DPR Usulkan Menteri LH Berikan Insentif Pajak Bagi Perusahaan Limbah

19-01-2010 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani Hilman mengusulkan Menteri Negara Lingkungan Hidup memberikan insentif berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang peduli terhadap pengelolaan limbah.

“Saya usul kepada Menteri LH agar memberikan insentif bagi perusahaan yang mengelola limbahnya. Tapi sebaliknya bagi perusahaan yang mengabaikan limbahnya sehingga menyebabkan dampak lingkungan maka dikenakan denda, seperti diharuskan mambayar pajak dua kali lipat,” kata Dewi disela-sela Raker Komisi VII dengan Menteri LH di Gedung Nusantara I, Senin (18/01)

Lebih lanjut dikatakannya, insentif juga perlu diberikan bagi perusahaan yang memanfaatkan sampah, seperti perusahaan yang memanfaatkan oli bekas, dengan cara pemurnian kembali dan mengambil intisarinya.

Ia menilai upaya pemanfaatan oli bekas ini harus diapresiasi karena selain menampung sampah, juga mendatangkan nilai ekonomis. “Tanpa mereka oli-oli bekas itu hanya sampah, lalu mau dibuang kemana,” tandasnya

Politisi dari PDI Perjuangan ini menegaskan Menteri Lingkungan Hidup seharusnya sudah mempunyai sistem, mekanisme dan tata cara pengelolaan sampah yang baik. Dewi menyadari Indonesia belum mempunyai mesin canggih yang dapat mengelola sampah, namun menurutnya itu bukan kendala.

“Menteri tinggal ajukan proposal usulam program dan kegiatan. Tapi harus riil  berupa kegiatan,” tegasnya

“Kalau Aku jadi Menterinya, Aku akan bikin Peraturan Menteri yang mengharuskan seluruh Pemda mengelola sampah masing-masing. Lalu berikan insentif dan denda,” tukasnya

Ia berpendapat bila pemerintah mampu memberikan insentif berupa pengurangan pajak, para investor pasti akan berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia. Dewi mengingatkan Undang-Undang  tentang Pengelolaan Sampah sudah ada, tapi soal mekanismenya belum ada, dan itu sarusnya  bisa diajukan oleh Menteri

Ia meyakini jika semua Pemda di Indonesia mempunyai perusahaan pengelola sampah, Indonesia pasti akan bersih. Menurut Dewi, penghargaan berupa Adipura sudah tidak layak diberikan.

“Dari hal kecil seperti sampah, dampaknya luar biasa, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pastinya juga pengaruh kedunia pendidikan dan lebih luas kualitas SDM Indonesia. Program adipura bisa dibumi hanguskan,” terangnya.

Sementara itu, dalam Raker yang dipimpin Ketua Komisi VII itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta mengatakan membaiknya kualitas udara, pengelolaan sampah serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan sasaran strategis yang akan dicapai tahun 2010-2014

Sasaran lainnya kata Menteri, dapat mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir, laut serta air tanah, terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. (sw)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...