Pengampunan Pajak Ditujukan untuk WP Besar

07-09-2016 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Amir Uskara menjelaskan, sejak awal pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditujukan kepada para wajib pajak (WP) besar. Yang dimaksud dengan wajib pajak besar adalah konglongmerat yang ingkar dari kewajiban membayar pajak dalam negeri. Sedangkan untuk para pengusaha menengah dan kecil bukanlah tujuan utama dari tax amnesty
 
 
"Kebijakan tax amnesty sejak awal tetap ditujukan untuk wajib pajak besar. Utamanya mereka yang menaruh uang dalam jumlah besar di luar," jelas Amir saat menjadi pemateri di seminar yang bertajuk 'Implementasi Tax Amnesty dan APBNP 2016' di gedung Nusantara I, Rabu (7/9/2016). 
 
 
Dia berharap, dengan disahkanya UU tentang Pengampunan Pajak,  hendaknya menjadi pintu masuk bagi dilakukannya reformasi perpajakan, seperti perlunya mereformasi UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dan UU Pajak Penghasilan. 
 
 
Reformasi perpajakan juga harus menyentuh tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Reformasi tersebut bertujuan untuk membangun kultur membayar pajak yang diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dan me-refom DJP untuk menjadi institusi yang disegani, dihormati, dipercaya dan kuat," papar Amir. 
 
 
Dengan adanya reformasi perpajakan, maka diharapkan rasio penerimaan pajak Indonesia bisa meningkat lebih tinggi dari saat ini, yang berada di kisaran 11 persen. Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan ukuran perekonomian yang hampir sama, tax ratio Indonesia tergolong masih rendah. 
 
 
Relatif kecilnya rasio peneriamaan pajak tersebut, terjadi karena perekonomian Indonesia tumbuh signifikan, tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan pada peneriamaan pajak. 
 
 
"Ekonominya besar, tapi penerimaan pajaknya stagnan, sehingga rasionya malah menurun. Padahal seharunya sebaliknya, tax ratio meningkat dan defisit fiskal bisa ditekan, termasuk menekan beban utang yang kian berat," imbuhnya. (eko,mp) foto:iwan/mr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Nevi Zuairina Minta Pemerintah Selesaikan Proyek Tol Padang-Pekanbaru Seksi I
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (Sicincin) seksi I....
Hermanto Ingatkan Ancaman Nyata Krisis Pangan kepada Pemerintah
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto mengingatkan ancaman nyata akan terjadinya krisis pangan. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko...
Marwan Cik Hasan: Tunda Belanja Anggaran yang Baru Berdampak 5-10 Tahun Mendatang
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan meminta penundaan belanja di Tahun Anggaran 2023 yang baru berdampak lima...
Perlu Rekonstruksi Anggaran Belanja Pendidikan Sesuai Amanat Konstitusi
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Kadafi menilai perlu adanya rekonstruksi anggaran belanja pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi...