Paripurna DPR Sahkan RUU ITE Jadi UU

27-10-2016 / PARIPURNA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, hal ini  membawa dampak yang luar biasa. Masyarakat  dari semua lapisan telah terbiasa mencari dan menyebarkan informasi serta melakukan transaksi secara elektronik dalam berbagai aktivitas, karena jaringan internet sudah merambah hampir ke seluruh wilayah nusantara.
 

Jika dimanfaatkan secara baik dan benar, teknologi informasi akan memberi manfaat yang besar, menjadi media untuk menambah ilmu pengetahuan dan sumber informasi.  Namun, teknologi informasi juga dapat dipergunakan untuk menyebarkan informasi yang bersifat merusak, mengandung fitnah, maupun dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan pencemaran nama baik. Sehingga regulasi yang memadai mendesak untuk diadakan.

 

Oleh karena itu, dalam Rapat Paripurna DPR ke IX Masa Sidang 1 tahun 2016-2017 Kamis, (22/10/2016) di Gedung DPR, Jakarta, menyetujui RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk disahkan menjadi Undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bertindak sebagai ketua rapat.

 

“Apakah laporan Komisi I DPR mengenai RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” tanya Agus Hermanto. “Setuju…!” jawab seluruh hadirin Rapat Paripurna.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan seluruh fraksi-fraksi menyatakan persetujuan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dibahas pada tingkat II.

 

Potitisi PDI-Perjuangan  ini mengungkapkan dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi yang tidak relevan pada RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 

“Perubahan UU ITE menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta mengakomodasi putusan MK, di antaranya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan semata-mata sebagai delik umum, melainkan sebagai delik aduan,”katanya.
 

“RUU juga mengubah ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang di dalam UU ITE diancam dengan sanksi  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar. Dalam Perubahan UU ITE ini,  sanksi pidana penjara diturunkan menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.  Perubahan ini dianggap penting, karena dengan ancaman sanksi pidana penjara  4 (empat) tahun, pelaku tidak serta merta dapat ditahan oleh penyidik,”tambahnya.
 

Selain membahas dan menyetujui materi perubahan tersebut, komisi I juga menambah ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai Perubahan perundang-undang  (Pasal 40 ayat (2a) RUU tentang Perubahan atas UU ITE).

 

“Untuk itu Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan Penyelenggara Sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik atau Sistem Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum,”pungkasnya. (rnm,mp), foto : kresno/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Perpanjangan RUU Landas Kontinen
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan...
Paripurna DPR Tetapkan Tiga Nama Calon Anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus...
Paripurna DPR Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Jadi Inisiatif DPR
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan VTahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang...
DPR Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK
14-06-2022 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021...