APBN 2017 Diharapkan Realistis dan Tepat Sasaran

31-08-2016 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat ini membahas tentang penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2017 dan pembentukan Panja dan Tim Perumus. 
 
 
Dalam rapat, Anggota Banggar DPR Sukiman berharap, APBN 2017 disusun secara realistis dan bisa mencapai target. "Kita tidak ingin APBN tahun 2017 ini tidak realistis, tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan target pertumbuhan kita," harap Sukiman saat diwawancarai selepas rapat, di Gedung Nusantara II, Selasa (30/8/2016) petang. 
 
 
Menurut Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini,  perumusan APBN tahun 2017 penting. Dalam pembahasannya akan mempertimbangkan situasi ekonomi internasional dan tentu dalam negeri. Penerimaan negara dari sektor pajak juga menjadi sorotan dalam pembahasan.
 
 
"Dengan memaparkan situasi ekonomi secara gelobal maupun di dalam negeri ini. Terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi kita, termasuk kemampuan daya terima negara, penerimaan dari sektor pajak maupuan non pajak. Ini harus menjadi kajian mendalam," ungkapnya menjelaskan. 
 
 
Sesuai rencana DPR dan Pemerintah menargetkan Pembahasan APBN tahun 2017 bisa selesai pada 20 Oktober. "Kita berharap pembahasan APBN tahun 2017 ini, Badan Anggaran serta komisi-komisi terkait bisa selesai pada bulan Oktober, paling lambat tanggal 20," ujar Sukiman.
 
 
Dalam agenda rapat juga ada pembentukan Panja dan Tim Perumus. Antara lain, Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RUU APBN 2017. Akan dibentuk juga, Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2017, Panja RUU Transfer ke Daerah dan Dana Desa RUU APBN 2017, serta  Panja Draft RUU APBN 2017. 
 
 
"Mudah-mudahan melalui panja-panja inilah kita duduk bersama dengan pemerintah. Kita tidak ingin nanti APBN kita tidak realistis, tidak sesuai dan meleset apa yang menjadi perkiraan bersama," ungkapnya. 
 
 
Inflasi juga menjadi perhatian dalam rapat, diharap inflasi tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Melalui penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2017, berkaitan dengan kondisi perekonomian dunia ataupun dalam negeri, ini penting sebagai dasar memberikan pertimbangan persetujuan. 
 
 
"Mudah-mudahan semua energi kita baik DPR atau pemerintah semuanya dalam rangka untuk mendorong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kita," harap anggota Dewan dari dapil Kalimantan Barat. (eko,mp), foto : andri/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Perlu Renegosiasi Kontrak Pembelian Minyak Bumi Guna Dapatkan Harga Lebih Ekonomis
12-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong pemerintah lakukan renegosiasi kontrak pembelian minyak bumi guna mendapatkan harga yang lebih ekonomis....
Kenaikan Harga Energi Bersubsidi Harus Pertimbangkan Kondisi Ekonomi Rakyat
12-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan telah lama Indonesia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, LPG, dan...
Pemerintah Perlu Ubah Subsidi Energi dari Berbasis Komoditas Jadi Berorientasi pada Orang Berhak
12-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah tentang perlunya mengubah subsidi energi, dari yang semula berbasis komoditas...
Pertumbuhan Kuartal II 2022 Modal Penting Hadapi Tekanan Eksternal
07-08-2022 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomikuartal II 2022 di level 5,44 persen (year on...