Komisi VI Pertanyakan Swasta Kelola Pembangkit Listrik

31-08-2015 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI mengkritisi sekaligus mempertanyakan pengelolaan pembangkit listrik yang diserahkan ke pihak swasta oleh PLN. Di sisi lain, PLN juga sudah mendapat alokasi anggaran PMN tahun 2015 sebesar Rp5 triliun. Kini, PLN malah mengajukan PMN kembali sebesar Rp10 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyatakan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan PT.PLN, Senin (31/8). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Hafisz Tohir dan dihadiri Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah. Hadir pula Dirut PLN Sofyan Basir.

“Di sini kalau kami lihat pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk 2015-2019, banyak dikelola oleh swasta pembangkitnya. Apakah ini unsur kesengajaan. Yang Rp5 triliun saja tidak diurus. Terus ditambah lagi Rp10 triliun nanti tidak diurus lagi. Sementara kebutuhan listrik tinggi, akhirnya dikelola oleh swasta. PLN hanya untuk mendistribusikan saja. Kalau pembangkit dikuasai swasta yang mungkin saja berasal dari negara lain, mau ke mana negara kita dibawa?” kritik Heri dalam rapat tersebut.

Politisi Partai Gerindra tersebut mempertanyakan nasionalisme Dirut PLN dan Kementerian BUMN dalam mengelola energi listrik nasional. PT.PLN sendiri dalam rancangan pembangunan infrastruktur kelistrikan tahun 2015-2019, telah membagi proyek untuk PLN dan swasta. PLN mengerjakan proyek pembangkit 14.138 MW dengan transmisi 43.284 kms dan gardu induk 103.839 MVA. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp645 triliun.

Sementara untuk swasta mengerjakan proyek pembangkit 28.802 MW dengan transmisi 3.313 kms dan gardu induk 4.950 MVA. Kebutuhan anggarannya diperkirakan Rp615 triliun. Pola inilah yang banyak dikritik dan dipertanyakan Komisi VI DPR. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berharap ‘Holdingisasi’ PTPN Dapat Tingkatkan Kinerja
26-02-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi berharap dengan adanya holdingisasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di bawah PTPN III ada...
‘Holding’ Ultra Mikro Diharapkan Dorong Pengembangan UMKM
25-02-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menilai rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) ultra mikro akan mendorong pengembangan Usaha...
Komisi VI Dukung BSI Jadi 10 Besar Global Perbankan Syariah
25-02-2021 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menilai terbentuknya PT Bank Syariah IndonesiaTbk (BSI) merupakan bagian dari terobosan yang dilakukan...
Komisi VI Apresiasi Holdingisasi Rumah Sakit BUMN
24-02-2021 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mengapresiasi pembentukan holding rumah sakit yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Hal tersebut merupakan langkah strategis terutama...