Meski Inflasi Rendah, Pergerakannya Bisa Meroket

02-02-2016 / KOMISI XI

Naik turun tingkat inflasi dari pemerintahan Soekarno hingga sekarang yang makin lama makin tidak menentu. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada Parlementaria, Senin (1/2) siang.

Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto dan diturunkan oleh Mahasiswa pada tahun 1998, tingkat inlfasi mencapai 77,63% dan dolar Amerika tembus diangka Rp.18.000,-

Kemudian, kata Heri, di masa pemerintahan SBY sebagai presiden yang ke-6 pada tahun 2014 inflasi di posisi angka 8,25%. Namun pada tahun 2015 lalu, apa betul inflasi 7,25%.

“ Pada era SBY subsidi berjalan saja inflasi 8,25%, kok subsidi dicabut inflasi malah turun = 7,25%. Jelas ini merupakan pembohongan BPS,” tegas Heri Gunawan.

Terkait inflasi per Januari 2016 sebesar 0,51 persen yang dirilis BPS baru-baru ini, politisi Gerindra ini berpendapat, inflasi sebesar 0,51 persen itu harus diwaspadai. Meski tergolong rendah, tetapi pergerakannya bisa meroket jika tidak dikelola dengan baik.

Dia mengemukakan, penyumbang terbesar inflasi tahun ini adalah bahan makanan sebesar 2,2 persen. Di sini kewaspadaan itu diperlukan. Apalagi, beberapa kelompok bahan makanan seperti beras dan daging menunjukan trend yang terus naik.

“ Pengelolaan inflasi yang baik adalah hal yang sangat penting dan sentral dalam pencapaian kesejahteraan suatu negara, karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh kuat pada daya beli masyarakat. Artinya, kesejahteraan mereka juga terancam, “ ia menambahkan. (spy,mp),foto naefurodji/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
16-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal...
Puteri Komarudin Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal Secara ‘Door-to-Door’
13-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada...
Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan
07-10-2021 / KOMISI XI
Skema reformasi perpajakan harus segera dirancang sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan. Tidak hanya itu, reformasi juga untuk meningkatkan rasio perpajakan...
Dito Ganinduto: UU HPP Pondasi Perpajakan yang Sehat
07-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan...