Komisi II

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

NO NOMOR TANGGAL PENGESAHAN TENTANG AKSI
1.
9 Tahun 2022
16-03-2022
Provinsi Kalimantan Barat
2.
8 Tahun 2022
16-03-2022
Provinsi Kalimantan Selatan
3.
7 Tahun 2022
16-03-2022
Provinsi Sulawesi Tenggara
4.
6 Tahun 2022
16-03-2022
Provinsi Sulawesi Tengah
5.
5 Tahun 2022
16-03-2022
Provinsi Sulawesi Utara
6.
4 Tahun 2022
16-03-2022
Provinsi Sulawesi Selatan
7.
10 Tahun 2022
16-03-2022
Provinsi Kalimantan Timur
8.
3 Tahun 2022
15-02-2022
Ibu Kota Negara
9.
2 Tahun 2021
19-07-2021
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
10.
6 Tahun 2020
11-08-2020
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
11.
13 Tahun 2019
30-09-2019
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12.
2 Tahun 2018
15-03-2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
13.
16 Tahun 2017
22-11-2017
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang
14.
7 Tahun 2017
16-08-2017
Pemilihan Umum
15.
10 Tahun 2016
01-07-2016
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
16.
8 Tahun 2015
18-03-2015
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
17.
9 Tahun 2015
18-03-2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
18.
1 Tahun 2015
02-02-2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
19.
2 Tahun 2015
02-02-2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
20.
42 Tahun 2014
15-12-2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21.
30 Tahun 2014
17-10-2014
Administrasi Pemerintahan
22.
22 Tahun 2014
02-10-2014
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
23.
23 Tahun 2014
02-10-2014
Pemerintahan Daerah
24.
17 Tahun 2014
05-08-2014
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25.
16 Tahun 2014
23-07-2014
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
26.
14 Tahun 2014
23-07-2014
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
27.
15 Tahun 2014
23-07-2014
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara
28.
5 Tahun 2014
15-01-2014
Aparatur Sipil Negara
29.
6 Tahun 2014
15-01-2014
Desa
30.
24 Tahun 2013
24-12-2013
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
31.
17 Tahun 2013
22-07-2013
Organisasi Kemasyarakatan
32.
16 Tahun 2013
10-07-2013
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan
33.
12 Tahun 2013
15-05-2013
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah
34.
13 Tahun 2013
15-05-2013
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
35.
14 Tahun 2013
15-05-2013
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat
36.
7 Tahun 2013
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
37.
8 Tahun 2013
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara
38.
2 Tahun 2013
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur
39.
3 Tahun 2013
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
40.
4 Tahun 2013
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat
41.
5 Tahun 2013
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah
42.
6 Tahun 2013
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara
43.
20 Tahun 2012
17-11-2012
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
44.
21 Tahun 2012
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
45.
22 Tahun 2012
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung
46.
23 Tahun 2012
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat
47.
24 Tahun 2012
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat
48.
13 Tahun 2012
03-09-2012
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
49.
8 Tahun 2012
11-05-2012
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
50.
7 Tahun 2012
10-05-2012
Penanganan Konflik Sosial
51.
2 Tahun 2012
14-01-2012
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
52.
15 Tahun 2011
16-10-2011
Penyelenggara Pemilihan Umum
53.
2 Tahun 2011
15-01-2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
54.
9 Tahun 2010
19-11-2010
Keprotokolan
55.
43 Tahun 2009
23-10-2009
Kearsipan
56.
27 Tahun 2009
29-08-2009
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
57.
25 Tahun 2009
18-07-2009
Pelayanan Publik
58.
17 Tahun 2009
29-05-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
59.
12 Tahun 2009
16-01-2009
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
60.
13 Tahun 2009
16-01-2009
Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat
61.
46 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara
62.
45 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara
63.
51 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten
64.
52 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
65.
56 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.
66.
55 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua
67.
53 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara
68.
54 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua
69.
47 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara
70.
48 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung
71.
49 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
72.
50 Tahun 2008
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung
73.
42 Tahun 2008
13-11-2008
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
74.
39 Tahun 2008
06-11-2008
Kementerian Negara
75.
35 Tahun 2008
25-07-2008
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang
76.
27 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
77.
26 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
78.
25 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
79.
30 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
80.
29 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
81.
23 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
82.
22 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
83.
24 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
84.
33 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
85.
31 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
86.
32 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
87.
34 Tahun 2008
21-07-2008
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
88.
28 Tahun 2008
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
89.
12 Tahun 2008
28-04-2008
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
90.
10 Tahun 2008
31-03-2008
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
91.
6 Tahun 2008
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
92.
5 Tahun 2008
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
93.
7 Tahun 2008
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
94.
8 Tahun 2008
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
95.
3 Tahun 2008
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
96.
2 Tahun 2008
04-01-2008
Partai Politik
97.
4 Tahun 2008
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
98.
36 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
99.
38 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
100.
35 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
101.
34 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Propinsi Kalimantan Timur
102.
33 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
103.
37 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
104.
32 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
105.
31 Tahun 2007
10-08-2007
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
106.
29 Tahun 2007
30-07-2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
107.
22 Tahun 2007
19-04-2007
Penyelenggara Pemilihan Umum
108.
19 Tahun 2007
15-03-2007
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua
109.
4 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi utara
110.
13 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
111.
12 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
112.
11 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
113.
10 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi utara
114.
16 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
115.
15 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
116.
14 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
117.
9 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
118.
8 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
119.
7 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
120.
6 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
121.
5 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
122.
3 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
123.
2 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
124.
1 Tahun 2007
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
125.
23 Tahun 2006
29-12-2006
Administrasi Kependudukan
126.
12 Tahun 2006
01-08-2006
Kewarganegaraan Republik Indonesia
127.
11 Tahun 2006
01-08-2006
Pemerintahan Aceh
128.
10 Tahun 2006
20-07-2006
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang - Undang.
129.
8 Tahun 2005
19-10-2005
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang - Undang.
130.
32 Tahun 2004
15-10-2004
Pemerintah daerah
131.
33 Tahun 2004
15-10-2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
132.
26 Tahun 2004
05-10-2004
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
133.
20 Tahun 2004
13-08-2004
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang - Undang.
134.
37 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
135.
35 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
136.
36 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra Utara
137.
34 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Malawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
138.
33 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara
139.
32 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
140.
31 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
141.
30 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat
142.
29 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
143.
41 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
144.
40 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
145.
39 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
146.
38 Tahun 2003
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat
147.
23 Tahun 2003
31-07-2003
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
148.
22 Tahun 2003
31-07-2003
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
149.
12 Tahun 2003
11-03-2003
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
150.
1 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabu-paten Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
151.
3 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
152.
5 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
153.
4 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
154.
6 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Bone Balongo dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
155.
7 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
156.
11 Tahun 2003
25-02-2003
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawanan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
157.
10 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
158.
9 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatra Utara
159.
8 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
160.
2 Tahun 2003
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
161.
31 Tahun 2002
27-12-2002
Partai Politik
162.
27 Tahun 2002
11-12-2002
Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat
163.
26 Tahun 2002
11-12-2002
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua
164.
25 Tahun 2002
25-10-2002
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
165.
9 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
166.
8 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
167.
7 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
168.
6 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
169.
5 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Jaya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
170.
4 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
171.
13 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
172.
12 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
173.
11 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
174.
10 Tahun 2002
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Parigi Mautong Di Provinsi Sulawesi Tengah
175.
21 Tahun 2001
21-11-2001
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
176.
18 Tahun 2001
09-08-2001
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
177.
7 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Lubuk Pakam
178.
8 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Pagar Alam
179.
9 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Cimahi
180.
10 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Tasikmalaya
181.
11 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Batu
182.
12 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Singkawang
183.
13 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Bau-bau
184.
2 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Lhokseumawe
185.
3 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Langsa
186.
4 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Padang Sidempuan
187.
5 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Tanjung Pinang
188.
6 Tahun 2001
21-06-2001
Pembentukan Kota Prabumulih
189.
38 Tahun 2000
22-12-2000
Pembentukan Propinsi Gorontalo
190.
27 Tahun 2000
04-12-2000
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
191.
23 Tahun 2000
17-10-2000
Pembentukan Propinsi Banten
192.
20 Tahun 2000
04-08-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan
193.
6 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat
194.
5 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
195.
4 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
196.
7 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
197.
8 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
198.
9 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
199.
10 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
200.
11 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
201.
12 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
202.
13 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
203.
14 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
204.
15 Tahun 2000
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak
205.
44 Tahun 1999
04-10-1999
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
206.
45 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Daerah Kota Sorong
207.
46 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat
208.
47 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
209.
48 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
210.
49 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Mentawai
211.
50 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Boalemo
212.
51 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Buol, Daerah Kabupaten Marowali, Dan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
213.
52 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Lembata
214.
53 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Daerah Kota Batam
215.
54 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
216.
55 Tahun 1999
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Landak
217.
43 Tahun 1999
30-09-1999
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
218.
34 Tahun 1999
31-08-1999
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
219.
25 Tahun 1999
19-05-1999
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
220.
28 Tahun 1999
19-05-1999
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
221.
22 Tahun 1999
07-05-1999
Pemerintahan Daerah
222.
9 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjar Baru
223.
10 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkayang
224.
11 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Ternate
225.
12 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
226.
13 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
227.
14 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
228.
15 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
229.
16 Tahun 1999
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
230.
3 Tahun 1999
01-02-1999
Pemilihan Umum
231.
4 Tahun 1999
01-02-1999
Susunan Den Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
232.
2 Tahun 1999
01-02-1999
Partai Politik
233.
12 Tahun 1998
23-11-1998
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
234.
1 Tahun 1998
16-02-1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
235.
29 Tahun 1997
08-10-1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
236.
2 Tahun 1997
03-01-1997
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
237.
9 Tahun 1996
16-12-1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
238.
5 Tahun 1996
11-04-1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
239.
4 Tahun 1996
09-04-1996
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
240.
6 Tahun 1995
03-08-1995
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
241.
5 Tahun 1995
03-07-1995
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
242.
1 Tahun 1995
07-03-1995
Perseroan Terbatas
243.
4 Tahun 1994
22-07-1994
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
244.
6 Tahun 1993
02-08-1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
245.
4 Tahun 1993
26-07-1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
246.
2 Tahun 1993
27-02-1993
Pembentukan Kotamadiya Daerah Tingkat II Tangerang
247.
1 Tahun 1992
15-01-1992
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
248.
6 Tahun 1991
16-08-1991
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
249.
11 Tahun 1990
14-11-1990
Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
250.
6 Tahun 1990
15-08-1990
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
251.
7 Tahun 1990
15-08-1990
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
252.
8 Tahun 1985
17-06-1985
Organisasi Kemasyarakatan
253.
5 Tahun 1985
18-03-1985
Referendum
254.
3 Tahun 1985
19-02-1985
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
255.
1 Tahun 1985
07-01-1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.
256.
2 Tahun 1985
07-01-1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.
257.
2 Tahun 1980
20-03-1980
Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1975
258.
5 Tahun 1979
01-12-1979
Pemerintah Desa
259.
4 Tahun 1978
26-07-1978
Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang No.3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.
260.
7 Tahun 1976
17-07-1976
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur.
261.
4 Tahun 1975
24-11-1975
Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.
262.
5 Tahun 1975
24-11-1975
Perubahan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
263.
3 Tahun 1975
27-08-1975
Partai Politik dan Golongan Karya.
264.
8 Tahun 1974
06-11-1974
Pokok-Pokok Kepegawaian.
265.
5 Tahun 1974
23-07-1974
Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
266.
4 Tahun 1974
04-06-1974
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
267.
13 Tahun 1971
11-12-1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-Undang
268.
7 Tahun 1971
18-05-1971
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
269.
13 Tahun 1970
28-11-1970
Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota / Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
270.
7 Tahun 1970
31-07-1970
Penghapusan Pengadilan Landreform
271.
2 Tahun 1970
11-02-1970
Pencabutan Peraturan Presiden No. 2/1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia.
272.
15 Tahun 1969
17-12-1969
Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.
273.
16 Tahun 1969
17-12-1969
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
274.
12 Tahun 1969
10-09-1969
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
275.
11 Tahun 1969
08-08-1969
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai.
276.
24 Tahun 1968
31-12-1968
Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
277.
23 Tahun 1968
27-12-1968
Penetapan Perpu No. 1 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi, menjadi Undang-Undang
278.
14 Tahun 1968
07-12-1968
Tanda Kehormatan Bintang Jalasena.
279.
4 Tahun 1968
29-06-1968
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
280.
9 Tahun 1967
12-09-1967
Pembentukan Propinsi Bengkulu
281.
7 Tahun 1967
07-08-1967
Veteran Republik Indonesia
282.
3 Tahun 1967
06-05-1967
Dewan Pertimbangan Agung
283.
10 Tahun 1966
19-11-1966
Kedudukan majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjelang Pemilihan Umum.
284.
18 Tahun 1965
01-09-1965
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
285.
19 Tahun 1965
01-09-1965
Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh wilayah Republik Indonesia.
286.
5 Tahun 1965
14-06-1965
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
287.
6 Tahun 1965
14-06-1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah.
288.
7 Tahun 1965
14-06-1965
Pembentukan Daaerah Tingkat II Sarolangun-Bongko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
289.
8 Tahun 1965
14-06-1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
290.
9 Tahun 1965
14-06-1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
291.
10 Tahun 1965
14-06-1965
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
292.
2 Tahun 1965
06-02-1965
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan UU No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta.
293.
20 Tahun 1964
31-10-1964
Perubahan dan Tambahan UU No.38 Prp Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman tertentu.
294.
21 Tahun 1964
31-10-1964
Pengadilan Landreform.
295.
13 Tahun 1964
23-09-1964
Penetapan Perpu No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU No. 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara menjadi Undang-undang.
296.
14 Tahun 1964
23-09-1964
Penetapan Perpu No.3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No.25 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-undang.
297.
15 Tahun 1964
23-09-1964
Penetapan Perpu No.4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah UU No.7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, Menjadi Undang-undang.
298.
10 Tahun 1964
31-08-1964
Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jayakarta.
299.
6 Tahun 1964
16-06-1964
Penetapan Perpu No.5 tahun 1963 tentang surat Hutang Landreform Menjadi Undang-Undang.
300.
5 Tahun 1962
14-02-1962
Perusahaan Daerah.
301.
20 Tahun 1961
26-09-1961
Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
302.
18 Tahun 1961
21-07-1961
Ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian.
303.
17 Tahun 1961
14-07-1961
Perubahan UU No.21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
304.
4 Tahun 1961
25-02-1961
Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga.
305.
5 Tahun 1960
24-09-1960
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
306.
6 Tahun 1960
24-09-1960
Sensus.
307.
25 Tahun 1959
04-07-1959
Penetapan "peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" Dan "undang Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 3
308.
26 Tahun 1959
04-07-1959
Penetapan "undang Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang Undang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Di Jawa (lembaran Negara Tahun 1955 No. 53)
309.
29 Tahun 1959
04-07-1959
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi
310.
27 Tahun 1959
26-06-1959
Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang Undang
311.
28 Tahun 1959
26-06-1959
Penetapan Undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (lembaran Negara Tahun 1956 No. 57)
312.
6 Tahun 1959
25-03-1959
Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
313.
70 Tahun 1958
06-09-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (lembaran-negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-undang
314.
67 Tahun 1958
22-08-1958
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Semarang
315.
69 Tahun 1958
14-08-1958
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur
316.
64 Tahun 1958
14-08-1958
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
317.
60 Tahun 1958
31-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-undang
318.
61 Tahun 1958
31-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (lembaran-negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-undang
319.
58 Tahun 1958
29-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang
320.
24 Tahun 1958
08-07-1958
Perubahan Batas-batas Kotapraja Madiun Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun
321.
23 Tahun 1958
04-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (lembaran-negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-undang
322.
21 Tahun 1958
02-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-undang
323.
22 Tahun 1958
02-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "krosok Ordonnantie 1937" (staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-undang
324.
18 Tahun 1958
01-07-1958
Batas-batas Kotapraja Sukabumi Dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
325.
20 Tahun 1958
01-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-undang
326.
16 Tahun 1958
23-04-1958
Pengubahan Dan Penambahan Undang-undang No. 2 Tahun 1954 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPR
327.
14 Tahun 1958
01-04-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-undang
328.
12 Tahun 1958
27-03-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Sebagai Undang-undang
329.
7 Tahun 1958
27-02-1958
Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria
330.
8 Tahun 1958
27-02-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1954 Tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (lembaran-negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-undang
331.
5 Tahun 1958
17-02-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1957 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-undang
332.
6 Tahun 1958
17-02-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 9) Tentang Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" Sebagai Undang-undang
333.
1 Tahun 1958
13-01-1958
Penghapusan Tanah-tanah Partikelir
334.
75 Tahun 1957
17-12-1957
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
335.
73 Tahun 1957
09-12-1957
Perubahan Undangn-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956
336.
72 Tahun 1957
09-12-1957
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri" Sebagai Undang-undang
337.
29 Tahun 1957
16-10-1957
Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan
338.
28 Tahun 1957
08-10-1957
Penetapan Undang-undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 58) Tentang Menambah Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 78) Tentang "menetapkan Undang-undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian
339.
1 Tahun 1957
18-01-1957
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
340.
24 Tahun 1956
07-12-1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
341.
25 Tahun 1956
07-12-1956
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
342.
19 Tahun 1956
24-09-1956
Pemilihan Anggota DPRD
343.
15 Tahun 1956
16-08-1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
344.
14 Tahun 1956
16-07-1956
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
345.
12 Tahun 1956
29-03-1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
346.
10 Tahun 1956
26-03-1956
Penetapan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang dasar Hukum Keputusan Kepala daerah Otonomi dalam Keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya, Sebagai Undang-undang dan tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
347.
7 Tahun 1956
23-03-1956
Perpanjangan Waktu masa Kerja DPRD yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
348.
8 Tahun 1956
23-03-1956
Pembentukan daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah
349.
9 Tahun 1956
23-03-1956
Pembentukan daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah
350.
2 Tahun 1956
22-02-1956
Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (undang-undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-negara No. 29 Tahun 1953)
351.
1 Tahun 1956
10-02-1956
Penetapan Undang-undang Darurat RIS No. 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya Sebagai Undang-undang.
352.
9 Tahun 1955
06-07-1955
Perubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
353.
40 Tahun 1954
31-12-1954
Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 Dan 1953
354.
24 Tahun 1954
07-08-1954
Penetapan Undang-undang darurat No. 1 tahun 1952 Tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan barang Tetap yang lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah, sebagai Undang-undang
355.
13 Tahun 1954
22-03-1954
Pengubahan Undang-undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dan Kota-kota Kecil Di Jawa
356.
14 Tahun 1954
20-03-1954
Pencabutan Ordonansi “uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949” (staatsblad 1949 Nr 159)
357.
7 Tahun 1954
27-02-1954
Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai
358.
37 Tahun 1953
31-12-1953
Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
359.
7 Tahun 1953
07-04-1953
Pemilihan Aggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
360.
21 Tahun 1952
29-10-1952
Penetapan Undang-Undang darurat No.25 dan 34 tahun 1950 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai R.I.S. sebagai UU.
361.
20 Tahun 1952
07-10-1952
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
362.
19 Tahun 1951
16-10-1951
Penetapan Undang-Undang Darurat No.32 tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia, sebagai Undang-Undang.
363.
18 Tahun 1951
15-10-1951
Perubahan UU No.15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon-Progo.
364.
17 Tahun 1950
30-11-1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
365.
16 Tahun 1950
14-08-1950
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TIMUR, DJAWA TENGAH, DJAWA BARAT DAN DALAM DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
366.
12 Tahun 1950
08-08-1950
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI DJAWA TIMUR
367.
13 Tahun 1950
08-08-1950
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TENGAH
368.
14 Tahun 1950
08-08-1950
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA BARAT
369.
15 Tahun 1950
08-08-1950
PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
370.
4 Tahun 1950
22-07-1950
Penggantian Kerugian Anggota-Anggota "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat"
371.
10 Tahun 1950
04-07-1950
Pembentukan Propinsi Djawa Tengah
372.
11 Tahun 1950
04-07-1950
Pembentukan Propinsi Djawa Barat
373.
12 Tahun 1949
24-12-1949
Perubahan Undang-Undang No.27 tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan dan Pemilihan Anggota-Anggotanya.
374.
9 Tahun 1949
05-12-1949
Mengadakan Peraturan Istimewa Sidang Ke VI Komite Nasional Pusat.
375.
8 Tahun 1949
05-12-1949
Perubahan Undang-Undang No.9 tahun 1948 tentang Kedudukan Hukum Anggota-Anggota (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat.
376.
7 Tahun 1949
05-12-1949
Penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia.
377.
6 Tahun 1949
28-11-1949
Penambahan Jumlah Anggota Komite Nasional Pusat.
378.
2 Tahun 1949
30-09-1949
Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera.
379.
27 Tahun 1948
28-08-1948
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-Anggotanya.
380.
22 Tahun 1948
10-07-1948
Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah.
381.
13 Tahun 1948
27-04-1948
Perubahan "Vorstenlands Grondhuur Reglement".
382.
10 Tahun 1948
15-04-1948
Pemerintahan Sumatra.
383.
9 Tahun 1948
14-04-1948
Kedudukan Hukum Anggota-Anggota (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat.
384.
17 Tahun 1947
08-06-1947
Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta
385.
16 Tahun 1947
05-06-1947
Pembentukan Haminte Kota Surakarta
386.
14 Tahun 1946
04-09-1946
Peraturan Pengadaan Perubahan dalam Stbl. 1907 No.212 tentang Pemilihan Kepala Desa.
387.
13 Tahun 1946
04-09-1946
Penghapusan Desa-desa Perdikan.
388.
12 Tahun 1946
10-07-1946
Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.
389.
1 Tahun 1945
23-11-1945
Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional.