Komisi VII Serap Masukan RUU Migas Dengan Pemda Sumsel

03-12-2015 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan gudangnya energy. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan menyerap aspirasi, Komisi VII menganggap perlu mendapatkan masukan serta informasi tentang kegiatan usaha migas, berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Migas, yang sekarang ini pada tahap penyempurnaan naskah akademik. 


 

“Komisi VII DPR RI saat ini sedang merumuskan naskah akademik RUU tentang Migas yang disusun dalam rangka perbaikan sektor migas agar dapat memberikan kontribusi kepada negara dan kesejahteraan masyarakat,”kata Syaikhul Islam, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerinrah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan, jajaran PT.Pertamina, PGN, dan SKK Migas, Kamis (5/12/2015), di Kantor Gubernur Sumatera Selatan. 


 

Perubahan UU ini merupakan inisiatif DPR RI yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas, pada tahun 2004 dan tahun 2012. 
Syaikhul Islam menjelaskan, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan terdapat pasal-pasal dalam UU tentang Migas yang bertentangan dengan UUD RI tahun 1945. 


 

Selain itu, menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, hasil evaluasi dari pendapat berbagai kalangan, sektor migas belum dikelola dengan maksimal, dan produksinya tidak meningkat dari waktu ke waktu semakin menurun, serta tidak mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

 

Untuk itu, perubahan UU tentang Migas mempunyai arti yang sangat penting sehingga dalam rangka proses penyusunannya, Komisi VII ingin mendapatkan dan pandangan dari berbagai pihak. 
Selain itu, Komisi VII ingin membuka seluas-luasnya partisipasi publik untuk menyampaikan aspirasi demi terwujudnya RUU Migas dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 


 

“Dalam pertemuan ini, Komisi VII ingin mendapatkan informasi, diantaranya tentang tata kelola dan kelembagaan kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir. Kemudian tentang peranan Pemda dan BUMD serta masyarakat dalam kegiatan migas, serta hal hal lain yang dapat menjadi bagian dalam penyempurnaan naskah akademik RUU Migas,”tegasnya. 


 

Dengan harapan kunjungan dan diskusi ini dapat memberikan masukan RUU Migas dapat menjadi lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. (as) Foto: Agung/parle/od


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Apresiasi Realisasi Anggaran Kementerian ESDM
03-02-2023 / KOMISI VII
Anggota DPR RI Komisi VII Yulian Gunhar mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mencapai target....
Legislator Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT Dalam Permen ESDM
02-02-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mempertanyakan tata cara penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ada dalam Peraturan...
Komisi VII Dukung Usulan Alokasi Pasokan Gas PT PGN USD 4,72 MMBTU
02-02-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendukung usulan Direktur Utama PT Pertaminas Gas Negara (PGN) Tbk agar pemerintah menetapkan alokasi pasokan gas...
Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Alokasikan APBN Untuk Pembangunan Pipa Transmisi Batang–Cirebon
02-02-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk menyelesaikan pembangunan pipa transmisi Batang–Cirebon. Sehingga, nanti surplus gas...