HUTAN LINDUNG BANYAK YANG BERALIH FUNGSI

18-01-2010 / KOMISI IV

 

Sejumlah anggota Komisi IV DPR menilai Hutan lindung di Pulau Jawa kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan banyak yang sudah beralih fungsi

“Sekarang ini banyak sekali hutan lindung yang beralih fungsi,”kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo, yang sekaligus memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perhutani Upi Rosalina dan PT Inhutani I sampai V, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (18/1) siang.

Firman mengatakan, nafas dan kelangsungan hidup serta kelestarian alam adalah tugas para memegang HPH, yang mestinya turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan pemerintah dibidang kehutanan  serta kelestarian alam secara  berkelanjutan.

Sementara Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudohusodo (F-PG) menambahkan, dirinya merasa prihatin sekali dengan situasi dan kondisi hutan Lereng Gunung Muaran di Jawa, karena setiap hari baik siang dan malam kayu-kayu bakar mengalir keluar, bahkan penjaga hutan pun mentelolir jika pohon yang sudah rebah dipersilahkan untuk diambil keluar dari hutan. “Ini harus mendapat perhatian secara khusus demi menjaga kelestarian hutan di Pulau Jawa,”katanya.

Siswono juga mengatakan  bahwa tugas para pemegang HPH ini mempunyai 2 (dua) tugas pokok penting, yang pertama adalah menambah keuntungan keuangan bagi Negara, dan yang kedua adalah tidak kalah pentingnya untuk melestarikan hutan dan mensejahteraan khususnya bagi masyarakat setempat.

“Oleh karena itu peranan yang kedua ini adalah sulit diukur secara materi, atau uang, tapi dapat diukur dalam bentuk kualitas dan luas hutan yang terbentuk,”tambahnya

     Sementara itu Dirut Perhutani Upi Rosalina mengatakan, pengaruh atau dampak iklim di pulau Jawa  tingkat erosinya sangat tinggi dan  luar biasa besarnya. “masalah ekonomi merupakan suatu kesenjangan antara suplai dan diman kayu yang ada di Pulau Jawa tidak stabil, sementara kebutuhan kayu di Pulau Jawa sangat tinggi yaitu 6 sampai 8 meter juta kubik pertahun, sementara dari hasil hutan rakyat mencapai 5 juta meter kubik pertahun,”paparnya.

Upi Rosalina menambahkan, tingginya persoalan sosial kemiskinan membuat kesulitan dalam menjaga kelestarian hutan lindung. “Tugas Perhutani sangat berkaitan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat kurang lebih ada 5.403  desa yang berdekatan dengan hutan, dengan penduduk kurang lebih 2,7 juta KK atau kurang lebih 13,5 juta orang, dan umumnya mayoritas penduduk disekitar hutan ini adalah rakyat yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan, ini menjadi suatu hal yang antara dilema kelestarian hutan dengan kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Oleh karena itu, terangnya, seharusnya pengelolaan hutan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Spy). 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Johan Rosihan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga Tiket Masuk Pulau Komodo
02-08-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK)...
Harga BBM Meroket, Legislator Minta Pemerintah Selamatkan Nelayan Kecil
02-08-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti tingginya harga BBM, terutama solar yang mencapai 23 ribu rupiah per...
Legislator Komisi IV Harap Ada Solusi Tepat Atasi Hama Belalang di Sumba
18-07-2022 / KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung lokasi wabah hama belalang kembara pada tanaman jagung di...
Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Hati-Hati Hadapi Potensi Ancaman PMK di Sulawesi Tengah
18-07-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengupayakan wilayah Sulawesi...