Kasus Tolikara, Komisi I Cermati Langkah BIN

23-07-2015 / KOMISI I

Komisi I DPR RI terus mencermati perkembangan penanganan kasus kekerasan di Distrik Karubaga, Tolikara, Papua yang mengakibatkan terbakarnya Mesjid dan sejumlah toko disekitarnya pada saat Idul Fitri lalu. Pemerintah perlu bekerja keras agar pasca Tolikara, tidak terjadi ekses yang meluas sampai ke daerah lain.

 

“Langkah Presiden Jokowi mempercayakan pada BIN, Polri untuk mendalami kasus ini sudah benar, tentu nanti dibantu stakeholder intelijen lain termasuk BAIS TNI. Pemerintah dan BIN perlu bekerja keras agar kasus ini tidak berkembang dan meluas ke daerah lain, kita akan terus mencermati kondisi ini,”  kata anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra di Jakarta, Kamis (23/7/15).

 

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar XI ini mengingatkan penting bagi Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengintensifkan kegiatan monitoring, penyelidikan terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi munculnya kasus serupa.

 

Purnawirawan TNI berbintang dua ini juga menekankan agar proses rehabilitasi terhadap kerusakan fasilitas mesjid dan fasilitas umum lainnya dapat segera dituntaskan. “Perlu disegerakan rehabilitasi bangunan mesjid, kios, rumah warga yang habis terbakar. Ini bisa dikerjakan oleh TNI melalui operasi bakti,”  tutur politisi FP Nasdem ini.

 

Sementara dalam perkembangan lain Kepala BIN Sutiyoso sudah menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait dan tokoh ormas untuk membicarakan peristiwa kekerasan di Tolikara, Papua. Ia menyebut akan merangkul tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersama meningkatkan kewaspadaan di masing-masing daerah.

 

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kepala BIN, Menko Polhukam dan Kapolri untuk segera menyelidiki dan mengambil langkah hukum dalam menuntaskan kasus Tolikara. Bekerja sama dengan sejumlah ormas dan lembaga Islam, Majelis Ulama Indonesia menyatakan telah membentuk tim investigasi yang diharapkan dapat melengkapi temuan pemerintah. (iky) foto: andri/parle/hr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aksi Separatisme dapat Diselesaikan dengan Peningkatan Kesejahteraan di Papua
12-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai ideologi separatisme muncul akibat tidak adanya pelayanan pemerintah yang memadai untuk...
Komisi I Apresiasi Kodam XVII Cenderawasih Jaga Keamanan PON XX Papua
12-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai Kodam XVII/Cenderawasih telah bekerja secara optimal untuk memastikan PON XX berjalan...
Redam Konflik, Papua Butuh Percepatan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
12-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan akan mendukung percepatanpembangunan Base Transceiver Station (BTS) baik melalui program BAKTI (Badan...
Konflik Papua Dapat Diselesaikan dengan Pendekatan ke Masyarakat
12-10-2021 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mengatakan untuk meminimalisir gangguan keamanan di Provinsi Papua dapat melalui beberapa pendekatan seperti...