Anggota Komisi III DPR Kritisi Keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

08-02-2010 / KOMISI III

      Anggota Komisi III DPR, Harry Wicaksono (F-PD) mengkritisi keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Menurut Harry, keberadaan Satgas pemberantasan mafia hukum dikarenakan kinerja Kejaksaan Agung sangat lemah. Hal tersebut diungkapkan Harry saat Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, di DPR, Senin (8/2).

            “Sampai kapan Kejaksaan Agung bisa mandiri dalam menangani kasus-kasus hukum sehingga tidak diperlukan lagi keberadaan satgas,” ungkap Harry.

            Dalam pertanyaan tertulis Komisi III DPR kepada Jaksa Agung, Komisi III DPR juga menanyakan tugas dan wewenang satgas pemberantasan mafia hukum.

            Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung RI, Hendarman Supandji menjelaskan, tugas dan wewenang satgas hanya sebatas memberikan informasi sebagai upaya untuk mencegah dan menindak adanya mafia hukum. “Apabila ditemukan data atau bukti yang kuat, maka penindakannya diserahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK,” jelas Hendarman.

            Hendarman Supandji mengaku instansinya sudah memiliki strategi dalam memberantas mafia hukum. Pemberantasan mafia ini harus dilakukan dengan melakukan perbaikan internal kejaksaan. "Mafia hukum itu ada karena niat dan peluang," kata Hendarman.

Menurut Hendarman, untuk memberantas mafia ini perlu dibendung adanya niat tersebut. Caranya adalah dengan perbaikan sistem organisasi. "Kita juga perlu membangun sumber daya manusia agar tidak ada niat dan sistem perlu dilakukan transparan," ujarnya.

Sementara itu, Edi Ramli Sitanggang (F-PD) dalam rapat tersebut mengaku prihatin terhadap apa yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung. Edi menilai apa yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

“Banyak kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung yang tidak jelas penyelesaiannya sampai sekarang,” tegas Edi Ramli.(ol)foto:doeh/parle/DS


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Taufik Basari Sayangkan Tindakan Oknum Polisi yang Intimidasi Warganet
19-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyayangkan sikap beberapa oknum polisi yang memberikan ancaman dan intimidasi kepada netizen (warganet)....
Sidang Virtual Pengadilan Tinggi Terkendala Akses Internet, Komisi III Akan Evaluasi
15-10-2021 / KOMISI III
Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menjalankan sidang virtual demi menjaga jarak dan menghindari penyebaran virus Covid-19. Langkah ini diambil berlandaskan surat...
Komisi III Pantau Penanganan Kasus oleh Polda dan BNNP Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi...
Komisi III Apresiasi Kinerja Kejati Sulut
15-10-2021 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati dua persoalan yang menonjol dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yakni minimnya...