Pemprov Riau Keluhkan Penurunan DBH

21-04-2010 / KOMISI VII

Pemerintah Provinsi Riau mengeluhkan soal penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2009-2010 dibandingkan tahun 2007-2008. Waktu penyaluran DBH juga tidak teratur dan terjadinya tunda salur sehingga mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan hingga saat ini jumlah tunda salur sebesar Rp1,7 triliun.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Riau Mambang Mit saat memberikan pemaparan dalan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI, di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (20/4).

Dikatakannya, perhitungan DBH Migas belum transparan dengan dasar pertimbangan daerah penghasil tidak mendapat data pembanding dari KKKS seperti data produksi, over/under lifting, cost recovery dll. Selain itu besar komponen pengurang seperti DMO Migas, Fee kegiatan hulu pajak migas belum memiliki normas dan standar yang baku sehingga ketentuan besarnya tidak jelas.

“Akibatnya rapat konsiliasi tidak memiliki data permbanding oleh daerah penghasil sehingga rekonsiliasi lebih bersifat pengesahan saja, “ ujar Mambang

Selain itu, Pemprov Riau juga mengeluhkan masalah DAK tahun 2010 yang juga menurun dibandingkan tahun 2009. Indikator yang digunakan pemerintah pusat bahwa prioritas pertama untuk DAK adalah daerah yang memiliki IPM dan Kapasitas Fiskal (KF) di bawah rata-rata nasional.

“Sedangkan Riau IPM dan KF diatas rata-rata nasional. Padahal DAK merupakan dukungan untukk menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi di daerah, yang seharusnya memerlukan indikator khusus, “ ujarnya.

DAK Riau tahun 2009 sebesar Rp1.040.297.000.000, jauh lebih besar dibandingkan DAK tahun 2010 sebesar Rp.812.758.400.000.

Begitupun soal DAU yang mengalami nasib sama. Tahun 2010, Riau memperoleh DAU sebesar Rp.1,7triliun, lebih rendah dibanding tahun 2009 sebesar Rp.2,2 triliun.

Kepada Komisi VII DPR, Wagub Riau juga mengeluhkan masalah utama yakni ketersedian listrik yang mengganggu pertumbuhan ekonomi Riau. Ketersediaan listrik di Riau saat ini hanya 42 persen dan dibandingkan nasional hanya mencapai 60 persen.

“Kebutuhan listrik Riau saat ini paling tinggi dengan pertumbuhan mencapai 12% per tahun.Kalau ini tidak ditindaklanjuti akan mempengaruhi perkembangan ekonomi Riau,” ujarnya.

Diterangkannya, saat ini di Riau ada 254 pembangkit dengan kapasitas terpasang 150.773 dengan tenaga yang dibangkitkan 278,5 juta KWH. Namun dari pembangkit yang ada tersebut kata Mambang, masih belum mencukupi untuk kebutuhan listrik di Riau. “Defisit energy listrik saat ini di ruang lebih kurang 128 MW,” katanya.

Untuk mengatasi masalah listrik tersebut, kata Mambang, saat ini Riau mendapatkan alokasi pembangunan pembangkit PLTU 2x100 MW. Namun hendaknya mesti dibarengi kecukupan untuk pembangunan, distribusi dan jaringan.

“Untuk membangun pembangkit kita juga butuh untuk jaringan, kami mengusulkan untuk program peningkatan kualitas jasa sarana dan prasarana ketenagalistrikan sebesar Rp 48 M,” ujar Mambang.

Sementara itu, Anggota komisi VII DPR RI Sutan Sukarnotomo menyambut positif adanya RDP Pemprov Riau yang mengungkapkan masalah adanya . Sutan berjanji akan menyampaikan masalah tersebut . Sebab Sutan mengaku dirinya mengalami kesulitan memperoleh informasi meskipun telah terbentuk Forum Legislator dari Riau.

Sutan berjanji setelah disampaikan ke komisi VII, pihaknya akan mendorong Kementrian ESDM dan Kementrian Keuangan untuk secepatnya membayarkan kepada Pemda Riau. “Kami akan meminta Depkeu agar membayar DBH yang tertunda kepada Pemda Riau khususnya kepada Kepala Badan Fiskal Depkeu dalam raker pekan ini, “ ujarnya. (sw)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diharap Tidak Paksakan Lebur Semua Lembaga Penelitian ke BRIN
19-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah mau mendengar masukan para ahli dengan mengembalikan status Lembaga Biologi Molekular (LBM)...
Sugeng Suparwoto: Pemerintah Tidak Serius Buat Vaksin Merah Putih
17-01-2022 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, Komisi VII DPR RI menjadi saksi bahwa pemerintah tidak mempunyai niat serius...
Dugaan ‘Illegal Mining’, Komisi VII akan Panggil Pihak-Pihak Terkait
17-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak...
Komisi VII Desak Kementerian ESDM Tidak Berlakukan DMO Batu Bara Berdasarkan Harga Pasar
14-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengusulkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar harga batu bara...