APBN 2016 Belum Berpihak Pada Ekonomi Rakyat

29-10-2015 / KOMISI VI

RAPBN 2016 masih menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai tulang punggung. Hal itu bisa dibaca dari jumlah penerimaan pajak yang mencapai Rp1.505 triliun dari total pendapatan sebesar Rp1.823 triliun. Artinya, lebih dari 80 persen pendapatan negara di APBN 2016 berasal dari pajak. Angka itu naik 1,1 persen jika dibandingkan dengan APBN-P 2015.  

 
Namun sangat disayangkan, penerimaan pajak itu akan digunakan membiayai belanja yang mayoritas untuk pelayanan umum pemerintah pusat, seperti pembayaran bunga utang, dukungan manajemen teknis kementerian/lembaga, dll.

 
 
"Lalu, apa signifikansi peningkatan penerimaan pajak kalau mayoritasnya hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan teknis, serta pembayaran bunga utang?" kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (29/10/15). 


 
Ia menambahkan bisa dikatakan peningkatan pajak tidak punya arti sama sekali pada pembangunan ekonomi rakyat secara langsung. Uang itu hanya terkuras pada pengeluaran rutin dan bersifat administratif, dan hanya tersisa sedikit untuk pembangunan langsung. 


 
Sebagus apapun argumentasi pemerintah Jokowi-Kalla, peningkatan pajak akan sulit bermanfaat jika dimasukkan dalam APBN yang bocor untuk hal-hal yang mubazir. Tambahan triliunan rupiah untuk APBN 2016 akan terkuras untuk membayar utang yang tidak kurang dari Rp300 triliun (cicilan pokok + bunga).    


 
"Pada akhirnya APBN 2016 hanya akan memasung ekonomi rakyat. Rakyat kehilangan haknya atas anggaran publik sehingga akses terhadap program-program produktif seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur sosial lainnya," tutur wakil rakyat dari dapil Jabar IV ini.


 
Pemerintah Jokowi-Kalla menurutnya juga belum menunjukkan keberpihakan kepada penumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) secara optimal. Ini terlihat dari komposisi anggaran di kementerian/lembaga terkait yang masih saja didominasi oleh pengeluaran manajemen rutin dibanding program-program produktif.  

 
 
Sehingga cukup beralasan bila dikatakan pemerintah makin melenceng jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat sebagaimana janji-janjinya tempo hari. Hingga hari ini, rakyat belum merasakan dampak program ekonomi secara langsung. Malahan, selama setahun terakhir, terjadi justru sebaliknya. 

 

"Tingkat PHK makin tinggi. Pada bulan September 2015 saja, berdasarkan data Apindo, jumlah PHK mencapai 27.000 orang karena perusahaannya gulung tikar. Berikutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus meningkat sebesar 30 ribu orang," demikian Heri. (iky)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Subsidi Minyak Goreng, Legislator Pertanyakan Kinerja BPDPKS
25-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dipercayakan pemerintah dalam penyediaan...
Komisi VI Terima Aspirasi Paguyuban Robot 'Trading Member' DNA Pro
25-05-2022 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menerima aspirasi langsung dari tim kuasa hukum Robot Trading DNA Pro terkait permasalahan investasi yang dihadapi...
Andre Rosiade: SIG Perlu Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian Terkait
24-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong PT Semen Indonesia Group (SIG) untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Investasi...
Husein Fadlulloh: Rencana IPO dan ‘Right Issue’ BUMN Farmasi Perlu Dipersiapkan dengan Matang
24-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI M. Husein Fadlullohmenyoroti rencana aksi korporatBadan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasiyang sudah direncanakan dari tahun...