RUMAH SAKIT TANPA KELAS UNTUK JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

09-08-2010 / KOMISI IX

            Tingginya biaya hidup di Pulau Batam sangat memberatkan buruh. Upah minimum kota (UMK) yang diterima sebesar Rp. 1.100.000,- dinilai masih jauh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

            Selain itu, pemenuhan akan jaminan kesehatan juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Adanya rumah sakit yang terjangkau oleh buruh, baik milik pemerintah maupun swasta telah menjadi kebutuhan masyarakat banyak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

            Hal itu menjadi salah satu perhatian Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dipimpin Ketua Komisi Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan).

            “RSUD-RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sekarang berkelas. Apalagi Batam lebih banyak yang (berobat) ke rumah sakit swasta, tentun saja Jamkesmasnya ga laku. Jamkesmas ini kan untuk kelas III. RSUD yang uangnya dari rakyat aja masih senang pakai kelas,” kata Ribka.

            Untuk mengatasi supaya semua masyarakat Indonesia mendapat jaminan kesehatan, Ribka mengusulkan supaya dibangun rumah sakit tanpa kelas. Ia berharap dengan adanya rumah sakit tanpa kelas maka seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin dapat jaminan kesehatan.

            “Seharusnya ada rumah sakit-rumah sakit tanpa kelas,” tegasnya.

            Menurutnya, kalau setiap daerah care terhadap rakyatnya dan tidak ingin ada satu pun warganya yang tertolak dari rumah sakit, pembangunan rumah sakit tanpa kelas dapat menjadi salah satu solusi. “Kalau setiap daerah mau rakyatnya tidak tertolak dari rumah sakit atau care terhadap rakyatnya, itu rumah sakit tidak boleh ada kelas. Itu perintah konsitusi kita,” ujar Ribka.

            Ia menegaskan supaya seluruh RSUD tidak menghilangkan pelayanan kelas III. Menurutnya, keberadaan kelas III disetiap rumah sakit, khususnya milik pemerintah diperuntukan bagi masyarakat miskin.

            Lebih jauh, Ribka menjelaskan, perhatian yang penuh terhadap kebutuhan kesehatan rakyat miskin menjadikan Komisi IX sangat concern terhadap keberadaan rumah sakit tanpa kelas. “Komisi IX sekarang mengkampanyekan rumah sakit tanpa kelas di seluruh Indonesia,” kata Ketua Tim Kunker Ribka Tjiptaning. (bs)

          


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin Meningitis Langka, Jemaah Umrah Jangan Sampai Terlantar
28-09-2022 / KOMISI IX
Kelangkaan vaksin meningitis tengah melanda Indonesia. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi mulai langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin...
Nihayatul Wafiroh Minta Pemerintah Tak Saling Lempar Tangani Ketidaktersediaan Vaksin Meningitis
28-09-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar saling berkoordinasi dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam...
Komisi IX Desak BPOM Segera Respon Kekosongan Vaksin Meningitis untuk Jemaah Haji dan Umrah
28-09-2022 / KOMISI IX
Kekosongan Vaksin Meningitis di hampir seluruh daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Langkanya vaksin tersebut berdampak pada terhambatnya keberangkatan...
Soroti Pemerataan Layanan, Legislator Usul BPOM Dekatkan pada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik
28-09-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengusulkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membuka loket di Mal...