Usut Tuntas Pengedar Beras Plastik

21-05-2015 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan meminta Pemerintah untuk mengusut secara tegas dan tuntas terhadap pelaku pengedar beras plastik karena membahayakan kesehatan masyarakat, yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kios  beras tersebut menjual beras plastik dengan harga Rp.8.000 perliter.

Dalam pernyataannya di Gedung DPR Jakarta Rabu, (20/4) Heri menegaskan pemerintah telah lalai dalam mengawasi perizinan kegiatan impor beras yang telah beredar dipasar-pasar tradisional. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Jokowi.

Pemalsuan beras plastik ini menjadi masalah yang cukup serius, karena mencakup kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras plastik di Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah jangan hanya “jago” lempar tanggungjawab. Masyarakat tidak butuh klaim Kementerian Perdagangan versus Kementerian Pertanian sebagai yang paling benar dan paling bertanggungjawab. “ Selain tidak memberi solusi apa-apa, saling lempar tanggungjawab dan menyalahkan itu akan semakin meresahkan masyarakat,” tegas Heri.

Masyarakat butuh respon yang solutif dan koordinasi yang baik antara Kementerian. Faktanya, masyarakat sedang terancam kesehatannya oleh peredaran beras plastik yang dapat menyebabkan kanker.

Harga beras yang saat ini terus naik dan tidak menentu, menurut dia akan menjadi “pintu masuk” produk berbahaya yang dijual murah. Buktinya, peredaran beras plastik semakin marak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau, Modusnya, beras tersebut dicampur dengan beras asli.

Dia menegaskan, bahwa masih lemahnya peran Bulog dalam mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan impor beras.

Pemerintah wajib turun kepasar-pasar untuk mengecek langsung peredaran beras plastik. Selanjutnya, STOP impor beras. Karena selain menyebabkan melonjaknya harga beras, hal ini juga dapat menambah kemungkinan membludaknya peredaran beras plastik di masyarakat.

Dikatakan bahwa, beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh peredarannya beras plastik, ditutupnya toko pedagang penjual beras yang menjual beras plastik, padahal sang pedagang mengaku tidak mengetahui tentang jenis beras yang dijualnya. Akibatnya, omset penjualan para pedagang beras pendapatannya menurun secara drastis.

“ Disini dibutuhkan kepedulian Pemerintah secara nyata, atas langkah dan kebijakan serta pengawasan yang senergis antar instansi guna mengantisipasi rasa resah gelisah di masyarakat,” kata Heri menambahkan.(spy,mp), foto : iwan armanias/parle/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Harap Kementerian Investasi Mampu Percepat Koordinasi Sektoral
06-05-2021 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengharapkan kehadiran Kementerian Investasi yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia dapat mempercepat koordinasi sektoral sehingga...
I Nyoman Patra Gelar Bimtek Kewirausaan di Gianyar
30-04-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Patra bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan dengan mengusung...
Pandemi Covid-19 Memukul Sektor Perikanan
22-04-2021 / KOMISI VI
Pandemi Covid-19 ternyata memukul pula sektor perikanan nasional. Tahun ini diharapkan sektor perikanan bangkit kembali, terutama perikanan budi daya. Salah...
Potensi Nikel Nasional Harus Diamankan
22-04-2021 / KOMISI VI
Potensi nikel di Indonesia sangat melimpah. Wakil Ketua Komisi VI DPRI RI Mohamad Hekal mendorong kekayaan alam yang satu ini...