Tim Ahli Temukan Empat Lembaga Bertanggung Jawab Skandal Bank Century

26-01-2010 / PANITIA KHUSUS

  Tim Ahli Hukum Pansus Angket Bank Century menilai terdapat empat lembaga yang bertanggung jawab terkait kasus Bank Century. "Terdapat empat lembaga pemerintah dan lainnya yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, diantaranya BI yang memiliki wewenang akuisisi, merger, pengawasan, dan penetapan Bank dalam pengawasan khusus, FPJP, dan penetapan Bank gagal berdampak sistemik,"terang Peneliti P3DI DR Ignatius biasa dipanggil Sensi, saat menyampaikan pandangan hukumnya dihadapan para anggota dewan, di Gedung Nusantara, hari Selasa, (26/1)

Khusus penanganan Bank Gagal, terang Sensi, KSSK memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan Bank gagal. "Tim juga menemukan adanya komite koordinasi atau KK yang bertanggung jawab terkait penyerahan bank gagal tersebut,"terangnya.

Dia menambahkan, lembaga berikutnya adalah LPS yang bekerja berdasarkan UU Tentang LPS. LPS memiliki kewenangan yang sangat penting dalam menentukan cara penanganan terhadap Bank Century. "Didalam hukum menggunakan cara berpikir deduktif, peraturan dan kasus yang khusus terkait bank tersebut, dan persoalannya kemudian terjadi penyimpangannya,"katanya.

Dia mengatakan, tim telah membuat matrik yang terdiri empat kolom  pertama kebijakan yang diambil, yang kedua dasar hukum, sementara yang ketiga dalam konkret penanganan bank century, keempat permasalah hukum yang muncul.

Pada kesempatan tersebut, Andi Rahmat dari PKS menilai pansus harus segera menentukan konstruksi hukum dalam melihat keseluruhan kasus ini."Report tersebut harus dipilah-pilah dalam konstruksi hukum paling tidak memiliki pola struktur dari sisi mana saja kita berbeda,"terangnya.
 

Andi mengharapkan rapat bisa merekomendasikan suatu hal dimana pekan depan Fraksi bisa mengajukan rekomendasinya. "Konstruksi hukum sangat penting karena banyak talenta besar di dalam pansus angket, adanya DR Benny K. Harman, Gayuss Lumbuun,'katanya.

Sementara Akbar Faisal (F-Hanura) mengharpakan adanya keputusan sela dari Pansus Angket Century. "Memperhatikan data dan kesaksian yang ada sangat penting sekali karena perdebatan bisa terjadi dalam hal redaksional,"terangnya. (si)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus RUU Landas Kontinen Serahkan DIM kepada Pemerintah
12-04-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panita Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen DPR RI Maman Abdurrahman menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU...
Achmad Baidowi: Tidak Ada Hal Luar Biasa Warga Gugat UU IKN ke MK
26-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota DPR RI Achmad Baidowi menilai tidak ada hal luar biasa ketika ada warga yang mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota...
RUU IKN Disetujui, Suryadi Jaya Purnama Persilakan Masyarakat Ambil Langkah ‘Judicial Review’
22-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama mempersilakan masyarakat untuk melakukan langkah konstitusi...
UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru
18-01-2022 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa RUU IKN yang...