BAIK BURUK WAJAH POLRI TANGGUNG JAWAB KOMISI III

08-01-2010 / KOMISI III

 

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan, bahwa baik buruknya wajah Kepolisian Indonesia  merupakan tanggung jawab komisi III. Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi tentang Catatan Awal Tahun untuk Polri, di Pres Room DPR, Kamis (7/1)

Jika Polri masih sebagai  isntitusi penegak hukum menurut Nasir, maka penegakan hukum di Indonesia dalam kondisi bahaya.

“Karena Polri masih lebih menjadi alat kekuasaan, akibatnya supremasi hukum tidak dapat ditegakkan” tegasnya.

Harapannya di tahun 2010 sampai kedepan polisi mempunyai “muka”, sehingga tidak menjadi alat kekuasaan dan  responsif  dengan persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat.

Pada tahun ini, perbaikan di institusi Polri yang harus menjadi perhatian adalah di sektor struktural, instrumental, dan kultural.

Sementara anggota Komisi III lainnya, Aziz Syamsuddin, berharap kita tidak memangdang  Polri dari sisi buruknya saja. Menurutnya, sepanjang 2009, Polri juga telah menorehkan sejumlah prestasi dalam hal pemberantasan teroris.

"Kita bisa mengacungkan jempol bahwa dalam hal pemberantasan terorisme polri mempunyai prestasi yang cukup gemilang”, ungkapnya.

Bahkan menurut Aziz Polisi dari Australia belajar pada kita. “Kita harus bisa memberikan apresiasi, karena negara orang bisa mengapresiasi pada polisi kita mengapa kita tidak”. Katanya.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, dalam catatan lembaganya, tahun 2009 merupakan tahun terburuk bagi Polri. Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD) dinilainya sebagai Kapolri terburuk sepanjang sejarah Polri.

"Belum ada era di mana polisi dicaci maki dan dicerca masyarakat. Saya katakan, BHD Kapolri terburuk sepanjang sejarah," kata Neta. 

 Sejumlah poin yang harus menjadi resolusi Polri pada tahun 2010 menurutnya antara lain  sistem perekrutan sekolah kepolisian. Waktu pendidikan yang terlalu singkat dikhawatirkan tidak menghasilkan kualitas polisi yang mumpuni.

"Di Sekolah Polisi Negara, pendidikan hanya empat bulan. Apa jadinya polisi kalau hanya dididik sesingkat itu?" tanyanya.

Untuk itu, lanjutnya, sistem pendidikan polisi juga harus dibenahi. "Waktu pendidikan yang diperpendek, katanya untuk mengejar target personel. Tapi kalau hasilnya jelek bagaimana?" kata Neta. (sc)




  • SHARES
BERITA TERKAIT
Taufik Basari Sayangkan Tindakan Oknum Polisi yang Intimidasi Warganet
19-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyayangkan sikap beberapa oknum polisi yang memberikan ancaman dan intimidasi kepada netizen (warganet)....
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...
Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi...
Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati dua persoalan yang menonjol dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yakni minimnya...