Tax Amnesty Harus Adil dan Proporsional

24-02-2016 / KOMISI XI

Rencana pembahsaan RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak) harus penuh kehati-hatian. Prinsip keadilan dan proporsional juga harus diusung. Tak perlu terburu-buru membahas RUU yang sangat strategis ini. Jangan sampai pengemplang pajak justru mendapat keuntungan.

 

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi, Rabu (24/2) di DPR. “Draf RUU tersebut harus dipastikan ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Lebih jauh lagi, RUU itu bisa menjamin reformasi tata kelola perpajakan yang selama ini bermasalah.”

 

Politisi muda Partai Gerindra ini menyerukan agar isu non diskriminasi antara pengemplang dan yang patuh bayar pajak mendapat perhatian serius. Dan skema tax amnesty dalam pembahasan RUU ini nantinya harus menjadi embrio transparansi perpajakan. Menurut Heri, tantangan terbesar dunia perpajakan Indonesia selama ini adalah inventarisasi. Bagaimana bisa “membawa pulang” aset dan penghasilan yang berada di luar negeri.

 

“Di Singapura saja, diperkirakan sekitar Rp3.000 triliun aset yang parkir. Perlu kejelasan bagaimana skema repatriasinya. Kalau tidak efektif, buat apa draf RUU itu diajukan,” ungkap politisi dari dapil Jabar IV itu. Lebih lanjut ia memaparkan, tax amnesty bisa saja menjadi terobosan untuk menyelesaikan kewajiban pajak masa lalu yang tak melaporkan aset dan pengahasilan di luar negeri.

 

Untuk itu, lanjut Heri, regulasi tax amnesty harus didesain seefektif mungkin yang mengatur tentang repatriasi, pendapatan tax amnesty yang signifikan, ketentuan aset, pelaporan aset di masa yang akan datang, pajak yang dikenakan, dan lain-lain. “Kalau poin-poin itu tidak clear, maka wajib hukumnya draf RUU ini untuk ditolak,” tutup Heri.(mh) Foto: Arief/parle/od


  • SHARES
BERITA TERKAIT
46 Persen Anggaran PEN Belum Terserap, Legislator Minta Pemerintah Segera Evaluasi
28-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp404,24 triliun atau setara dengan...
Puteri Komarudin: Pentingnya Penguatan Teknologi Informasi untuk Reformasi Perpajakan
27-09-2021 / KOMISI XI
Pemerintah kembali mengupayakan agenda reformasi di bidang perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Namun...
Lambatnya Serapan Anggaran Pemda Perlu Dievaluasi
25-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, permasalahan pemerintah daerah yang masih menyimpan uangnya di perbankan harus dilihat secara...
Sistem Sewa Komunikasi Data Kemenkeu, Hergun Ingatkan Penyalahgunaan Data
22-09-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan sistem sewa komunikasi data dan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)...