Banyak Anggaran Mubazir di Pemerintah

08-09-2015 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mubazir setiap tahunnya karena tidak terserap  dengan optimal oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit melihat, penyebab rendahnya peran belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah akibat buruknya koordinasi lintas kementerian atau lembaga (K/L).

 

“Kita masih melihat masih lemahnya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, membangun jalan yang diperuntukan untuk menunjang pelabuhan, tapi pelabuhannya belum dibangun,” kata Supit ketika membuka rapat kerja dengan sejumlah menteri ekonomi Kabinet Kerja, Senin (7/09/15).

 

Tak dipungkiri, lanjut Supit, setiap tahunnya ditemukan banyak anggaran yang mubazir karena masalah komunikasi antar Kementerian dan Lembaga. Untuk itu, Supit menegaskan, Banggar akan semakin rajin memanggil para menteri ekonomi untuk hadir dalam rapat kerja pembahasan anggaran K/L.

 

Namun jika sebelumya Banggar hanya memanggil menteri dengan anggaran paling besar, Supit memastikan, ke depannya Banggar akan memanggil seluruh kuasa pengguna anggaran APBN.

 

“Tapi kemudian kita melihat ini ada yang urgen, jadi sekarang kita hadirkan semua kementerian dan lembaga terkait,” imbuh politikus F-PG ini.

 

Supit menambahkan, penyerapan anggaram yang rendah menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga separuh semester II. Untuk itu, Supit meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memberi komando kepada kementerian di bawah koordinasinya untuk lebih aktif membelanjakan anggarannya agar tercapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen hingga akhir tahun ini.

 

“Percuma pertumbuhan 5-6 persen tapi penyerapan anggaran rendah dan penyerapan tenaga kerja juga kecil. Kita harus mencapai penyerapan anggaran yang berkualitas,” harap politikus asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini kepada Menko Perekonomian.

 

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, penyerapan anggaran Kementerian atau Lembaga di bawah Kementerian Perekonomian hingga 31 Agustus hanya sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total anggaran Rp 225,34 triliun.

 

“Melihat serapan anggaran tersebut, sektor ekonomi rata-rata masih sangat rendah. Hingga akhir Agustus 2015, serapan paling tinggi mencapai 59 persen, dan yang terendah 18 persen,” jelas Menkeu.

 

Menkeu menjelaskan rincian realisasi penyerapan anggaran 12 K/L bidang ekonomi per 31 Agustus 2015, diantaranya Kementerian Perdagangan menyerap anggaran 23,5 persen dari pagu Rp 3,5 triliun. Semnetara, Kementerian Perindustrian baru 25 persen dari pagu Rp 4,5 triliun. Dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan anggaran 28,3 persen dari pagu Rp 118,5 triliun.

 

Berikutnya, Kemenko Perekonomian sebesar 28,7 persen dari pagu Rp 326 miliar. Dilanjutkan Kementerian BUMN menyerap anggaran 29,3 persen dari pagu Rp 148 miliar. Berikutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebesar 32,2 persen dari pagu Rp 5,6 triliun, dan Kementerian Kehutanan sebanyak 36 persen dari pagu Rp 6 triliun.

 

Kemudian, Kementerian Pertanian sebanyak 37,9 persen dari pagu Rp 32,7 triliun. Kementerian UKM dan Koperasi baru 39,4 persen dari pagu Rp 1,48 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 46,9 persen dari pagu Rp 635 miliar. Kementerian PPN/Bappenas 47,5 persen dari pagu Rp 1,08 triliun. Dan Kementerian Keuangan: 59,6 persen dari pagu Rp 25,68 triliun. (sf)/foto:naefurodji/parle/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pertumbuhan Kuartal II 2020 Modal Penting Hadapi Tekanan Eksternal
07-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomikuartal II 2022 di level 5,44 persen (year on...
Banggar Ingatkan Pemerintah Waspadai Kesiapan Fiskal 2023
03-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai kesiapan fiskal tahun 2023 mendatang. Apalagi, tahun depan...
Pemerintah Diminta Hormati Fungsi ‘Budgeting’ DPR dalam Pengalokasian Anggaran Pembengkakan Biaya KCJB
02-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto meminta pemerintah untuk menghormati fungsi budgeting DPR, khususnya dalam pengalokasian anggaran. Hal itu...
Turunnya Produksi Migas Semester I 2022 Harus Jadi Prioritas Perhatian Pemerintah
02-07-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menekankan turunnya produksi minyak dan gas (migas) pada Semester I 2022 harus menjadi prioritas perhatian...