Rencana Revitalisasi Teluk Benoa Bali Disetujui Dewan

27-01-2016 / KOMISI VII

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rabu (27/1/2016) menyetujui rencana revitalisasi Teluk Benoa di Bali, namun Komisi VII minta sumber material revitalisasi untuk teluk tersebut tidak diambil seluruhnya dari Pulau Lombok. Revitalisasi Teluk Benoa membutuhkan 30 juta metric ton pasir.

Anggota Komisi VII DPR dari Daerah Pemilihan NTB Kurtubi menyatakan dapat menyetujui rencana revitalisasi Teluk Benoa tersebut. Namun dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan  aspirasi dari masyarakat Lombok Barat dan Lombok Timur yang pasir pantainya akan ditambang dan dikirim untuk revitalisasi tersebut.

Ia mengatakan masyarakat Lombok Barat dan Lombok Timur menolak pasir pantainya ditambang, karena selain akan merusak lingkungan pantai, juga akan merusak keindahan alam untuk pariwisata.  Pantai Lombok merupakan salah satu tujuan pariwisata.  “Jika  pantainya bolong-bolong dan rusak ini tidak bagus untuk tujuan wisata, demikian juga untuk nelayan, jangka panjang dan menengahnya pasti ada terhadap mereka,” papar Kurtubi di Gedung DPR RI, Jakarta. 

“Sebagai anggota DPR kami mendukung program tersebut. tetapi sebagai anggota DPR Dapil NTB, saya minta pasir untuk revitalisasi Teluk Benoaa  tidak diambil seluruhnya dari Lombok,”  kata politikus dari Partai Nasdem ini.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Siti Nurbaya menyatakan mengenai revitalisasi Teluk Benoa  telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan dan izin dari pihak terkait di antaranya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Perpres mengenai tata ruang dan lain-lain. (sc), foto : rni/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Tingkatkan ‘Final Product’ hingga ke Peralatan Rumah Tangga
28-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VI DPR Andi Ridwan Wittiri mengapresiasi keberadaan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai industri feronikel pertama di Sulawesi Selatan,...
Komisi VII Setujui Anggaran 2023 untuk Tiga Mitranya
23-09-2022 / KOMISI VII
Tiga mitra Komisi VII DPR RI akhirnya disetujui anggarannya untuk tahun 2023. Ketiganya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),...
Raker Komisi VII Setujui Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2023 Rp5,5 Triliun
22-09-2022 / KOMISI VII
Rapat kerja Komisi VII DPR RI akhirnya menyetujui anggaran Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp5,5 triliun....
Mulan Jameela: Program Kompor Listrik Harus Dikaji Ulang
21-09-2022 / KOMISI VII
Program yang sedang dicanangkan pemerintah berupa konversi kompor gas ke kompor listrik harus dikaji ulang. Program ini dinilai bukan menyelesaikan...