INVESTASI 13 MILIAR PENGELOLAN JERUK TIDAK BERFUNGSI

08-01-2010 / KOMISI IV

Akibat tidak efektifnya koordinasi antara pusat dan daerah telah mengakibatkan pembangunan pengelolaan buah jeruk tidak berjalan dan mengakibatkan infestasi sebesar 13 miliar sia-sia dan sampai sekarang tidak berfungsi.  

Demikian dikemukakan anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo dalam RDP Komisi IV DPR dengan Sekjen Pertanian dan Perkebunan yang dipimpin oleh  Ketua Komisi IV DPRRI Achmad Muqowam di Gedung DPR Senayan Jaklarta, Rabu (6/1).  

 

Siswono menambahkan bahwa pabrik pengelolaan buah jeruk yang telah mendapatkan investasi dari APBN sebesar 7 miliar dan APBD 6 miliar rupiah seharusnya sudah berfungsi. Untuk itu diharapkan Dirjen P2HP Kementerian Pertanian segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

 

Pada rapat  tindak lanjut hasil kunjungan kerja komisi IV yang lalu, Siswono juga mengemukakan bahwa saat kunjungan kerja ke Kalimatan Barat menemukan wabah penyakit tanaman jeruknya sekitar 10% per tahun. “ Ini kasus serius yang dapat mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat yang berdampak terjadinya kemiskinan masal,” ujur  Siswono.

Disisi lain beliau memberi aspresiasi kepada Citrus Center yang telah berhasil menemukan cara pencegahannya dengan tiga cara yakni Farmer Awareness, Eradication, dan Vector control.

 

 Komisi IV DPR juga menganjurkan agar Pemerintah Pusat melalui APBN dan Daerah baik Propinsi dan Kabupaten melalui APBD harus memprogramkan penanggulangannya secara serempak di seluruh tanaman jeruk. Penanggulangan yang setengah-setengah dan ataupun bertahap kurang bermanfaat, sehingga dapat menimbulkan resistensi serta menghabiskan biaya yang banyak seperti yang terjadi pada penggerak buah kakao (PBK).

 

Citrus Center

Sementara menanggapi hal tersebut, Sekjen Pertanian Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim mengatakan bahwa  dalam rangka pengembangan jeruk di Kabupaten Sambas, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat telah membangun pusat pengembangan jeruk atau Citrus Center  yang pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD. Pekerjaan Civil work pendanaannya dari Pemerintah Daerah sedangkan pengadaan peralatan pasca panen dan pengolahan berasal dari APBN.  Khusus pada tahun 2007 melalui APBN-P yang dialokasikan melalui tugas pembatuan pada DIPA Dinas Pertanian Propinsi Kalbar sebesar Rp.6.4 miliar untuk pengadaan peralatan yang terdiri dari alat pengolahan jus, alat pembuat botol, packaging, labeling, bartcode, dan pengembangan system informasi harga.

 

Ibrahim menambahkan bahwa pengelolaan managemen dari Citrus Center ini masih ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Untuk jangka panjang, sesuai master plan, Citrus Centre ini tidak dirancang sebagai unit pengolahan jeruk saja, namun juga sebagai tempat pelatihan, klinik, tempat magang, penelitian dan kebun koleksi.

 

Namun diakuinya citrus centre ini belum beroperasi secara optimal karena kurangnya  sumberdaya listrik serta air birseh untuk itu saat ini Pemda Kalbar telah mengusahakan penambahan daya sebesar 125 KVA dan tahun 2009 lalu,  pemerintah daerah sedang mengupayakan pengolahan dan penampungan air bersih yang bersumber dari APBD. Uji coba saat ini sedang dilakukan dan diharapkan pada awal Pebruari 2010 akan dioperasikan peresmiannya. (Spr)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Johan Rosihan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo
02-08-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK)...
Harga BBM Meroket, Legislator Minta Pemerintah Selamatkan Nelayan Kecil
02-08-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti tingginya harga BBM, terutama solar yang mencapai 23 ribu rupiah per...
Legislator Komisi IV Harap Ada Solusi Tepat Atasi Hama Belalang di Sumba
18-07-2022 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung lokasi wabah hama belalang kembara pada tanaman jagung di...
Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Hati-Hati Hadapi Potensi Ancaman PMK di Sulawesi Tengah
18-07-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengupayakan wilayah Sulawesi...