MALUKU UTARA PINTU

INDONESIA DI BENUA ASIA

Cantik, Pintar, Ramah, dan berwawasan luas, kesan yang muncul saat pertama kali Parle mewawancarai anggota DPR dari Partai Demokrat Boki Ratu Nita Budhi Susanti. Ketika awal bertemu dan berbincang dengannya, mungkin kita tidak akan menyangka seorang Ratu Ternate memiliki pandangan yang luas tentang kenegaraan, sejarah kerajaan maupun pemahaman ekonomi yang mendalam terhadap Bangsa Indonesia.

Berbicara mengenai Potensi Maluku Utara, terang Boki yang menjadi wakil rakyat dari Maluku ini, Maluku utara merupakan daerah baru yang sedang berkembang dan memiliki potensi sangat besar sebagai pintu Indonesia di Asia. “Secara geografis maupun demografis Maluku Utara memiliki peluang bagus untuk dikembangkan, secara khusus dia merupakan jalur pintu Asia baik dari sisi ekonomi maupun politis,”kata Penasehat DPP APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) ini

Menurut Boki, untuk mengembangkan suatu wilayah diperlukan perencanaan yang matang dan saling berkoordinasi antara lembaga pemerintah baik Bapennas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bapeda. Pada kesempatan tersebut, Boki melihat Batam sebagai daerah kawasan khusus yang gagal karena itu kita harus belajar dari pengembangan Kota-kota yang ada. Misalnya saja, Pemerintah Cina sangat sukses dalam  membangun kawasan baru di wilayahnya.

Boki melihat Peluang Maluku Utara untuk maju dan berkembang sangat besar sekali apalagi, terangnya, Maluku Utara memiliki sumber daya alam seperti Nikel, Emas dan berpotensi menjadi pusat pertambangan di Kawasan Timur Indonesia. “Melalui cara ini daerah timur dapat berkembang sangat pesat khususnya perekonomian kawasan sekitarnya,”tandas Ibu dari lima orang anak ini

Kelemahan Indonesia selaku bangsa besar, papar Boki, yaitu lemahnya mindside kita. Masyarakat Indonesia lebih mengedepankan orang yang dituakan artinya menganut paham patrlineal yang kental. Bahkan kita selaku masyarakat masih kurang mencintai produk dalam negeri.

Karena itu, terang Boki, perdagangan bebas akan berdampak besar bagi Indonesia karena belum siapnya sarana infrastruktur. “typical value atau Mindside kita harus dirubah jika ingin berkembang,”kata almuni Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Moestopo.

Boki menambahkan, harus disusun perencanaan yang matang mulai dari jangka pendek, menengah, panjang dan planning alternatifnya. “Jadi kita harus berpikir preventif, prediksi, analisis dan perencanaan,”papar mantan Anggota DPD adhoc I  periode lalu.

Boki menyayangkan belum adanya perencanaan yang matang dalam menata sistem perekonomian Nasional bahkan, terangnya, Negara Malaysia menggunakan sistem semacam Repelita yang telah ditinggalkan oleh Indonesia.

        Alat Tukar Baru

Selaku Ratu Ternate, Boki memililki angan-angan diterapkannya konsep nilai tukar Dirham maupun dinar di wilayah kesultanan yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perbaikan moneter Indonesia. “Organisasi islam center dunia telah mengadakan rapat bahkan kesultanan ternate ikut serta dalam rapat tersebut membicarakan kemungkinan penerapan nilai tukar baru untuk kesultanan,”papar mahasiswi Paska sarjana Fakultas Ekonomi Unpid ini.

Menurut Boki,  nilai tukar emas tidak pernah terimbas oleh inflasi. Bahkan, Malaysiapun gaji PNSnya separuh menggunakan emas. “Jika berjumlah besar emas tersebut bisa diterapkan menggunakan kartu seperti halnya ATM,”kata mantan Ketua Dewakara (Dewan Kraton Nusantara) periode 2009 ini.

Boki menambahkan, kerajaan merupakan sentral sistem yang memperkokoh budaya bangsa Indonesia. Karena itu, pada masa penjajahan dulu mereka para penjajah tidak ingin kerajaan bersatu padu dan menjadi besar sehingga mereka saling di adu domba. “Keraton merupakan cikal bakal sistem dari tata negara Indonesia,”terang tokoh perubahan sosial Maluku Utara dari ”SAMURAI  AWARD” tahun 2006.

Pada kesempatan itu, Boki mengatakan, sistem kesultanan Ternate memiliki kearifan lokal artinya memiliki tugas dalam menjaga peran di lingkungan adat. “Karena itu ketika dinobatkan sebagai Ratu Ternate kita harus siap menjadi sentral sistem dalam menjaga kearifan lokal tersebut,”tandasnya.

Menyinggung perbedaan posisi antara anggota DPD dengan anggota DPR, Boki menilai perbedaannya sangat terasa sekali, misalnya DPD mewakili diri sendiri dan tidak membawa kepentingan apapun. Sementara selaku anggota DPR membawa berbagai kepentingan politis. (si) Foto:Iwan Armanias.