KOMISI IV DPR DESAK PEMERINTAH INTENSIFKAN REHABILITASI DAN PENGAWASAN HUTAN

14-04-2010 / KOMISI IV

 

Sejumlah anggota komisi IV mendesak Menteri Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan Hutan karena degradasi hutan semakin hari semakin meningkat, namun tidak diimbangi upaya rehabilitasi hutan.

Hal tersebut terungkap saat Raker Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam, di Gedung Nusantara, Rabu (14/4).

Menurut Agung Jelantik Sanjaya anggota Fraksi Gerindra, pengawasan terkait rehabilitasi  hutan dan lahan patut dipertanyakan. “Perlu adanya pengawasan hutan dari mulai menanam pohon hingga menjadi hutan rakyat serta diperlukan penghijauan DAS dalam RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan),”paparnya.

Siswono Yudo Husodo anggota Fraksi Golkar mendukung adanya revitalitasi pemanfaatan hutan dan pembuatan kebun bibit rakyat sesuai dengan program yang ada di RAPBN-P.  Pada kesempatan tersebut, Siswono juga menghimbau kepada pemerintah agar rakyat dilibatkan secara langsung, bukan menyerahkannya kepada perusahaan besar yang kemudian baru diserahkan kepada rakyat. “Karena itu perlu adanya bimbingan dan pengawasan karena masyarakat masih kekurangan tenaga ahli,”katanya.

Sementara Adi Sukemi (F-PG) mengatakan, perlu adanya pengawasan terhadap hutan khususnya hutan gambut yang sangat rawan kebakaran, oleh karena itu, penyewaan helikopter seperti yang disampaikan Menhut kurang efisien, tetapi lebih efisien apabila membeli helikopter. Pembelian helicopter dalam pengawasan hutan sangat penting karena ada beberapa daerah hutan yang hanya bisa diawasi menggunakan helikopter,”paparnya

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memfokuskan RAPBN-P tahun 2010 terhadap rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan korservasi.

Pemerintah, terangnya, juga akan melaksanakan pembuatan kebun bibit rakyat dengan memproduksi 400 juta batang yang akan disalurkan kepada delapan ribu desa di Indonesia. Selain itu, departemen Kehutanan akan menyewa helicopter untuk mengawasi daerah hutan. Namun, sebagian anggota Dewan kurang setuju dengan rencana penyewaan helicopter. (spy)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Andi Akmal: Pindah IKN Tak Lebih Penting dari Bayar Utang Pemerintah ke Bulog dan Pupuk Indonesia
22-01-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritisi kebijakan pemerintah yang hendak pindah ibu kota negara, sedangkan persoalan esensial...
Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas
19-01-2022 / KOMISI IV
Demi pengelolaan hutan yang lestari sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengingatkan...
Khalid Minta ID FOOD Bangun Sinergitas Demi Jaga Stabilitas Pasokan Pangan Indonesia
17-01-2022 / KOMISI IV
Menanggapi peluncuran holding BUMN Pangan, Anggota Komisi IV DPR RI Khalid meminta agar ID FOOD segera membangun sinergitas dengan kementerian...
Harga Minyak Goreng Tinggi, Renny Astuti Minta Pemerintah Kaji Ulang Mekanisme DMO
17-01-2022 / KOMISI IV
Menanggapi kenaikan harga minyak goreng selama tiga bulan terakhir, Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti meminta pemerintah melalui kementerian...