Tax Amnesty Harus Adil dan Proporsional

24-02-2016 / KOMISI XI

Rencana pembahsaan RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak) harus penuh kehati-hatian. Prinsip keadilan dan proporsional juga harus diusung. Tak perlu terburu-buru membahas RUU yang sangat strategis ini. Jangan sampai pengemplang pajak justru mendapat keuntungan.

 

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi, Rabu (24/2) di DPR. “Draf RUU tersebut harus dipastikan ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Lebih jauh lagi, RUU itu bisa menjamin reformasi tata kelola perpajakan yang selama ini bermasalah.”

 

Politisi muda Partai Gerindra ini menyerukan agar isu non diskriminasi antara pengemplang dan yang patuh bayar pajak mendapat perhatian serius. Dan skema tax amnesty dalam pembahasan RUU ini nantinya harus menjadi embrio transparansi perpajakan. Menurut Heri, tantangan terbesar dunia perpajakan Indonesia selama ini adalah inventarisasi. Bagaimana bisa “membawa pulang” aset dan penghasilan yang berada di luar negeri.

 

“Di Singapura saja, diperkirakan sekitar Rp3.000 triliun aset yang parkir. Perlu kejelasan bagaimana skema repatriasinya. Kalau tidak efektif, buat apa draf RUU itu diajukan,” ungkap politisi dari dapil Jabar IV itu. Lebih lanjut ia memaparkan, tax amnesty bisa saja menjadi terobosan untuk menyelesaikan kewajiban pajak masa lalu yang tak melaporkan aset dan pengahasilan di luar negeri.

 

Untuk itu, lanjut Heri, regulasi tax amnesty harus didesain seefektif mungkin yang mengatur tentang repatriasi, pendapatan tax amnesty yang signifikan, ketentuan aset, pelaporan aset di masa yang akan datang, pajak yang dikenakan, dan lain-lain. “Kalau poin-poin itu tidak clear, maka wajib hukumnya draf RUU ini untuk ditolak,” tutup Heri.(mh) Foto: Arief/parle/od


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Atasi Pinjol Ilegal, Perbankan Diminta Jemput Bola dan Permudah Akses Masyarakat ke Bank
16-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal...
Puteri Komarudin Berikan Edukasi Atasi Pinjol Ilegal Secara ‘Door-to-Door’
13-10-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada...
Reformasi Perpajakan Untuk Tingkatkan Penerimaan
07-10-2021 / KOMISI XI
Skema reformasi perpajakan harus segera dirancang sebagai solusi meningkatkan penerimaan perpajakan. Tidak hanya itu, reformasi juga untuk meningkatkan rasio perpajakan...
Dito Ganinduto: UU HPP Pondasi Perpajakan yang Sehat
07-10-2021 / KOMISI XI
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat meletakkan pondasi sistem perpajakan...