sekretariat menjelaskan alasan mengapa tidak bisa melakukan pembayaran,” tandasnya.

Anggota delegasi parlemen Indonesia Hidayat Nurwahid berpendapat penjelasan dari negara-negara yang menunggak iuran diperlukan, tetapi untuk menjaga kehormatan mereka, tidak perlu disampaikan dalam rapat terbuka tersebut.  “Saya usul kita jangan mempermalukan delegasi yang belum membayar iuran dengan meminta mereka menyampaikan penjelasan dalam pertemuan Komisi Umum ini. Sekjen dapat mengadakan pertemuan tertutup secara kekeluargaan dengan tetap menjaga semangat persahabatan diantara kita,” usulnya.

Pendapat ini mendapat dukungan dari anggota delegasi dari Nigeria. “Kami menghargai kebijakan dari delegasi Indonesia. Sekjen perlu menghubungi negara yang menunggak secara baik-baik. Bagi saya sanksi bukan merupakan penyelesaian terbaik,” imbuhnya.

Pimpinan sidang Marzuki Alie memutuskan seluruh catatan yang disampaikan delegasi bermuara pada kesimpulan penyelesaiannya dilakukan secara tertutup. Ia meminta pihak kesekjenan  segera menindaklanjutinya.

Organisasi PUIC menetapkan kebijakan iuran tahunan anggota berdasarkan kesanggupan masing-masing negara. Negara kaya seperti Arab Saudi tercatat berkontribusi setiap tahunnya sebesar 220ribu dollar Amerika, sedangkan negara menengah seperti Indonesia 77ribu dollar. “Mesir tahun lalu juga belum membayar iuran tahunan karena kita tahu kondisi negaranya sedang bergolak. Prinsip dalam membayar iuran itu penting tapi organisasi ini bukan sangat materialistik, ini kerjasama dan bisa memahami kondisi negara yang berbeda,” demikian Hidayat. (iky) foto:ig/parle

Top

©Setjen DPR-RI