KOMISI IV DPR RI MINTA BULOG TINGKATKAN KUALITAS RASKIN

14-04-2010 / KOMISI IV

                Komisi IV DPR meminta Badan Urusan Logistik (BULOG) meningkatkan kualitas Raskin karena fakta yang timbul didaerah, menilai  Raskin tidak layak dan harga yang beredar di pasaran sama  dengan beras lainnya.

Nurliah (F-PG) mengatakan, Raskin di Provinsi Riau dijual dengan harga Rp. 3600 yang seharusnya Rp.1600 . “Bolehlah jika dengan harga Rp. 3600 masyarakat mendapatkan beras yang baik tetapi yang di dapatkan kualitas berasnya tidak lebih dari (maaf) makanan hewan,”tegasnya saat RDP Komisi IV DPR dengan Perum Bulog  di Gedung Nusantara, Rabu (14/04).

Zaini Rahman (F-PPP) menambahkan, banyak fakta-fakta yang sulit ditepis yang pertama kualitas beras yang sangat buruk bahkan di Riau, Perum Bulog dilaporkan kepada polisi.

Selain itu, paparnya, distribusi beras Raskin sering kali penyalurannya tidak tepat, dan  penggelapan di tingkat aparat dan masalah yang terberat adalah masih simpang siurnya data masyarakat miskin.

Menurut Zaini, sebaiknya anggaran raskin ini lebih dialokasikan untuk anggaran yang dapat dimulai mendorong masyarakat agar lebih bersifat produktif karena Raskin ini tidak membawa efek baik bagi masyarkat.  “Dengan adanya Program Raskin, terlihat masyarakat miskin malah semakin meningkat bukannya menurun seperti hasil yang diinginkan dari efek program Raskin pada awalnya,”katanya.

Sementara, Sudin (F-PDIP) berpendapat, dirinya merasa senang beras Raskin yang akan dibagikan meningkat dari 13 kg menjadi 15 kg. Namun, menurutnya dengan penambahan beras hingga 15 kg itu tidak menjamin kualitas beras Raskin yang dibagikan akan lebih baik kualitasnya.

Apakah dengan kenaikan harga Rp.510/kg, kualitas Raskin dapat lebih baik mutunya, saya tidak yakin mutu Raskin akan lebih baik,”paparnya.

Dia menambahkan, APBN-P yang diajukan oleh Bulog harus ada kejelasan dari sisi programnya karena berhubungan dengan dana yang besar sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi.

Erik Satrya Wardhana (F-PH) menegaskan, dirinya tidak menyetujui tambahan APBN-P, karena fakta yang ada di masyarakat kasus Raskin marak terjadi di berbagai daerah. “Ketika kunjungan kerja kemarin saya melakukan empat kali pertemuan di empat titik, dan saya mendapatkan laporan di tempat mereka kualitas berasnya sangat buruk dan harga pasar termurah yaitu Rp. 3000, sehingga sulit untuk saya menyetujui penambahan APBN-P ini karena beban moralitas saya kepada masyarakat,”tegasnya. (ra/qq) foto:ray/parle/RY


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Terima Dubes Australia, Komisi IV Bahas Bantuan Australia untuk Penanganan PMK
18-08-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM. Kunjungan ini membahas mengenai bantuan yang...
Soroti Swasembada Beras, Hermanto Harap Pemerintah Indonesia Bangun Kedaulatan Pangan
17-08-2022 / KOMISI IV
Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Anggota Komisi...
Apresiasi Penghargaan Swasembada Beras, Komisi IV Dorong Pemerintah Indonesia Fokus Bangun Ketahanan Pangan
16-08-2022 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono mengapresiasi prestasi Pemerintah Indonesia yang memperoleh penghargaan dari International Rice Research...
Raih Swasembada Beras, Komisi IV Harap Indonesia Makin Tangguh Hadapi Krisis Pangan
16-08-2022 / KOMISI IV
Menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Wakil Ketua Komisi IV DPR...