DPR SETUJUI 247 RUU PROLEGNAS 2010-2014 DAN 55 RUU PRIORITAS 2010

01-12-2009 / BADAN LEGISLASI

            Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/12) menyetujui 247 Rancangan Undang-undang untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 dan 55 RUU untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 dengan beberapa catatan.

            Sidang yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie juga didampingi seluruh Wakil Ketua DPR lainnya  Pagi itu, agenda rapat paripurna selain mengesahkan RUU Prolegnas juga mengesahkan penggunaan hak angket Bank Century.

            Hujan interupsi mewarnai pengesahan RUU Prolegnas. Sejumlah anggota DPR meminta agar pengesahan ditunda. Interupsi ini mulai dari soal draft RUU yang tidak masuk Prolegnas prioritas 2010 sampai kajian ulang untuk Baleg soal RUU Penataan Ruang.   

Akibat banyaknya interupsi, Marzuki Alie meminta anggota dewan menahan diri. Marzuki pun menawarkan dua opsi. Pertama, Prolegnas disahkan dengan catatan untuk disempurnakan dan ke dua, pembahasannya ditunda karena sudah sedemikian banyak usulan yang ditampung.

Namun, opsi pertamalah akhirnya yang disepakati, jika ada usulan-usulan tambahan dapat diajukan lagi pada Sidang-sidang Paripurna berikutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ignatius Mulyono mengatakan, ada dua hal penting yang dilakukan Baleg sebelum menetapkan Prolegnas ini, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Tahun 2005-2009. Selain itu, meminta masukan usulan RUU dari Komisi, Fraksi, Dewan Perwakilan Daerah dan masyarakat.

Mulyono menambahkan, melalui dua kegiatan tersebut, Baleg memperoleh daftar usulan RUU sebanyak 163 RUU dari Fraksi, 96 RUU dari Komisi, 108 RUU dari DPD dan 184 RUU dari masyarakat. Sehingga keseluruhan berjumlah 551 RUU.

Berdasarkan masukan RUU tersebut, Baleg telah melakukan kajian dan pembahasan secara mendalam, yang mencakup urgensi, kemanfaatan dan kemampuan penanganan dalam pembahasan dan penyelesaian RUU.

Dari 551 RUU setelah dilakukan pembahasan secara mendalam, ditetapkan 220 RUU untuk Prolegnas 2010-2014 dan 72 RUU untuk RUU Prioritas Tahun 2010. Sedangkan dari Pemerintah mengajukan usulan sebanyak 164 RUU untuk Prolegnas 2010-2014 dan 85 RUU Prolegnas RUU Prioritas 2010.

Dengan demikian, secara keseluruhan berjumlah 384 RUU untuk dipertimbangkan masuk dalam Prolegnas dan 157 RUU untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

Mulyono mengatakan, dalam penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2010-2014 DPR dan Pemerintah mendasarkan pada beberapa hal yaitu urgensi kepentingan hukum yang akan dibuat, Perintah UUD 1945, Perintah Tap MPR, Perintah UU, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, akhirnya disepakati sebanyak 247 RUU menjadi Prolegnas. Hal ini berarti target Prolegnas 2010-2014 lebih sedikit dari Prolegnas 2005-2009 yang mencapai 311 RUU yang terdiri dari 284 RUU Prolegnas dan 27 RUU Non Prolegnas.

Adapun 55 RUU Prolegnas Prioritas 2010, 29 RUU Naskah Akademik dan draft RUU disiapkan oleh DPR/Baleg dan 26 RUU Naskah Akademik dan draft RUU disiapkan oleh Pemerintah.

Mulyono berharap, kerjasama yang baik antara DPR dengan Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas dapat dilanjutkan pada pembahasan RUU, sehingga apa yang telah diputuskan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana.

Dia juga berharap, RUU yang akan dibentuk nantinya memenuhi kebutuhan dan memiliki kemanfaatan bagi Negara, bangsa dan masyarakat luas, sehingga dapat mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berkeadilan. (tt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penggunaan Pedoman RIA Beri Manfaat Besar pada Penyusunan RUU
19-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan penggunaan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam penyusunan Naskah Akademik...
Harmonisasi RUU EBT, Baleg DPR Serius Cermati Aspirasi Masyarakat Bali
10-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan serius mencermati aspirasi yang disampaikan masyarakat Bali pada penyusunan Program Legislasi Nasional...
Baleg Tegaskan 7 RUU Provinsi Usulan Komisi II tidak Membentuk Provinsi Baru
07-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi di Sulawesi dan Kalimantan yang...
Baleg: EBT Harus Dikelola dan Dimanfaatkan Sebesar-Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat
05-10-2021 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menekankan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus dikelola dan dimanfaatkan untuk...