Komisi IX Prihatin Ketersediaan Obat untuk Peserta BPJS Sering mengalami Kekosongan

24-03-2017 / KOMISI IX

Komisi IX prihatin ketersediaan obat untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan di fasilitas kesehatan sering mengalami kekosongan. Padahal secara esensial negara harus hadir dalam penggadaan obat baik dari segi logistik maupun pendistribusian.

 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati di sela-sela RDP dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Yayasan Kesehatan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/03).


“Ketersedian obat memang masih menjadi perhatian kami, karena akibat kekosongan obat ini  masyarakat lagi yang terkena dampaknya. Mereka harus membeli obat di luar dengan mengeluarkan biaya sendiri,” kata Okky.

 

Dia menjelaskan, terjadi kekosongan obat di pelayanan kesehatan selama ini karena sistem yang kurang baik saat menentukan Formularium Nasional Kendalikan Biaya Pengobatan (FORNAS) yang dilakukan pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

 

“Ketersediaan obat menjadi langka karena memang ketika Kemenkes membuat FORNAS laporan dari satuan kesehatan (Satkes) di daerah banyak yang tidak relevan seperti  salah perhitungan, salah ketik dan juga karena APBD yang tidak mendukung dalam membuat perincian obat yang diperlukan,”jelasnya.

 

Harga obat yang terlalu murah, lanjut Okky juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekosongan obat di RS, sebab banyaknya pabrik yang tidak mau memproduksi. Murahnya harga yang ditentukan Kemenkes disebabkan karena dalam menyusun FORNAS pelaku industri tidak dikut sertakan.

 

“Keikutsertaan pelaku industri obat dalam FORNAS memang tidak ada. Selama ini  yang menyusun FORNAS yaitu ahli Faramkologi dan Dokter yang kurang memperhitungkan aspek bisnisnya,”tutur politis F-PPP.  


Okky berharap Kemenkes dan BPJS bisa melihat kembali sistem Harga Pokok Penjual (COGS) yang digunakan zaman Asurasi Kesehatan (ASKES) terdahulu. Pasalnya, sistem itu mematok harga eceran tertinggi hingga tidak merugikan pelaku industri.

 

“Kemenkes dan BPJS bisa melihat sistem yang perna di buat ASKES itu, dalam arti kalau ada hal yang bagus kenapa tidak diambil, bukan berarti dirubah semua. Hal itu malah  hanya menyebabkan masyrakat yang mengalami kerugian,”pungkasnya.(Ria) Foto: Andri/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Pastikan Faskes Berikan Perawatan Maksimal untuk Korban Kanjuruhan
04-10-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memberikan pelayanan perawatan terbaik untuk korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa...
Upayakan PPPK Tenaga Perawat, Komisi IX Serap Aspirasi DPRD Jawa Timur
04-10-2022 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI menerima kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur guna membahas kebijakan pengadaan dan penempatan tenaga Kesehatan...
Persoalan Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Berkelanjutan
02-10-2022 / KOMISI IX
Persoalan Ketenagakerjaan merupakan persoalan mendasar bagi seluruh masyarakat karena menyangkut hak-hak dasar warga negara serta pemenuhan kesejahteraan dan hak untuk...
Pemerintah Harus Penuhi Janji Pengadaan Vaksin Meningitis Awal Oktober
02-10-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Kemenkes memenuhi janji pengadaan vaksin meningitis pada awal Oktober seperti yang...