Pansus Angket Century Temukan 10 Pelanggaran

26-01-2010 / PANITIA KHUSUS

Anggota DPR Akbar Faisal (Fraksi Hanura) mengatakan, Pansus Angket Century menemukan 10 pelanggaran terkait Kasus Bank Century. "Pelanggaran tersebut diantaranya yaitu dari sisi pengawasan, merger, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan pelanggaran serius rasio kecukupan modal (CAR) -8 persen menjadi positif,administrasi, UU Perbankan, Pidana, korupsi dan tata negara,"terang Akbar pada parlementaria, di sela-sela Rapat Paripurna, Selasa, (26/1).

Menurut Akbar, pembahasan Pansus Angket berdasarkan audit BPK dan sekarang ini sudah masuk fase III terkait Bail Out. "Terdapat empat fase diantaranya fase pertama soal merger, kedua FPJP, dan ketiga bail out sementara yang keempat soal aliran dana,"tandasnya.

Akbar menambahkan, data yang ada sudah cukup buktinya dan menunjukkan Mantan Gubernur BI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani melanggar UU.

Sementara Fahri Hamzah dari PKS mengatakan, Partainya tidak menutupi bukti apapun apabila terjadi kesalahan kejahatan perbankan, maupun penggelontoran FPJP-nya.

Menurut Fahri, PKS melihat adanya indikasi pelanggaran hukum terkait kasus Bank Century. "FPJP itu tanggung jawab BI dan terlalu banyak terjadinya mal administratif, dan banyak sekali orang yang bisa dikenakan delik berlapis-lapis,"katanya.

Dia menambahkan, PKS meminta pengusutan hukum yang setuntas-tuntasnya terkait Bank Century ini. "sekarang ini harus di buka selebar-lebarnya apakah betul pimpinan tertinggi tidk mau bertanggung jawab apalagi adanya penulisan tanda tangannya,"katanya.

Menurutnya, sikap PKS tidak terkait dengan koalisi di pemerintahan. koalisi terbangun awalnya karena adanya komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. "Koalisi bisa menang karena adanya komitmen bersama pemberantasan korupsi,"terangnya.  (si) foto:doeh/parle/DS


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus RUU Landas Kontinen Serahkan DIM kepada Pemerintah
12-04-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panita Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen DPR RI Maman Abdurrahman menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU...
Achmad Baidowi: Tidak Ada Hal Luar Biasa Warga Gugat UU IKN ke MK
26-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota DPR RI Achmad Baidowi menilai tidak ada hal luar biasa ketika ada warga yang mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota...
RUU IKN Disetujui, Suryadi Jaya Purnama Persilakan Masyarakat Ambil Langkah ‘Judicial Review’
22-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama mempersilakan masyarakat untuk melakukan langkah konstitusi...
UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru
18-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU IKN yang...