KOMISI V GELAR RAPAT GABUNGAN TERKAIT KEBIJAKAN MEKANISME ANGGARAN

27-01-2010 / KOMISI V

     Komisi V DPR RI menggelar rapat gabungan dengan seluruh mitra kerja Komisi V untuk mengetahui lebih jauh kebijakan mekanisme anggaran supaya lebih efektif dan efisien di tahun 2010.

            Rapat yang digelar Rabu (27/1) dihadiri Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Pembangunan Daerah tertinggal, Menteri Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bappenas dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Taufik Kurniawan, di gedung DPR.

            Menurut Taufik, rapat gabungan ini bertujuan untuk melihat konsisten tidaknya National Summit yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap keterkaitan program yang ada dimasing-masing departemen khususnya bidang infrastruktur.

            Namun tentunya, kata Taufik, kita terlebih dulu harus melihat mekanisme anggarannya seperti apa sebelum mengarah pada dukungan pemerintah terhadap program-program yang menyentuh peningkatan ekonomi rakyat.

            National Summit yang disampaikan Presiden tahun lalu menghasilkan 30 rekomendasi dimana salah satu rekomendasi yang terpenting adalah masalah infrastruktur.

Perihal rapat gabungan ini Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi (F-PD) mengatakan, rapat ini untuk menyamakan persepsi terhadap program-program dengan berbagai sumber dana yang berbeda. Hal ini bertujuan agar masing-masing program kait mengkait sehingga dampaknya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat.

Komisi V, kata Mulyadi, selalu mendorong percepatan infrastruktur sesuai dengan hasil rekomendasi National Summit. Untuk itu, rapat koordinasi ini sangat penting agar semua stakeholder dapat berperan.  

Diakui Mulyadi, salah satu kekurangan kita adalah dalam hal koordinasi.  Karena itu, salah satu fungsi dari rapat gabungan ini adalah untuk mengoptimalisasikan fungsi dari masing-masing kementerian agar program mereka tidak tumpang tindih, saling berkaitan, sehingga menghasilkan asas manfaat yang optimal. Selain itu, dengan kehadiran Bappenas dan Dirjen Anggaran, kita dapat melakukan sinkronisasi masalah anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menjelaskan, tahun 2010 ini kementeriannya mendapat alokasi dana APBN untuk pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp 34,796 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni Rp 27,251 triliun dan PHLN sebesar Rp 7,544 triliun yang dilaksanakan melalui kegiatan swakelola dan kontraktual.

Adapun kegiatan swakelola sebanyak 6.877 kegiatan dan kontraktual sebanyak 32.085 paket kegiatan, Paket-paket pekerjaan yang akan dilaksanakan sebanyak 38.962 kegiatan tersebut tersebar di 1.059 satuan kerja.(satker).

Namun dengan terbatasnya alokasi anggaran maka beberapa kegiatan rounding up dan pengembangan infrastruktur baru sangat terbatas.

Sementara Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan, pada tahun 2010 kementeriannya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 4.003.564.419.000. Pagu ini dirasa masih terlalu kecil untuk menjalankan program-program dikementeriannya. Untuk itu, dia meminta usulan tambahan anggaran pada APBN-P tahun 2010.

Pagu yang disulkan sebesar Rp 12.155.933.000.000, sehingga kekurangannya kurang lebih Rp 8.152.369.000.000,- (tt)  foto:iwan/parle/DS                  


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Terima Aspirasi DPRD Kabupaten Barru Sulsel terkait Pembangunan Infrastruktur
26-01-2023 / KOMISI V
Komisi V DPR RI menerima audiensi dari jajaran DPRD Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Audiensi tersebut terkait dengan beberapa pembangunan infrastruktur,...
Ditjen SDA PUPR Diingatkan Segera Evaluasi Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air dan Sarana Pengendali Banjir
26-01-2023 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengingatkann Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR untuk segera mengadakan evaluasi...
Legislator Ingatkan Badan Kebijakan Transportasi Segera Analisis Harga Tiket Pesawat Ideal
25-01-2023 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengingatkan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan analisa kebijakan berkaitan...
PUPR Diminta Koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Korlantas Atasi Kerusakan Jalan Nasional
24-01-2023 / KOMISI V
Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat...