Komisi VII DPR Minta Penjelasan Pemerintah Terkait Cost Recovery

18-02-2010 / KOMISI VII

 

Komisi VII DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri ESDM, Darwin Shaleh, serta Kepala BP Migas, Evita Legoso, untuk membahas dana bagi hasil migas serta Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) `cost recovery`.

“Kami meminta penjelasan pemerintah terkait dengan tiga hal yakni cost recovery, RPP cost recovery, dan kontrak bagi hasil migas,” kata Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya (F-PD), di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Kamis (18/2)

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal `cost recovery` salah satunya akan berisi ketentuan dimana Menkeu dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis,

Ia menambahkan, dalam hal-hal tertentu, penunjukan tersebut terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan selanjutnya dilakukan verifikasi financial dan teknis terhadap pihak ketiga tersebut.

Selama ini menurutnya, Kementerian Keuangan, tidak pernah bisa melakukan cek ulang, sehingga tidak pernah tahu berapa sebetulnya yang terjadi. Karena itu, tambah Sri Mulyani, seringkali daerah juga mempertanyakan besaran yang ada.

Dikesempatan rapat kali ini, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa RPP tentang cost recovery ini berdasarkan undang-undang nomer 41 tahun 2008 tentang APBN 2009 memang menjadi tugas pemerintah untuk menerbitkannya.

Ia menjelaskan, dasar hukum tersebut ditegaskan pada Pasal 4 ayat 2 huruf a butir 3 UU 41/2008 tentang APBN 2009. “Dalam pasal tersebut sudah disebut apa saja yang harus diatur dan ada dalam RPP,”jelasnya

Untuk itu, katanya, RPP akan berisi ketentuan khusus di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, utamanya tentang cost recovery untuk menghitung bagi hasil dan sekaligus untuk perpajakan. “RPP ini harus menjadi dasar bagi setiap kontrak karya bidang migas,”tegasnya.

Selain itu, ujarnya, harus ada batasan pembebanan biaya dalam RPP ini yang  disesuaikan dengan prinsip kewajaran, dunia usaha dan ketentuan perpajakan. (sw)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik
17-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan...
Terkait Hilirisasi Nikel, Mulyanto Minta Pemerintah Beri Bukti
14-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel. Ia menegaskan jangan sampai niat memaksimalkan nilai...
Dewan Pengarah BRIN Dilantik, Legislator Nilai Terbuka Lebar Politisasi Dunia Riset
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) secara ex-officio sebagai Ketua...
Data Kebutuhan Nasional Gula Rafinasi Kemenperin-Kemendag Tidak Sinkron
13-10-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan...