Kisrruh JK-Rizal Ramli Kontraproduktif

20-08-2015 / KOMISI VI

Kisruh antara Wakil Presiden Yusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tentang program pembangkit listrik 35.000 MW  itu sangat kontraproduktif dengan pidato Presiden yang menggarisbawai perlunya kekompakan dalam mewujudkan visi pembangunan 5 tahun ke depan.

“ Ini aneh sekaligus lucu. Presiden pidato A, orang-orang terdekat Presiden bertindak B. Mestinya lingkaran istana memberi contoh. Kalau terus-terusan seperti itu, kapan kerjanya? Leadership Presiden akan terus diragukan dan dipertanyakan,” ungkap anggota DPR Heri Gunawan, Rabu (19/8) malam, usai Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Menurutnya, terkait usulan debat publik tentang program pembangunan 35.000 MW, perlu didorong. Kalau memang ada yang keliru, dibuka saja ke publik, biar publik tahu persis akar permasalahannya. Debat publik itu akan memberi pencerahan-pencerahan kepada rakyat, sejauh mana kelayakan program 35.000 MW sekaligus plus dan  minusnya.

Isu listrik nasional ini adalah isu yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Publik berhak tahu sejauh mana program pembangunan listrik 35.000 MW itu bisa berhasil, memang program ini termasuk didalamnya adalah program 10.000 MW.

“ Harus jelas sumber-sumber pendanaannya bagaimana, siapa-siapa operatornya, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional, dan lain-lain. Itu semua harus dibuka kepublik. Kalau perlu dibuatkan portal khusus untuk membahas soal tersebut, sehingga publik merasa dilibatkan dan bisa melakukan pengawasan dengan maksimal,” tegas Wakil Ketua Komisi VI ini.

Ditambahkan, banyak persoalan yang harus dibuka kepada publik. Dari gagalnya program 10.000 MW tahap 1 dan 2 termasuk rencana China untuk sewa pembangkit-pembangkit PLN (Least-back) yang sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan.

Politisi Fraksi Partai gerindra menegaskan, sebelum program 35.000 MW dijalankan, baiknya publik diberi tahu tentang gagalnya program 10.000 MW oleh China. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi.

“Pemerintah jangan tunduk terus sama China. Bukannya meminta pertanggungjawaban kegagalan China, Pemerintah justru memberikan keistimewaaan ke China untuk sewa-ulang pembangkit-pembangkit milik PLN,” tandas Heri dengan menambahkan, ujungnya, PLN tidak akan pernah mandiri, bahkan fungsinya menjadi kerdil. Hanya sebatas BUMN penyedia jasa listrik, dan listrik kita akan dikendalikan asing serta  seenaknya menaikkan TDL. (spy,mp), foto : iwan armanias/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Subsidi Minyak Goreng, Legislator Pertanyakan Kinerja BPDPKS
25-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dipercayakan pemerintah dalam penyediaan...
Komisi VI Terima Aspirasi Paguyuban Robot 'Trading Member' DNA Pro
25-05-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menerima aspirasi langsung dari tim kuasa hukum Robot Trading DNA Pro terkait permasalahan investasi yang dihadapi...
Andre Rosiade: SIG Perlu Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian Terkait
24-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong PT Semen Indonesia Group (SIG) untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Investasi...
Husein Fadlulloh: Rencana IPO dan ‘Right Issue’ BUMN Farmasi Perlu Dipersiapkan dengan Matang
24-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI M. Husein Fadlullohmenyoroti rencana aksi korporatBadan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasiyang sudah direncanakan dari tahun...