Banggar DPR Setujui Anggaran Non Migas dan Non Energi

14-10-2016 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI menyetujui Rancangan APBN 2017 di sektor non migas sebesar Rp 79,4 triliun, dari usulan semula Rp 82,7 triliun, yang terdiri dari subsidi pangan, benih, pupuk, public service obligation (PSO), bunga kredit program, dan pajak. Subsidi pangan yang diajukan pemerintah sebesar Rp19,8 triliun dalam R-APBN 2017 juga disetujui Banggar. 
 
 
Subsidi pangan tersebut digunakan untuk meningkatkan akurasi sasaran rumah dengan didukung akuntabilitas pengolahan dan alokasi anggaran dengan parameter Rumah Tangga Sasaran  (RTS) 14,3 juta dan harga jual Rp1.600 per kilogram (kg), jelas Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir di Ruang Sidang Banggar, Nusantara II.
 
 
"Kalau ada yang ingin membahas mekanismenya bagaimana nanti dibahas di komisinya masing-masing. Bagaimana, setuju ya?" ujar Kahar yang memimpin sidang, Rabu (12/10). 
 
 
Penetapan subsidi non migas sebesar Rp 79,4 triliun ini seiring dengan pemangkasan terhadap subsidi pupuk sebesar Rp 3,26 triliun, atau setara volume satu juta ton, dikarenakan pelaksanaan tahun lalu yang dinilai tidak tepat sasaran. Subsidi pupuk yang disetujui Banggar saat ini sebesar Rp 31,2 triliun untuk volume bersubsidi 9,55 juta ton. 
 
 
"Kebijakan subsidi pupuk sebesar Rp 31,2 triliun untuk mendukung produktivitas pertanian volume pupuk bersubsidi 9,55 juta ton," jelas Kahar. Namun, Banggar DPR masih ingin melihat rencana detail pendistribusian subsidi pupuk tersebut.
 
 
"Intinya agar sasaran tepat. Kita minta pemerintah menyiapakan pendataan. Sambil tunggu itu, kita beri subsidi sementara dari 9,55 juta ton jadi 8,5 juta ton. Sisanya (1 juta ton) dicadangkan (untuk APBN-P 2017)," papar Kahar.
 
Subsidi Non Energi
 
Selain itu, rapat Banggar kemarin juga menyetujui subsidi non energi untuk benih dalam R-APBN 2017 sebesar Rp 1,3 triliun dengan volume benih bersubsidi 116.500 ton, meliputi subsidi padi dan kedelai."Untuk subsidi benih, apakah ada yang mau mengomentari. Jika tidak, ini kita setujui ya," kata Kahar.
 
 
Kahar juga memaparkan, Banggar juga telah menyetujui anggaran untuk perbaikan layanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik sebesar Rp 4,8 triliun. Jumlah tersebut akan dibagi ke dalam sektor alat transportasi seperti angkutan penumpang kereta api, angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.
 
 
Sedangkan subsidi untuk perbaikan layanan alat penumpang kereta api kepada PT KAI sebesar Rp 2,1 triliun. Hal itu ditujukan untuk perbaikan layanan umum, penugasan layanan jasa angkutan KA Ekonomi jarak jauh, KA Ekonomi jarak sedang, jarak dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi angkutan Lebaran, serta KRL Commuterline Jabodetabek, tambah Kahar.
 
 
Adapun untuk subsidi perbaikan layanan jasa angkutan kapal laut kepada PT Pelni, Banggar menyetujui subsidi sebesar Rp2,1 triliun. Selain itu, Banggar DPR juga menyetujui subsidi sebesar Rp0,17 triliun bagi Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
 
 
"Kalau ini untuk layanan informasi publik bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, rawan konflik, berupa teks foto, TV feature, TV hardnews, infografis, dan photostory," ungkap Kahar. (eko,mp) foto:jay/mr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...