RUU Sistem Budi Daya Tanaman Harus Berpihak Kepada Kesejahteraan Petani

15-12-2016 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR O.O Sutisna mengatakan RUU Sistem Budi Daya Tanaman harus berpihak kepada kesejahteraan petani bukan kepada pengusaha pertanian.

                                      

Hal tersebut diungkapkan O.O Sutisna usai Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR melakukan Focus Group Discussion (FGD) RUU Sistem Budi Daya Tanaman di Aula Universitas Sebelas Maret, Solo, Selasa (13/12/2016).

 

“Kaitan dengan budi daya tanam itu sendiri tentunya harus diperhitungkan, karena yang punya lahan petani, kemudian dengan adanya negara ini bagaimana mensejahterakan  petani. Oleh karena itu UU itu sendiri harus berpihak kepada petani bukan kepada pengusaha petani, itu yang harus kita pikirkan mudah mudahan bisa lebih bagus lagi,”jelas OO Sutisna.

 

Sementara itu, kaitannya dengan FGD kali ini, menurut OO Sutisna, diharapkan masukan dari akademisi demi kepentingan perbaikan dan pembuatan undang-undang, hal ini dikarenakan UU Sistem Budi Daya Tanam sebelumnya sudah sukup lama.

 

“Kita berharap masukan bisa menjadi masukan yang sangat luas untuk masalah dunia pertanian kita kedepan serta kita pun memperhitungkan ekosistem yang tersedia. Kemudian disini juga ada hal-hal yang patut kia lakukan misalkan bagaimana menjaga kelestarian alam dan lingkunagan,”jelasnya.

 

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo selaku pimpinan rombongan menjelaskan, trend budi daya tanaman yang harus dikembangkan kedepan adalah yang berkelanjutan (sustainable). Budidaya berkelanjutan ini mencakup isu lingkungan dan pemberdayaan para petani.

 

Menurut politisi Gerinda ini, untuk mengembangkan budidaya tanaman berkelanjutan harus pula memberdayakan para petaninya. Indonesia punya para petani yang hebat, tinggal pemerintah memberi perhatian lebih kepada para petani di Tanah Air. Untuk itu, lanjut Edhy, perlu sistem terpadu antar kementerian yang saling menguatkan untuk mendukung para petani demi mengembangkan budidaya berkelanjutan.


"Kita punya petani yang hebat-hebat dan jagoan. Mereka bisa melakukan apa saja. Hanya peran pemerintah kita, apakah sudah melakukan pembinaan. Kalau konsep anggarannya tidak memihak petani susah juga. Sistemnya harus berkesinambungan tidak boleh hanya di bawah satu kementerian,"tambahnya.


Yang juga patut diperhatikan dalam budidaya berkelanjutan adalah lingkungan. "Jangan sampai budi daya tanaman kita malah merusak lingkungan," pungkas Edhy.

 

Turut serta dalam rombongan, Sudin (F-PDIP), I Made Urip (F-PDIP), Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDIP), Yadi Srimulyadi (F-PDIP), Ichsan Firdaus (F-Golkar), Mohammad Suryo Alam (F-Golkar), Darori Wonodipuro (F-Gerindra), OO Sutisna (F-Gerindra), M Nasyit Umar (F-Demokrat), Ibnu MUltazam (F-PKB), Fauzih H Amro (F-Hanura), Rahmad Handoyo (F-PDIP), dan Jamaludin Jaffar (F-PAN).(rief) foto: arief/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
TA Khalid Harap Permasalahan Pupuk Subsidi segera Terselesaikan
17-06-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengatakan, pupuk subsidi merupakan masalah klasik sektor pertanian yang terus terjadi setiap tahunnya....
Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Diharapkan Buat Jera Pelanggarnya
15-06-2021 / KOMISI IV
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dinilai masih terlalu lemah. Hal ini mengakibatkan banyaknya...
Soal Data Kebutuhan jadi Pangkal Masalah Kebijakan Pupuk Bersubsidi
14-06-2021 / KOMISI IV
Anggota Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RIRiezky Aprilia menegaskan, secara umum Komisi IV melihat pangkal masalah...
Sarana dan Prasarana Pelabuhan Tegalsari Butuh Perhatian
13-06-2021 / KOMISI IV
Kota Tegal merupakan salah satu episentrum nelayan di Jawa Tengah. Sehingga nelayan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan...