Komisi XI

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

NO NOMOR TANGGAL PENGESAHAN TENTANG AKSI
1.
9 Tahun 2018
23-08-2018
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2.
4 Tahun 2018
25-05-2018
Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
3.
9 Tahun 2017
08-05-2017
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
4.
11 Tahun 2016
01-07-2016
Pengampunan Pajak
5.
9 Tahun 2016
15-04-2016
Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
6.
1 Tahun 2016
19-01-2016
Penjaminan
7.
11 Tahun 2015
06-08-2015
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
8.
40 Tahun 2014
17-10-2014
Perasuransian
9.
1 Tahun 2013
08-01-2013
Lembaga Keuangan Mikro
10.
21 Tahun 2011
22-11-2011
Otoritas Jasa Keuangan
11.
7 Tahun 2011
28-06-2011
Mata Uang
12.
5 Tahun 2011
03-05-2011
Akuntan Publik
13.
3 Tahun 2011
23-03-2011
Transfer Dana
14.
42 Tahun 2009
15-10-2009
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
15.
28 Tahun 2009
15-09-2009
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
16.
16 Tahun 2009
25-03-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
17.
6 Tahun 2009
13-01-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
18.
7 Tahun 2009
13-01-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
19.
2 Tahun 2009
12-01-2009
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
20.
36 Tahun 2008
23-09-2008
Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
21.
21 Tahun 2008
16-07-2008
Perbankan Syariah
22.
19 Tahun 2008
07-05-2008
Surat Berharga Syariah Negara
23.
39 Tahun 2007
15-08-2007
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
24.
28 Tahun 2007
17-07-2007
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
25.
17 Tahun 2007
05-02-2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
26.
17 Tahun 2006
15-11-2006
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
27.
15 Tahun 2006
30-10-2006
Badan Pemeriksa Keuangan
28.
25 Tahun 2004
05-10-2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
29.
24 Tahun 2004
22-09-2004
Lembaga Penjamin Simpanan
30.
15 Tahun 2004
19-07-2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
31.
3 Tahun 2004
15-01-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
32.
1 Tahun 2004
14-01-2004
Perbendaharaan Negara
33.
17 Tahun 2003
05-04-2003
Keuangan Negara
34.
24 Tahun 2002
22-10-2002
Surat Utang Negara
35.
14 Tahun 2002
12-04-2002
Pengadilan Pajak
36.
35 Tahun 2000
21-12-2000
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
37.
34 Tahun 2000
20-12-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
38.
25 Tahun 2000
20-11-2000
Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
39.
16 Tahun 2000
02-08-2000
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
40.
17 Tahun 2000
02-08-2000
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
41.
18 Tahun 2000
02-08-2000
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
42.
19 Tahun 2000
02-08-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
43.
32 Tahun 1999
23-08-1999
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
44.
33 Tahun 1999
23-08-1999
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1997/1998
45.
23 Tahun 1999
17-05-1999
Bank Indonesia
46.
24 Tahun 1999
17-05-1999
Lalu Lintas Devisa Dan Nilai Tukar
47.
7 Tahun 1999
29-03-1999
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
48.
10 Tahun 1998
10-11-1998
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
49.
7 Tahun 1998
01-10-1998
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
50.
8 Tahun 1998
01-10-1998
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997
51.
2 Tahun 1998
13-03-1998
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
52.
3 Tahun 1998
13-03-1998
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
53.
30 Tahun 1997
08-10-1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96
54.
21 Tahun 1997
29-05-1997
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
55.
20 Tahun 1997
23-05-1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak
56.
18 Tahun 1997
23-05-1997
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
57.
19 Tahun 1997
23-05-1997
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
58.
17 Tahun 1997
23-05-1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
59.
16 Tahun 1997
19-05-1997
Statistik
60.
11 Tahun 1997
29-04-1997
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
61.
6 Tahun 1997
18-03-1997
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
62.
1 Tahun 1997
03-01-1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
63.
3 Tahun 1996
02-04-1996
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996
64.
2 Tahun 1996
22-03-1996
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
65.
10 Tahun 1995
30-12-1995
Kepabeanan
66.
11 Tahun 1995
30-12-1995
Cukai
67.
13 Tahun 1995
30-12-1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94
68.
8 Tahun 1995
10-11-1995
Pasar Modal
69.
7 Tahun 1995
24-08-1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93
70.
4 Tahun 1995
27-04-1995
Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95
71.
2 Tahun 1995
31-03-1995
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
72.
9 Tahun 1994
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
73.
10 Tahun 1994
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
74.
11 Tahun 1994
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
75.
12 Tahun 1994
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
76.
11 Tahun 1992
20-04-1992
Dana Pensiun
77.
7 Tahun 1992
25-03-1992
Perbankan
78.
2 Tahun 1992
11-02-1992
Usaha Perasuransian
79.
7 Tahun 1991
30-12-1991
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
80.
3 Tahun 1991
18-07-1991
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
81.
4 Tahun 1991
18-07-1991
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989.
82.
2 Tahun 1991
20-03-1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
83.
3 Tahun 1991
19-03-1991
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988.
84.
2 Tahun 1990
19-07-1990
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.
85.
1 Tahun 1990
14-03-1990
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1990.
86.
4 Tahun 1989
20-07-1989
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
87.
5 Tahun 1989
20-07-1989
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987
88.
1 Tahun 1989
27-03-1989
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.
89.
5 Tahun 1988
05-08-1988
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988.
90.
6 Tahun 1988
05-08-1988
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985 / 1986.
91.
3 Tahun 1988
10-03-1988
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989.
92.
4 Tahun 1987
25-07-1987
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987.
93.
5 Tahun 1987
25-07-1987
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984.
94.
6 Tahun 1987
25-07-1987
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985.
95.
3 Tahun 1987
12-03-1987
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988.
96.
3 Tahun 1986
04-06-1986
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986.
97.
4 Tahun 1986
04-06-1986
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
98.
1 Tahun 1986
07-03-1986
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
99.
12 Tahun 1985
27-12-1985
Pajak Bumi dan Bangunan
100.
13 Tahun 1985
27-12-1985
Bea Materai
101.
6 Tahun 1985
10-06-1985
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
102.
7 Tahun 1985
10-06-1985
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985.
103.
4 Tahun 1985
07-03-1985
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986.
104.
8 Tahun 1984
27-10-1984
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG
105.
2 Tahun 1984
05-06-1984
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981
106.
3 Tahun 1984
05-06-1984
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984.
107.
1 Tahun 1984
10-03-1984
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
108.
6 Tahun 1983
31-12-1983
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
109.
7 Tahun 1983
31-12-1983
Pajak Penghasilan.
110.
8 Tahun 1983
31-12-1983
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
111.
3 Tahun 1983
28-06-1983
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
112.
4 Tahun 1983
28-06-1983
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980.
113.
2 Tahun 1983
28-02-1983
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1884.
114.
7 Tahun 1982
29-06-1982
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaaran.
115.
8 Tahun 1982
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara th. 1974/1975.
116.
9 Tahun 1982
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th.1975/1976.
117.
10 Tahun 1982
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th. 1976/1977.
118.
11 Tahun 1982
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th. 1977/1978.
119.
12 Tahun 1982
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th. 1978/1979.
120.
5 Tahun 1982
11-05-1982
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
121.
3 Tahun 1981
26-06-1981
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Agaran.
122.
1 Tahun 1981
14-03-1981
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
123.
12 Tahun 1980
26-12-1980
Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
124.
7 Tahun 1978
18-12-1978
Hak Keuangan /Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden RI.
125.
2 Tahun 1977
30-06-1977
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1976/1977
126.
5 Tahun 1973
16-07-1973
Badan Pemeriksa Keuangan.
127.
12 Tahun 1971
16-10-1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, menjadi Undang-Undang
128.
10 Tahun 1971
24-09-1971
Perubahan terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan bekas Anggota DPR.
129.
8 Tahun 1970
07-08-1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
130.
9 Tahun 1970
07-08-1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
131.
10 Tahun 1970
07-08-1970
Perubahan dan tambahan Undang-undang Pajak Deviden 1959
132.
17 Tahun 1968
18-12-1968
Bank Negara Indonesia 1946.
133.
18 Tahun 1968
18-12-1968
Bank Dagang Negara.
134.
19 Tahun 1968
18-12-1968
Bank Bumi Daya.
135.
20 Tahun 1968
18-12-1968
Bank Tabungan Negara.
136.
21 Tahun 1968
18-12-1968
Bank Rakyat Indonesia
137.
22 Tahun 1968
18-12-1968
Bank Ekspor Impor Indonesia
138.
13 Tahun 1968
07-12-1968
Bank Sentral.
139.
10 Tahun 1968
25-10-1968
Peyerahan Pajak-pajak Negara : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.
140.
2 Tahun 1968
22-03-1968
Perubahan / Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951.
141.
14 Tahun 1967
30-12-1967
Pokok - Pokok Perbankan.
142.
10 Tahun 1967
11-10-1967
Perubahan dan Tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966.
143.
8 Tahun 1967
26-08-1967
Perubahan dan Penyempurnaan Tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.
144.
2 Tahun 1967
10-01-1967
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund and International Bank For Reconstruction and Development.
145.
7 Tahun 1966
08-11-1966
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah RI tentang Soal-soal keuangan.
146.
8 Tahun 1966
08-11-1966
Keanggotaan RI dalam bank Pembangunan Asia.
147.
9 Tahun 1966
08-11-1966
Keanggotaan kembali RI dalam dana Moneter Internasional dan bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan.
148.
6 Tahun 1966
01-11-1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan yang bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada militer Sukarela.
149.
1 Tahun 1966
14-02-1966
Penarikan diri RI dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan.
150.
22 Tahun 1965
31-12-1965
Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966.
151.
17 Tahun 1965
23-08-1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Undang-undang.
152.
35 Tahun 1964
31-12-1964
Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1963.
153.
22 Tahun 1964
25-11-1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
154.
23 Tahun 1964
25-11-1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.
155.
24 Tahun 1964
25-11-1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.
156.
25 Tahun 1964
25-11-1964
Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Materai 1921.
157.
26 Tahun 1964
25-11-1964
Pemberian Perangsang Penanaman Modal.
158.
27 Tahun 1964
25-11-1964
Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan.
159.
17 Tahun 1964
26-09-1964
Larangan Penarikan Cek Kosong.
160.
7 Tahun 1964
27-06-1964
Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai dan Sumbangan-sumbangan Wajib Istimewa (SWI) di Daerah Tk.II Kepulauan Riau.
161.
4 Tahun 1964
01-06-1964
Penetapan Perpu No.1 Tahun 1963 Tentang Pelunasan Cukai Tembakau oleh Perusahaan -Perusaahaan Hasil Tembakau dari Perusahaan - perusahaan itu kedalam Peredaran Bebas Menjadi Undang-undang.
162.
3 Tahun 1964
26-05-1964
Penetapan Perpu No.16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Bangunan, menjadi Undang-undang.
163.
2 Tahun 1964
25-05-1964
Bank Tabungan Negara.
164.
1 Tahun 1963
22-06-1963
Penetapan Perpu No.11 Tahun 1962 tentang Pemungutan sumbangan Wajib Istimewa atas beberapa Jenis Barang, menjadi Undang-undang.
165.
2 Tahun 1963
22-06-1963
Penetapan Perpu No.12 Tahun 1962 tentang ketentuan di Bidang Fiskal mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa, menjadi Undang-undang.
166.
3 Tahun 1963
22-06-1963
Penetapan Perpu No.13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor, menjadi Undang-undang.
167.
4 Tahun 1963
22-06-1963
Penetapan Perpu No. 14 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia, Menjadi Undang-Undang.
168.
18 Tahun 1962
31-12-1962
Perubahan / Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neara untuk Tahun 1961.
169.
13 Tahun 1962
16-08-1962
Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
170.
12 Tahun 1962
16-08-1962
Bank Pembangunan Swasta.
171.
10 Tahun 1962
18-06-1962
Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun 1962.
172.
4 Tahun 1962
18-01-1962
Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun 1960.
173.
7 Tahun 1960
26-09-1960
Statistik.
174.
19 Tahun 1959
04-07-1959
Penetapan "undang Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara" (lembaran Negara Tahun 1957 No. 84 Sebagai Undang Undang *)
175.
11 Tahun 1959
09-06-1959
Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
176.
12 Tahun 1959
26-05-1959
Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil Wakil Perdana Menteri, Menteri Dan Menteri Muda Republik Indonesia.
177.
9 Tahun 1959
18-04-1959
Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
178.
2 Tahun 1959
20-02-1959
Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan darat (lembaran negara Tahun 1950 No.28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang darurat No.28
179.
1 Tahun 1959
27-01-1959
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.
180.
87 Tahun 1958
31-12-1958
Pengubahan Undang-undang Undang-undang No. 74 Tahun 1958 Tentang Pajak Bangsa Asing
181.
85 Tahun 1958
31-12-1958
Rencana Pembangunan Lima tahun 1956-1960
182.
84 Tahun 1958
31-12-1958
Pengubahan Pasal-pasal 16 Dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (undang-undang No. 11 Tahun 1953)
183.
80 Tahun 1958
31-10-1958
Dewan Perancang Nasional
184.
81 Tahun 1958
31-10-1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
185.
78 Tahun 1958
27-10-1958
Penanaman Modal Asing
186.
77 Tahun 1958
08-10-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (lembaran-negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-undang
187.
76 Tahun 1958
07-10-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (lembaran-negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-undang
188.
74 Tahun 1958
29-09-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing sebagai Undang-undang
189.
75 Tahun 1958
29-09-1958
Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 jo UU No. 63 Tahun 1958
190.
71 Tahun 1958
15-09-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-undang Mata Uang Tahun 1953 (lembaran-negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-undang
191.
72 Tahun 1958
15-09-1958
Pajak Verponding Untuk Tahun-tahun 1957 Dan Berikutnya
192.
63 Tahun 1958
14-08-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter, sebagai Undang-undang
193.
57 Tahun 1958
29-07-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-undang Bea Berat Barang (goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang Sebagai Undang-undang
194.
25 Tahun 1958
17-07-1958
Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
195.
28 Tahun 1958
17-07-1958
Penetapan Bagian III A (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
196.
17 Tahun 1958
26-06-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "tembakau" (krosok Centrale)" (lembaran-negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang-undang
197.
15 Tahun 1958
16-04-1958
Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-import Bank Of Washington
198.
11 Tahun 1958
19-03-1958
Kenaikan Tarif Uang Rambu
199.
10 Tahun 1958
07-03-1958
Pengesahan Persetujuan-persetujuan Pengubahan Dan Tambahan Antara Republik Indonesia Dan Export-import Bank Of Washington
200.
9 Tahun 1958
04-03-1958
Pinjaman Republik Indonesia Dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis
201.
30 Tahun 1957
16-10-1957
Pembebasan Saudara untung dari penggantian Uang
202.
21 Tahun 1957
08-04-1957
Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-undang
203.
3 Tahun 1957
19-02-1957
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1963 (lembaran-negara Tahun 1953 No. 40)
204.
35 Tahun 1956
31-12-1956
Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A Dan Bagian Ii Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk Dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir
205.
34 Tahun 1956
31-12-1956
Penetapan “undang-undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tenang Memberhentikan Berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 51)” Sebagai Undang-undang
206.
33 Tahun 1956
31-12-1956
Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal-hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan Dan Persekutuan
207.
32 Tahun 1956
31-12-1956
Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri
208.
27 Tahun 1956
31-12-1956
Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-masuk
209.
31 Tahun 1956
31-12-1956
Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-undang
210.
26 Tahun 1956
18-12-1956
Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (international Finance Corporation)
211.
22 Tahun 1956
15-11-1956
Penetapan “undang-undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat” (undang-undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang
212.
21 Tahun 1956
15-11-1956
Penetapan “undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran Yang Sah” Sebagai Undang-undang
213.
17 Tahun 1956
12-09-1956
Perubahan dan Tambahan Indiche Tariefwet
214.
20 Tahun 1956
09-09-1956
Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921
215.
16 Tahun 1956
08-09-1956
Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)
216.
11 Tahun 1956
26-03-1956
Pembelanjaan Pensiun
217.
4 Tahun 1956
07-03-1956
Pengubahan Overschrijvingstarief yang dilampirkan pada Ordonansi yangn Mengatur Biaya balik Nama barang-barang Tetap
218.
12 Tahun 1955
16-08-1955
Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) Dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-undang
219.
11 Tahun 1955
01-08-1955
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-muka Pada Bank Indonesia Lebih Dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang-undang No. 11 Tahun 1953)
220.
8 Tahun 1955
15-06-1955
Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan gaji Militer 1950, seperti yang termuat dalam Undanng-undang Darurat RIS No. 5 Tahun 1950 dan Diubah dengan UU Drt RIS No. 27 Tahun 1950, Sebagai Undang-undang
221.
6 Tahun 1955
13-05-1955
Biaya Surat Kenal lahir dan Surat Kenal Mati
222.
4 Tahun 1955
07-04-1955
Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1952 Tentang Penyelesaian Hutang Negara Dizaman Revolusi, Sebagai Undang-undang
223.
5 Tahun 1955
07-04-1955
Mengubah Undang-undang No. 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota DPR-RI
224.
2 Tahun 1955
25-03-1955
Perubahan dan Tambahan Ordonantie Bea-Statistik
225.
3 Tahun 1955
25-03-1955
Perubahan dan Tambahan Ordonantie Bea-Keluar umum 1949
226.
1 Tahun 1955
03-03-1955
Penetapan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1954 Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan Sebagai Undang-undang.
227.
76 Tahun 1954
31-12-1954
Penetapan Undang-undanng Darurat No. 5 tahun 1953 Tentang Menaikan Julah maksimum Poto dan Bea Sebagai Undang-undang
228.
36 Tahun 1954
15-12-1954
Penetapan Tarif Pajak Perseroan
229.
34 Tahun 1954
02-12-1954
Pemakaian Gelar Akuntan
230.
31 Tahun 1954
17-09-1954
Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-undang
231.
28 Tahun 1954
13-08-1954
Biaya Legalisasi Tanda Tangan
232.
26 Tahun 1954
13-08-1954
Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
233.
27 Tahun 1954
13-08-1954
Penetapan Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1954, Tentang Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953, Atas Cukai Dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir, Sebagai Undang-undang
234.
19 Tahun 1954
26-05-1954
Peraturan Penagihan Penghasilan Labih yang Terhutang Kepada Negara
235.
9 Tahun 1954
13-03-1954
Penetapan Undang-undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (lembaran-negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang
236.
10 Tahun 1954
13-03-1954
Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-undang
237.
5 Tahun 1954
01-02-1954
Keanggotaan Republik Indonesia Dari Dana Moneter Internasional (international Monetery Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction And Development)
238.
1 Tahun 1954
07-01-1954
Undang-Undang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Pajak Ini Sebagai Undang-Undang
239.
3 Tahun 1954
07-01-1954
Penetapan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
240.
34 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.15 tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, baik yang diperoleh maupun yang berada dalam uang asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang perubahan Ordonantie Pajak Peralihan 1944 sebagai Undang-Undang.
241.
25 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1950 tentang Pajak Peredaran 1950 dan Undang-Undang Darurat No.38 th.1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 sebagai Undang-Undang.
242.
26 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.13 tahun 1952 tentang Larangan untuk menggunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama yang dikeluarkan berdasarkan "Indische Muntwet 1912" sebagai Undang-Undang.
243.
27 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.20 tahun 1951 tentang penghentian Berlakunya Indische Muntwet 1912 dan penetapan peraturan baru tentang mata uang sebagai Undang-Undang.
244.
28 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.9 tahun 1951 tentang memperpanjang waktu berlakunya Opsenten atas beberapa macam cukai sebagai Undang-Undang.
245.
29 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat no.21 tahun 1951 tentang pengenaan tambahan Opsenten atas bensin dan sebagainya, sebagai Undang-Undang.
246.
30 Tahun 1953
28-12-1953
Pengenaan Undang-Undang darurat No.4 Tahun 1953 tentang pengenaan tambahan Opsenten (Extra-Opsenten) atas bensin dan sebagainya, sebagai Undang-Undang.
247.
31 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.9 tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postpaar Bank. Sebagai Undang-Undang.
248.
32 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang darurat No.23 tahun 1951 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonantie Pajak Peralihan tahun 1944 sebagai Undang-Undang.
249.
33 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.15 tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1953 dan berikutnya, sebagai Undang-Undang.
250.
35 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.19 tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan, sebagai Undang-Undang.
251.
36 Tahun 1953
28-12-1953
Bank Tabungan Pos.
252.
24 Tahun 1953
28-12-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.18 tahun 1951 tentang untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Darurat Pajak Peredaran 1950 sebagai Undang-Undang.
253.
20 Tahun 1953
15-07-1953
Pengesahan perjanjian pinjaman tambahan Republik Indonesia dengan Eksport-Import Bank of Washington.
254.
19 Tahun 1953
29-06-1953
Mengubah Bea Perburuhan yang ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jacht-Ordonantie Java en Madura 1940 (Stbl.1939 No.733).
255.
11 Tahun 1953
02-06-1953
Peraturan-peraturan Pokok Bank Indonesia.
256.
10 Tahun 1953
26-05-1953
Kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
257.
9 Tahun 1953
16-05-1953
Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun pada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat R.I.
258.
8 Tahun 1953
24-04-1953
Penilaian persediaan uang emas dan bahan uang emas pada De Javasche Bank.
259.
5 Tahun 1953
21-02-1953
Penetapan Undang-Undang Darurat No.2 th.1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk tahun Dinas 1952 sebagai UU.
260.
2 Tahun 1953
12-01-1953
MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
261.
1 Tahun 1953
10-01-1953
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
262.
15 Tahun 1952
03-10-1952
Penetapan Undang-Undang Darurat No.13 tahun 1951 tentang Bursa sebagai Undang-Undang.
263.
10 Tahun 1952
21-08-1952
Penetapan Undang-Undang Darurat No.39 tahun 1950 tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-bea Masuk selama tahun 1951, sebagai Undang-Undang.
264.
11 Tahun 1952
21-08-1952
Penetapan Undang-Undang darurat No.4 th. 1952 tentang Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-bea Masuk selama tahun 1952, sebagai Undang-Undang.
265.
12 Tahun 1952
21-08-1952
Pembaharuan Bea-bea Spesifik dan Penggantiannya dengan Bea-bea ad valorem.
266.
13 Tahun 1952
21-08-1952
Perubahan berselang dari jumlah Opsenten atas beberapa pos dari tarip bea-bea masuk.
267.
7 Tahun 1952
12-08-1952
Penetapan Undang-Undang Darurat No.14 tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Vervonding atas Tahun 1951, sebagai Undang-Undang.
268.
8 Tahun 1952
12-08-1952
Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun 1952.
269.
9 Tahun 1952
12-08-1952
Perubahan atas Ordonantie Pajak Perseroan 1925.
270.
4 Tahun 1952
05-08-1952
Penetapan Undang-Undang Darurat No.36 th. 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat dan Ordonantie mengenai masalah-masalah Pajak, dikeluarkan sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Undang-Undang.
271.
5 Tahun 1952
05-08-1952
Pembebasan Bea Masuk untuk Barang-barang berupa kiriman-kiriman hadiah yang bertujuan kesejahteraan rohani penduduk, maksud amal atau kebudayaan.
272.
3 Tahun 1952
30-05-1952
Penetapan Undang-Undang Darurat No.22 th.1951 tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950 sebagai UU.
273.
2 Tahun 1952
21-03-1952
Penetapan Undang-Undang Darurat No.13 tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat sebagai Undang-Undang.
274.
1 Tahun 1952
07-02-1952
Penetapan Undang-Undang No.2 th. 1951 tentang Perubahan "Rechten Ordonantie" (Stbl.1882 No.240 jo Stbl.1931 No.471) sebagai Undang-Undang.
275.
24 Tahun 1951
15-12-1951
Nasionalisasi De Javashche Bank NV.
276.
21 Tahun 1951
12-11-1951
Penghapusan "Centrale Verkooporganisatie van Ordernemings-landbouwproducten (C.V.O.)".
277.
20 Tahun 1951
07-11-1951
Pemberian Pembebasan Cukai guna Pegawai-pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri Asing yang menjalankan Tugasnya dinegeri ini.
278.
17 Tahun 1951
15-10-1951
Penetapan Undang-Undang Darurat No.21 tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan R.I.S. sebagai Undang-Undang.
279.
15 Tahun 1951
22-09-1951
Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (UU Drt No.37 tahun 1950 seperti ditambah dengan UU Drt No.5 tahun 1951) sebagai Undang-Undang.
280.
16 Tahun 1951
22-09-1951
Penetapan Undang-Undang Darurat No.22 tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau sebagai Undang-Undang.
281.
14 Tahun 1951
17-09-1951
Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944
282.
13 Tahun 1951
10-09-1951
Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 th. 1951 tentang menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea, sebagai Undang-Undang.
283.
12 Tahun 1951
10-09-1951
Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscrediet Bank".
284.
11 Tahun 1951
01-08-1951
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export - Import Bank of Washington.
285.
6 Tahun 1951
03-07-1951
Gaji dan Tunjangan-tunjangan kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan kepada Anggota-anggota DPR-RI.
286.
5 Tahun 1951
31-01-1951
Penetapan Undang-Undang Darurat No.26 tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda sebagai Undang-Undang.
287.
4 Tahun 1951
31-01-1951
Pemberian Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
288.
8 Tahun 1950
04-11-1950
Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington
289.
9 Tahun 1950
04-07-1950
Penetapan Tarip Padjak Pendapatan Untuk Tahun 1950
290.
3 Tahun 1949
30-09-1949
Tarip Pajak Potong 1949.
291.
4 Tahun 1949
30-09-1949
Perubahan Aturan Bea Materai.
292.
5 Tahun 1949
30-09-1949
Penetapan Tarip Pajak Pendapatan dan Tambahan Pokok Pajak dan Tarip Pajak Upah untuk tahun 1949
293.
1 Tahun 1949
28-09-1949
Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan.
294.
34 Tahun 1948
11-12-1948
Perubahan Daerah Pabean.
295.
35 Tahun 1948
11-12-1948
Penurunan Beberapa Tarip Bea Masuk.
296.
33 Tahun 1948
09-11-1948
Uang Berat Barang 1948.
297.
32 Tahun 1948
30-10-1948
Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank.
298.
29 Tahun 1948
03-09-1948
Penimbunan Barang Penting.
299.
28 Tahun 1948
02-09-1948
Alat Pembayaran Luar Negeri.
300.
25 Tahun 1948
13-08-1948
Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1948/1949 dan Tambahan Pokok Pajak.
301.
26 Tahun 1948
13-08-1948
Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932.
302.
20 Tahun 1948
12-06-1948
Perubahan dan Tambahan Pajak Pembangunan I
303.
21 Tahun 1948
12-06-1948
Tambahan dari Undang-Undang Pajak Radio.
304.
14 Tahun 1948
31-05-1948
Bea Tambahan (Opzenten) atas Bea Masuk.
305.
15 Tahun 1948
31-05-1948
Menetapkan Barang-barang yang dikenakan Bea Keluar 30% dari harganya.
306.
16 Tahun 1948
31-05-1948
Perubahan Aturan Bea Materai 1921.
307.
17 Tahun 1948
31-05-1948
Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932.
308.
38 Tahun 1947
29-10-1947
Undian Uang Negara
309.
28 Tahun 1947
30-08-1947
Peraturan Cukai atas Tembakau yang belum Dikenakan Cukai menurut Stbl 1932 No. 517 (Tabaksaccijnsordonnatic)
310.
29 Tahun 1947
30-08-1947
Mengadakan Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Cukai Minuman Keras
311.
30 Tahun 1947
30-08-1947
Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 tentang Promes Negara, Menjadi Undang-Undang
312.
18 Tahun 1947
12-06-1947
Peraturan Istimewa Pajak Pendapatan Terhadap Upah
313.
19 Tahun 1947
12-06-1947
Mengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 1946 tentang "Pembawaan Uang" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tanggal 29 Oktober 1946
314.
14 Tahun 1947
14-05-1947
Pajak Pembangunan I
315.
11 Tahun 1947
05-05-1947
Mengubah Ordonansi Pajak Potong
316.
12 Tahun 1947
05-05-1947
Menetapkan Pajak radio atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
317.
13 Tahun 1947
05-05-1947
Penetapan Tarif Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948
318.
10 Tahun 1947
05-05-1947
Mengadakan Perubahan Aturan Bea Materai 1921
319.
3 Tahun 1947
12-02-1947
Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947 tentang Bea Masuk dan Bea Keluar Menjadi Undang-Undang
320.
24 Tahun 1946
29-11-1946
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1946.
321.
21 Tahun 1946
09-11-1946
Menurunkan Cukai Tembakau.
322.
19 Tahun 1946
25-10-1946
Pengeluaran Uang Republik Indonesia.
323.
18 Tahun 1946
01-10-1946
Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank.
324.
17 Tahun 1946
01-10-1946
Pengeluaran Uang Republik Indonesia.
325.
15 Tahun 1946
21-09-1946
Tambahan Pokok Pajak Bumi Tahun 1946-1947.
326.
11 Tahun 1946
24-06-1946
Peraturan tentang Pengadaan Perubahan dalam Peraturan Bea-Materai (Zegelgverordening) 1921.
327.
10 Tahun 1946
22-06-1946
Peraturan Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah.
328.
9 Tahun 1946
12-06-1946
Perubahan Undang-Undang No.4 tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional .
329.
5 Tahun 1946
10-05-1946
Penetapan Tarif Pajak Pendapatan Tahun 1946 s/d 1947 dan Tambahan Pokok Pajak dari Tarif Pajak Upah.
330.
4 Tahun 1946
29-04-1946
Pinjaman Nasional 1946.
331.
2 Tahun 1946
16-03-1946
Peraturan tentang Batas Waktu Pajak Kohir dinyatakan tidak berlaku lagi.