Muncul Ide Pemisahan Jenis Pidana dan Cara Pelaksanaan Pidana dalam RUU KUHP

19-01-2016 / KOMISI III

Dalam rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah, Senin (18/1) muncul ide untuk memisahkan jenis pidana dan cara pelaksanaan pidana. Hal itu menurut anggota Komisi III Daeng Muhammad semata untuk memberikan penjelasan yang lebih detil atas pidana yang akan dijatuhkan hakim.

“Ada keinginan dari Komisi III untuk memberi penjelasan yang lebih detil akan rumusan yang jelas tentang cara pelaksanaan hukuman pidana,”jelas Daeng.

Ditambahkan politisi dari fraksi PAN ini, awalnya ide ini muncul terkait adanya hukuman mati. Disini sejatinya harus pula dijelaskan cara pelaksanaan hukuman mati, seperti disuntik, ditembak atau dipenggal. Begitupun dengan hukuman pidana lainnya selain hukuman penjara. Sebut saja hukuman pekerja sosial. Dalam  rumusan KUHP harus dijelaskan juga cara pelaksanaan dari hukuman pekerja sosial yang dimaksud.

“Dengan rumusan yang lebih detail, jelas dan gamblang akan mudah dipahami oleh hakim dan jaksa, serta akan menghindari adanya multi tafsir dari hukuman yang akan dijatuhkan tersebut,”papar Daeng.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana, Muladi yang mewakili pihak pemerintah mengatakan bahwa dalam RUU KUHP harus dibedakan antara jenis pidana dan cara pelaksanaan pidana. Jenis pidana itu diantaranya pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus. Selain itu menurut mantan Menteri Kehakiman ini dalam rumusan tersebut juga harus dijelaskan cara melaksanakan pidana yang dimaksud.

“Ada jenis pidana yang bersifat pasti disebut definite sentence, dimana jika hakim memutuskan lima tahun, maka hukuman harus benar-benar dilaksanakan selama lima tahun. Namun dengan pengaruh aliran modern muncul indefinite sentence dimana pelaksanaan hukumannya bisa berubah, karena ada remisi, dua per tiga hukuman bebas bersyarat. Cara pelaksanaan pidana dalam indefinite sentence diserahkan kepada pelaksana yakni jaksa, dan lembaga permasyarakatan. Seharusnya disini, saat hakim memvonis jenis pidana yang dijatuhkan, sekaligus menetapkan cara pelaksanaan pidananya,”jelas Muladi.(Ayu), foto : andri/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Supriansa Konsisten Kawal Isu Diskriminasi Penanganan Terorisme di Indonesia
06-12-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa dengan tegas menyampaikan konsistensinya mengawal isu diskriminasi dalam penanganan terorisme yang terjadi pada umat...
Santoso Ajak Parpol Buka Kesempatan Calon Pemimpin yang Beragam
06-12-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengajak pimpinan partai politik (parpol) dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam...
Komisi III dan Pemerintah Sepakati RUU Kejaksaan Dibawa ke Rapat Paripurna
06-12-2021 / KOMISI III
Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang...
Penegakan Hukum di Indonesia Tidak Boleh Tebang Pilih
06-12-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RIJohan Budi S. Pribowo menegaskan penegakan hukum di Indonesia tidak boleh tebang pilih. Persamaan dihadapan hukum...