Pemerintah Tidak Konsisten Wujudkan Swasembada Pangan

09-10-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. 

 

Demikian diungkapkannya saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik – Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/10). Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, Anggota Komisi IV Endro Hermono Anggota Komisi VII Harry Poernomo dan Anggota Komisi VI Khilmi.

 

“Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun, sampai saat ini, 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam,” ungkap Bambang Haryo.

 

Ia menuturkan, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan ialah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas. 

 

“Seperti sekarang ini kita tahu bahwa program Meikarta itu menghabisi lahan pertanian produktif kita. Sesuai UU harusnya tanah produktif tidak alihfungsikan. Regulasi tata ruangnya sudah ada, tetapi banyak sekali dilanggar pemerintah,” sambungnya.

 

Menurutnya, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas, namun mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. “Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan,” terangnya.

 

Di sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah masih saja selalu beriorientasi pada impor pangan. Disaat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor. “Nah, ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada,” tambah politisi dapil Jawa Timur I ini.

 

“Belum lagi, SDM nya kurang dibinah dan seolah-olah dibiarkan beralih ke profesi lain. Jadi, hal-hal ini pemerintah harus ada satu ketegasan untuk memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan,” tandas Bambang Haryo. (ann,mp) Foto: Jaka/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rudi Hartono Bangun Minta Kementerian BUMN Jangan Setengah Hati Bubarkan BUMN Merugi
26-11-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku setelah mendapat paparan dari Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga dan...
Komisi VI Minta Evaluasi Pasca-Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap dan Balongan
25-11-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mendapat informasi, operasionalkilang minyak di PT Pertamina (Persero)Refinery UnitIV Cilacap sudah berjalan...
Komisi VI Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi
25-11-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan kepada PT Pertamina (Persero) agar segera menyelesaikan investigasi kebakaran di area...
Manfaatkan Jejaring Diaspora untuk Ekspor, Komisi VI Apresiasi BNI Xpora
23-11-2021 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mengapresiasi dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program...