Tugas KPK Bukan Ambil Alih Sepenuhnya Pemberantasan Korupsi

26-09-2017 / PARIPURNA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada prinsispnya dibentuk untuk memperkuat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi. KPK juga bertugas melakukan penguatan terhadap lembaga penegak hukum yang telah ada lebih dulu, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pansus Angket DPR terhadap KPK Agun Guandjar Sudarsa dalam laporannya di hadapan sidang Paripurna. 

 

Dalam pidato laporannya Agun menjelaskan fungsi trigger mechanism yang manjadi tanggung jawab KPK. Fungsi trigger mechanism telah diamanahkan dalam undang-undang, ini dimaksudkan KPK tidak akan memonopoli penanganan kasus korupsi. Kehadiran KPK justru diharapkan dapat mendorong kapasitas aparat penegak hukum lain untuk bersama-sama memberantas korupsi.

 

"KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya," ungkap Agun pada Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017). 

 

Agun menjelaskan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, menyebutkan bahwa peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong, atau sebagai stimulus, agar  pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

Agun juga menekankan, sudah menjadi tanggung jawab KPK, berpedoman pada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Dia juga menyampaikan KPK seharusnya bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden DPR dan BPK. (eko).Foto:Iwan/jk

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres
18-01-2022 / PARIPURNA
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dr. (H.C) Puan Maharani berharap pemerintah segera menindaklanjuti...
Fraksi DPR Telah Berikan Pandangan Terhadap UU IKN
18-01-2022 / PARIPURNA
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telahdisahkan menjadi undang-undang pada pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna di...
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Didesak untuk Direvisi
18-01-2022 / PARIPURNA
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 didesak agar direvisi, terutama mengatur penggunaan dana desa. Perpres...
Pemindahan IKN Berpotensi Langgar UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
18-01-2022 / PARIPURNA
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Johan Rosihan secara tegas menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota...