Paripurna DPR Sahkan Perubahan Prolegnas 2015-2019

15-12-2016 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyetujui perubahan program legislasi (prolegnas) Tahun 2015 – 2019, Prolegnas Prioritas 2016 dan Penetapan Prolegnas Prioritas 2017.

 

Dalam laporannya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menyebutkan sebanyak 12 RUU yang masuk dalam daftar perubahan prolegnas tahun 2015-2019, yakni RUU Tentang Konsultan Pajak, RUU Perubahan tentang Pendidikan Kedokteran, RUU Ketenaganukliran, RUU Perubahan tentang Guru dan Dosen, RUU Perubahan tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, RUU Perubahan Kedua tentang Kepabeanan, RUU Sanitasi, RUU Perubahan tentang Kementerian Negara, RUU Perubahan tentang Penanggulangan Bencana, RUU Perubahan tentang Ketenagalistrikan dan RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, sebelumnya dalam Rapat Kerja Baleg bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan DPD RI menyepakati 50 RUU Prolegnas Prioritas 2017. Selain itu, rapat paripurna menyetujui revisi terbatas UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2016. 

 

Dalam kesempatan tersebut, rapat sempat diskors selama 20 menit atas permintaan anggota Baleg Aria Bima yang meminta agar pimpinan sidang dan fraksi  membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk pembahasan revisi terbatas UU MD3, mengingat masa sidang 2016 yang cukup singkat.

 

“Terkait dengan waktu yang sangat pendek, saya mengusulkan sekiranya disetujui paripurna ini diskors. Mohon ada rapat konsultatif Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi perihal tersebut,” kata politisi dari F-PDIP itu.

 

Setelah menyetujui permintaan tersebut, pimpinan Sidang Fahri Hamzah menjelaskan hasil lobi fraksi bahwa Pimpinan DPR memberikan izin menggunakan masa reses DPR yang dimulai pada 16 Desember untuk melakukan pembahasan revisi terbatas UU MD3.

 

Pembahasan akan dimulai dengan rapat internal Baleg melakukan harmonisasi RUU, yang hasilnya akan dibahas lebih lanjut di tataran Pimpinan DPR dan Badan Musyawarah DPR. Namun, tidak menutup kemungkinan UU MD3 dibahas hingga 2017. (ann,mp) foto : Tim Parle/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
30-09-2022 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Papua, Willem Wandik menyampaikan aspirasi sakit hati masyarakat Papua atas pernyataan Menteri Koordinator...
Banggar Berharap APBN 2023 Mampu Jawab Tantangan
29-09-2022 / PARIPURNA
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berharap APBN 2023 mampu menjawab tantangan tahun depan untuk kesejahteraan rakyat. Tantangan tersebut membutuhkan mitigasi...
Paripurna Menyetujui Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi dari Usulan DPR
29-09-2022 / PARIPURNA
Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur...
Paripurna DPR Setujui Johanis Tanak Sebagai Pimpinan KPK Terpilih
29-09-2022 / PARIPURNA
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan Komisi III DPR RI mengenai proses uji kelayakan terhadap dua calon anggota...