Ahmad Riski Sadig : Pemerintah Diharapkan Bisa Mendanai Rumah Sakit Swasta

15-07-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmad Riski Sadig mendorong pemerintah untuk mengakaji, dimungkinkanya rumah sakit swasta mendapat bantuan anggaran dana dari pemerintah. Usul tersebut dia sampaikan saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2017 dengan Pemerintah. 

 

"Ini kan baru pertama pemerintah menjalankan program kesehatan lima persen sesuai dengan undang-undang, ini kan baru tahun 2016. Dalam posisi yang sekarang ini saya hanya ingin membuka, karena selama ini pemerintah belum memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan non pemerintah," ungkap Riski di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7/2016). 

 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur VI ini mengungkapkan, banyak rumah sakit swasta yang memiliki kualitas unggul dengan tenaga kesehatan yang profesional dan sudah teruji memiliki kontribusi besar pada masyarakat. Jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah, mengharuskan tenaga kesehatan dari PNS, sedangkan perekrutannya melalui proses yang tidak simpel. Dalam hal tersebut swasta lebih unggul. 

 

"Misalnya rumah sakit milik organisasi Muhammadiyah, rumah sakit milik pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Al-Irsyad, itu semua punya rumah sakit, atau klinik-klinik kesehatan yang dimiliki pribadi di tingkat kecamatan kabupaten. Sudah pasti ini punya tenaga kerja kesehatan, beda dengan pemerintah, kalau pemerintah punya rumah sakit dia harus dengan tenaga PNS. Makanya banyak rumah sakit yang tidak ada dokternya, di daerah-daerah terpencil," papar Riski. 

 

Namun Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menyadari usul tersebut belum ada payung hukumnya. Tapi usul tersebut cukup beralasan, karena dalam sektor pendidikan, lembaga pendidikan swasta dibantu pendanaan oleh pemerintah, maka jika ada usulan lembaga kesehatan swasta dibantu anggaran oleh pemerintah bukanlah angan-angan yang mustahil. Menurutnya usulan ini bisa menjadi variasi untuk mempercepat fasilitas kesehatan dekat dengan rakyat. 

 

"Payung hukum yang mengatur itu dimungkinkan saja. Pendidikan bisa, kenapa kesehatan tidak. Tergantung pemerintahnya. Kita kan memberikan masukan saja, realisasinya ada di pemerintah," tandas Riski. (eko) foto:andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...