Komisi VII Dukung Masyarakat Peduli Nuklir

03-02-2010 / KOMISI VII

   Komisi VII memberikan dukungan terhadap Masyarakat peduli nuklir, terlebih hal itu dinilai sesuai dengan amanat Undang-undang untuk mengatasi ketergantungan terhadap energi fosil.

Dukungan ini disampaikan saat Komisi VII dipimpin Wakil Ketua Komisi Effendi Simbolon (Fraksi PDI Perjuangan) audiensi dengan Himpunan Masyarakat Peduli Nuklir, Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan, di Gedung Nusantara Jakarta, Selasa (02/02)

            Anggota Komisi VII Milton Pakpahan (Fraksi PD) mengatakan, negara-negara maju sudah banyak yang menggunakan tehnologi nuklir, bahkan kawasan Asia juga sudah mulai memakai tehnologi nuklir

            “Kalau memang di satu daerah tidak bisa, kita bisa cari tempat lain. Indonesia masih sangat luas. Yang penting, perlu ada sinkronisasi koordinasi berbagai pihak terkait yakni masyarakat nuklir, Pemerintah dan DPR. Jangan hanya pertemuan sampai disini saja,” tandasnya

            Karena itu, Milton minta kepada masyarakat peduli nuklir, agar memberikan berbagai kajian tentang masalah, tantangan, peluang serta hambatan secara lebih detail seputar permasalahan nuklir, termasuk masalah regulasinya.

            Harusnya kata Milton, Batan mampu membuat program-program nuklir yang konkrit. Sedangkan masalah anggaran dapat dibahas bersama DPR. “Ini juga masalah sosialisasi, seperti yang ditekankan Komisi VII. Jangan sampai ada berita dikoran menristek dilemapri karena masyarakat tidak terima kehadiran PLTN,” ujarnya berseloroh seraya mengaku pernah mendapat materi nuklir 6 SKS sewaktu kuliah

            Namun dirinya menyayangkan, mengingat generasi muda seakan kurang tertarik terhadap energi nuklir, terlihat dari peserta audiensi semua sudah sepuh.hal ini menurut Milton merupakan tantangan bagi LSM Nuklir sendiri, bagaimana menciptakan jaringan misalnya melalui institusi pendidikan.

            Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi VII Syamsul Bachri (Fraksi PG), dirinya mengaku sangat mendukung pengembangan energi nuklir, meski disadarinya pendapat Komisi VII sendiri masih terbelah, antara mendukung dan tidak, begitupun dengan Pemerintah juga belum bulat. Karenanya Komisi VII harus mewujudkan keputusan politik

            “Soalnya memang tidak mudah meyakinkan masyarakat bahwa nuklir itu murah, mudah juga menguntungkan. Jadi perlu mensosialisasikan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat,” tegas Syamsul

            Anggota Komisi VII Sutan Bhatoegana (Fraksi PD) menekankan bahwa energi nuklir dinilai penting, selain canggih, murah mampu memenuhi kebutuhan energi juga ramah lingkungan. Menurut Sutan, Komisi VII sudah mempunyai kaukus nuklir, bahkan yang menyedihkan lanjutnya, dahulunya, Korea Selatan (Korsel) belajar mengenai energi nuklir di Indonesia. “Sekarang Korsel sudah menikmati tehnologi nuklir, sedangkan kita hanya jalan di tempat,” tukasnya

            Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi VII Asfihani (Fraksi PD) juga menyatakan kesiapannya daerah pemilihannya (Kalimantan Selatan) untuk dibangun tehnologi nuklir

            Sementara itu, juru bicara Masyarakat peduli nuklir Jumadi, yang juga mantan Deputi Batan menegaskan Masyarakat umum tidak perlu khawatir, mengingat banyak ahli-ahli yang sangat menguasai bidang nuklir, juga ada badan tenaga nuklir internasional yang siap membantu

            Enenrgi nuklir juga diyakini mampu mengatasi Indonesia dari krisis energi listrik serta mampu mewujudkan penurunan emisi hingga 26 persen. Ia juga menegaskan Gubernur se Kalimantan telah menyatakan dukungannya. (sw)foto:agung/parle/DS


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...